Dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, perihal politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara garis besar. RI “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Menurut pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Achmad Sudrajat Lc MA, bagian Pembukaan UUD 1945 itu memberi ruang pada dinamika diplomasi kemanusiaan. Istilah itu berkaitan dengan upaya persuasif untuk menyelamatkan pihak-pihak sipil yang lemah di tengah situasi musibah, bencana, atau konflik. Diplomasi kemanusiaan yang dijalankan pemerintah RI selama ini tidak terlepas dari sinergi dengan lembaga-lembaga, termasuk yang bergerak di ranah zakat.

Menurut Achmad, Baznas turut andil dalam melakukan diplomasi kemanusiaan. Institusi ini kerap menyuplai bantuan kepada masyarakat di negara-negara yang dilanda konflik, baik di Asia Tenggara, Asia Selatan, maupun Timur Tengah. Dalam melakukan aksinya, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri ataupun kedutaan besar menjadi sebuah keniscayaan.

“Kepentingan kita adalah kepentingan kemanusiaan dan tidak ada kepentingan lainnya. Jadi, ini yang harus kita kuatkan kembali sebagai second track diplomacy negara kita kepada dunia,” ujar dosen Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta ini.

Lantas, bagaimana program-program yang dilakukan Baznas terkait diplomasi kemanusiaan ini? Bagaimana sinerginya dengan pemerintah? Berikut wawancara lengkap wartawan Republika, Muhyiddin, dengan alumnus IIQ Jakarta itu beberapa waktu lalu.

Sebagai praktisi filantropi Islam, bagaimana Anda memandang diplomasi kemanusiaan?

Diplomasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Ia juga people to people. Dan, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah gerakan kemanusian yang tanpa terbatas. Dengan gerakan ini, semua warga dunia memandang sama di dalam kehidupan bertata negara di seluruh dunia.

Salah satu jaringan atau kanal yang harus diperkuat adalah pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, kita tidak terbatas sekat-sekat yang ada dalam pengertian formal. Kita cenderung kepada universalitas kemanusiaan dan ajaran agama.

Saya kira, landasan cinta dan rasa kebersamaan, serta pola interaksi yang universal ini, akan mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai masalah yang ada di dunia. Sebab, kita berangkat dari nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan.

Dan, Indonesia sendiri menyimpan potensi besar. Kita ingat, pada tahun 2021 lalu, World Giving Index Indonesia mencapai skor 69. Artinya, RI teratas sedunia. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Ya, kedermawanan sudah menjadi sebuah karakteristik bangsa kita. Hendaknya itu kita terus jaga agar selalu menjadi ruh dan spirit kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Dalam menegakkan diplomasi kemanusiaan, bagaimana kolaborasi Baznas dengan Pemerintah RI sejauh ini?

Ketika kami akan berkolaborasi dengan pihak-pihak luar negeri, tentunya selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Kami juga berkomunikasi dengan kedutaan besar Indonesia di negara tujuan. Sebab, mereka-lah yang memiliki data terkait personel, organisasi, atau NGO (lembaga swadaya masyarakat) yang ada di negeri itu.

Jadi, kami melakukan pendekatan seperti itu. Tanpa koordinasi dan konsolidasi, khawatirnya akan ada kesalahan dalam penyaluran bantuan. Apalagi, lembaga zakat ini auditnya tidak hanya melalui KAP (kantor akuntan publik), tetapi juga audit secara syariat. Karena itu, jangan sampai penyaluran zakat tidak sesuai dengan tata kelola menurut hukum Islam.

Untuk berkolaborasi dengan pemerintah, kami hingga saat ini terus bersinergi dengan pihak Kemenlu, misalnya, agar bisa membuka perwakilan UPZ (unit pengumpulan zakat) di perwakilan negara kita.

Kalau kami belum memiliki UPZ di perwakilan RI di sana, seharusnya kami berkoordiasi dengan pihak setempat atau KBRI (kedutaan besar RI). Dengan begitu, kami bisa mengetahui lembaga-lembaga yang memang “aman” dalam konteks NKRI, khususnya terkait dengan penyaluran bantuan dari Tanah Air.

Jangan sampai niat baik dari penggerak zakat atau LAZ (lembaga amil zakat), ketika hendak menyalurkan bantuan ke luar negeri, malah bertentangan dengan spirit kemanusiaan. Atau, yang tadinya bertujuan untuk membantu kemanusiaan, karena salah dalam hal penyaluran bantuan, justru menimbulkan hal-hal yang tidak diperkenankan dalam konteks pergaulan internasional, sesuai amanah UUD 1945.

Bisa diceritakan salah satu diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Baznas di negara-negara sahabat RI?

Sebagai contoh, Palestina. Hubungan antara rakyat Palestina dan bangsa Indonesia sudah terpupuk sejak Republik Indonesia belum merdeka. Ingat, Palestina termasuk negara yang awal mengakui kemerdekaan RI. Kemudian, usai RI berdaulat, relasi itu dilanjutkan dengan perjuangan-perjuangan, baik dalam konteks sesama negara non-blok dan sebagainya.

Kami sebagai lembaga pergerakan kemanusiaan dan zakat juga merasa terpanggil untuk membantu masyarakat Palestina. Mereka mesti terangkat dan mendapatkan kesejahteraan. Sudah sejak lama, masyarakat Indonesia memberikan sumbangsih dan donasi kepada rakyat Palestina.

