JAKARTA -- Kementerian Pertanian segera menyalurkan uang ganti rugi kepada peternak yang hewannya mati atau terpaksa dipotong karena terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Wiku Adisasmito mengatakan, aturan penyaluran bantuan itu akan keluar pekan ini.

"Peraturan rinci tentang bantuan ini akan segera dikeluarkan pekan ini," kata Wiku melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (20/7). Data Satgas per Rabu (20/7), sebanyak 2.859 ekor ternak mati karena PMK dan 4.426 ekor lainnya dipotong paksa.

Wiku menjelaskan, besaran bantuan rugi kepada peternak akan disesuaikan dengan jenis hewan ternak yang mati karena PMK. Antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi. "Nominal maksimal sebesar 10 juta rupiah," ujar Wiku.

Satgas Penanganan PMK melaporkan, berdasarkan data per 18 Juli 2022 terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten kota yang tertular PMK. Seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera dikategorikan dalam zona merah PMK dengan ditemukannya kasus PMK di kabupaten/kota-nya.

Dampak PMK Indonesia per 20 Juli 2022 - (siagapmk.crisis-center.id)

Sementara zona kuning dialami Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan yang mengindikasikan terdapat sekitar 50 persen kabupaten atau kota yang tertular PMK. Zona hijau yang berarti belum ada laporan kasus PMK disandang Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. "Penambahan kasus sakit masih terjadi, salah satunya di Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun terlihat di provinsi Nusa Tenggara Barat adanya penurunan kasus sakit," ujar Wiku.

Meski kasus PMK-nya terus bertambah, Jawa Timur aktif melakukan penanganan dan pengobatan. Sehingga kasus sembuh juga cukup tinggi, mencapai 3.439 ternak. Begitu juga NTB yang terus  berupaya melakukan pengobatan. "Terlihat di Provinsi Nusa Tenggara Barat adanya penurunan kasus sakit hingga 9.130 kasus," kata Wiku.

Kemarin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto berkunjung ke NTB guna melakukan vaksinasi PMK. Kepada warga, Suharso mengonfirmasi, tim satgas pusat telah menyiapkan anggaran maksimal Rp 10 juta untuk para peternak korban PMK tersebut. Begitu juga vaksin untuk hewan yang sehat. "Vaksin PMK telah kita siapkan untuk NTB sebanyak 1,4 juta dosis," katanya usai vaksinasi PMK di Desa Sukarara, Lombok Tengah, NTB.

Petugas Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Keswan Kesmavet) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana mempersiapkan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk disuntikan pada sapi milik warga di Desa Manistutu, Jembrana, Bali, Rabu (20/7/2022). - (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

SHARE    

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun yang ikut bersama Suharyanto mengatakan, pihaknya langsung turun ke masyarakat untuk memastikan langkah pemerintah daerah maupun pusat dalam penanganan kasus PMK. Ia berharap para peternak mendukung vaksinasi PMK dengan melaporkan ternak yang sehat untuk bisa diberikan vaksin.

Bantuan ternak yang mati terkena PMK, kata dia, akan diberikan sesuai dengan rekomendasi daerah. Artinya, masyarakat tidak bisa mengeklaim sendiri mendapatkan bantuan Rp 10 juta. "Peternak yang direkomendasikan oleh dinas di daerah itu yang akan diberikan bantuan. Jangan sampai ternak yang dipotong itu diklaim oleh pedagang," katanya.

Hambatan vaksinasi

Wiku Adisasmito mengatakan, ada sejumlah hambatan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi PMK pada hewan ternak. Di antaranya medan tempuh menuju kandang hewan cukup berat, sulit menjaga suhu vaksin agar tetap optimal saat disuntikkan ke ternak, hingga tenaga vaksinator yang belum tercukupi.

"Pemerintah dalam hal ini akan terus melakukan evaluasi koordinasi dan peningkatan kinerja agar cakupan vaksinasi semakin besar," ujar Wiku.

Wiku memaparkan, ada 3 juga dosis vaksin PMK yang telah diimpor pemerintah. Tahap pertama telah didistribusikan sebanyak 800 ribu dosis dan telah disuntikan pada 578.643 ekor sapi.

Sementara tahap kedua 2,2 juta dosis dalam tahap distribusi. "Tiga provinsi dengan cakupan vaksinasi tertinggi adalah Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah," ujar Wiku.

Satgas menghimbau provinsi lainnya semakin besar melakukan kegiatan vaksinasi terhadap hewan rentan PMK. Dia juga menghimbau yang belum melaporkan total vaksinasi PMK agar dapat segera melaporkannya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat