Prajurit TNI membawa peti jenazah Babinsa Koramil 1702-07/Kurulu Sertu Eka Adriyanto Hasugian bersama istri Sri Lestari Indah Putri yang merupakan korban penembakan di Papua di Bandara Wamena, Papua, Jumat (1/4/2022). | ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra

Nasional

21 Jul 2022, 03:45 WIB

Aksi KKSB Dinilai Berbahaya Jika tak Ditindak Tegas

Aksi KKSB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah konflik di Papua.

JAKARTA -- Anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Papua, Yorrys Raweyai menilai, kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) tengah berusaha memecah-belah kehidupan masyarakat yang dinilainya berangsur harmonis di Papua. Tujuannya, membangun suasana kebencian dan permusuhan antarsesama warga.

Yorrys menilai aksi mereka tak akan berhenti tanpa ketegasan dari pemerintah. "Aksi-aksi KKSB sedang memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah, sinergi sosial-kemasyarakatan yang terjalin selama ini akan menyusut dan boleh jadi berubah menjadi kebencian dan permusuhan," ujar Yorrys dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'KKB Papua Kembali Berulah, di Mana Kehadiran Negara?' di Media Centre DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Ia menduga, aksi KKSB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah konflik di Papua. Tidak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), tapi juga masyarakat umum yang selama ini bekerja di sana.

"KKB sedang melancarkan teror dengan menyasar para penduduk yang bukan hanya OAP, tapi juga masyarakat umum, termasuk masyarakat pendatang yang sedang bermukim dan mencari nafkah di Papua," ujar Yorrys.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani juga menilai KKSB sudah bergerak layaknya kelompok terorisme di Papua. Ia mendukung adanya pendekatan hukum lewat aparat yang berwenang untuk mengatasi konflik di sana.

Namun, kata dia, tantangan utama dalam melakukan pendekatan hukum adalah kerja Polri untuk mengatasi KKSB. Di antaranya, harus mulai pengerahan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri hingga Brigade Mobil (Brimob). "Sebisa mungkin tetap pendekatan penegakan hukum, bukan pendekatan perang atau militer. Pendekatan penegakan hukum bukan berarti TNI tidak berperan, tetapi TNI berperan membackup sepenuhnya kepolisian," kata Wakil Ketua MPR itu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Pendekatan hukum berdasarkan pemberantasan terorisme dinilainya lebih tepat, ketimbang menggunakan pendekatan militer untuk mengatasi KKSB. Jika pendekatan militer terus dilakukan, bukan tak mungkin akan ada nyawa yang hilang, baik dari TNI, Polri, KKSB, ataupun warga sipil.

"Ketika pendekatanya itu pendekatan perang pendekatan militer, itu pasti isu separatisme Papua atau pemisahan Papua dari NKRI itu akan malah justru menguat," ujar Arsul.

photo
Nur Aisyah istri (kanan) menunjukan foto suaminya Mahmud Ismaun, salah seorang korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat ditemui di rumah duka di Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (17/7/2022). - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Sekitar 20-an anggota KKSB pimpinan Egianus Kogoya menyerang perkampungan di Noglait, Distrik Kenyam, Nduga. Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 warga sipil. Selain itu, dua korban masyarakat sipil dalam kondisi kritis akibat luka bacokan dan tembakan. Pasukan TNI-Polri dikerahkan untuk memburu para pelaku, namun sampai kemarin belum ada perkembangan yang berarti. KKSB mengeklaim yang mereka tembak adalah aparat yang menyamar.

Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi, Brigjen TNI JO Sembiring mendengus mendengar pernyataan KKSB tersebut. Ia menegaskan, warga yang menjadi korban mereka adalah hanyalah warga sipil. "13 orang yang menjadi korban adalah warga sipil itu yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang, sopir truk, tukang bangunan, dimana selama ini ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Nduga," ujar Sembiring di Jayapura, kemarin.

  ';

AP: Nilai Pajak Bandara Bertambah

Di Bandara Kualanamu dilakukan peningkatan secara berkelanjutan sejak 2019.

SELENGKAPNYA

KAI: Volume Penumpang Naik 42 Persen

KAI sempat mengalami tekanan karena turunnya jumlah penumpang yang signifika.

SELENGKAPNYA

Ditjen Pajak Mulai Sinkronisasi NIK dan NPWP

Pajak dari masyarakat digunakan untuk membuat Indonesia berkembang di segala aspek.

SELENGKAPNYA
×