Meskipun begitu, hemat saya, kita juga mesti menjaga kestabilan di sana. Jangan sampai bantuan-bantuan yang dikirimkan itu justru menimbulkan ketidakstabilan antarelemen masyarakat setempat. Inilah pentingnya komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Beberapa waktu lalu, kami berkonsolidasi dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Itu dalam rangka memastikan, masyarakat Indonesia tetap menjadi pendukung gerakan-gerakan masyarakat Palestina yang hendak mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Komitmen itu perlu dikomunikasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman, termasuk dalam hal pendistribusian (bantuan).

Dengan berkomunikasi itu, bantuan dapat tersalurkan efektif. Dan, itu tidak melulu dengan pengiriman ke Palestina. Sudah banyak, misalnya, beasiswa yang dananya berasal dari penggalangan masyarakat Indonesia untuk orang-orang Palestina agar mereka bisa belajar di sini.

Selain memberikan atensi dalam bidang pendidikan, ada juga program-program kesehatan. Pembangunan rumah sakit Indonesia, misalnya. Kemudian, setiap event keagamaan, seperti Idul Adha, juga kami manfaatkan untuk mengirimkan bantuan yang berupa daging kurban. Setiap Ramadhan, Baznas dan semua penggerak zakat lainnya di Tanah Air juga selalu memberikan bantuan ke Palestina.

Bagaimana pendekatan diplomasi kemanusiaan Baznas untuk negara-negara minoritas Muslim?

Saya kira, negeri-negeri tetangga yang dekat dari Indonesia juga mesti kita bantu. Palestina saja kita bantu, apalagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar Tanah Air. Ambil contoh, misalnya, etnis Rohingya di Myanmar atau masyarakat Sri Lanka, terutama umat Islam di sana.

Beberapa program yang sedang kami garap adalah memberikan perhatian kepada mereka untuk mendapatkan kesempatan belajar. Ada juga yang sifatnya mengembangkan taraf ekonomi di sana.

Memang, ada beberapa negara yang bebas bagi orang-orang asing untuk melakukan program-program kemanusiaan di sana. Ini yang kami juga harus berhati-hati. Jangan sampai ketika niat kita baik, tetapi di sana belum memungkinkan untuk melakukan program itu. Karena itu, kami harus terus melakukan diplomasi kemanusiaan filantropi melalui Kemenlu.

Misalnya, untuk penyaluran (bantuan dari Indonesia) ke Myanmar. Itu tidak semua bisa memasuki kawasan etnis Rohingya tersebut, kecuali dikomandoi oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pernah Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri, serta beberapa penggerak kemanusiaan dan lembaga-lembaga zakat nasional melakukan kerja sama dalam memberikan bantuan kepada mereka. Donasi juga disalurkan kepada Muslimin yang terkena musibah, seperti di Sri Lanka atau Lebanon.

Karena itu, kami ingin terus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan pihak Kemenlu untuk membuat langkah-langkah strategis. Sehingga, kancah Indonesia di pergaulan dunia menjadi lebih baik lagi.

Bagaimana keaktifan Baznas dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di negara-negara yang dilanda peperangan?

Seperti yang kita ketahui, beberapa negara sekarang sedang bergejolak. Misalnya, Konflik Ukraina-Rusia. Di Ukraina, kita melihat ada masyarakat yang memerlukan bantuan, terlepas dari kepentingan politik kedua negara tersebut. Karena itu, ketika G-20 diadakan di Indonesia, akan kami upayakan juga Z-20 atau “Zakat 20.”

Jadi, para penggerak zakat di negara-negara G-20 itu akan kami minta kesediaannya untuk ikut berperan dalam mengentaskan problem di negara-negara yang sedang berkonflik. Sebab, pesan kemanusiaan melalui zakat ini, saya kira, menjadi substansi dalam memberikan pencerahan terhadap nilai-nilai kedamaian.

Untuk melakukan gerakan itu, tentunya kita mengajak kepada para penggerak zakat dan penggerak kemanusiaan untuk bersama-sama membangun solidaritas. Kita sedang terus mencoba. Mudah-mudahan, G-20 nanti memberikan pengaruh positif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam membangun tatanan dunia global.

Pimpinan Baznas Achmad Sudrajat (kiri) Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Syekh Essam bin Abed Al Thaqafi (tengah) dan perwakilan Pusat Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Raja Salman, Faisol Al Zamili (kanan) memberikan keterangan saat penyerahan bantuan pangan pokok di Kedubes Arab Saudi, Jakarta, Rabu (30/3/2022). Baznas menerima penyaluran bantuan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSRelief) berupa bahan pangan pokok untuk pemenuhan gizi masyarakat masyarakat kurang mampu saat bulan suci Ramadhan. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Spirit Filantropi Sejak Jadi Santri

Achmad Sudrajat pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta. Pria kelahiran tahun 1971 itu mengaku sangat bersyukur karena menjalani masa sebagai seorang santri. Menurut dia, semangat filantropi mulai tumbuh dalam dirinya sejak saat itu.

“Ketika libur, kami santri ikut dalam kegiatan kemanusiaan kepada masyarakat, misalnya, mereka yang tinggal di kolong jembatan dan lain-lain,” ujar dia kepada Republika, baru-baru ini.

Sejak di pesantren itu, minatnya terhadap dunia filantropi Islam semakin tumbuh. Begitu lulus dari madrasah aliyah, Achmad Sudrajat melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar Mesir, dengan mengambil jurusan syariah. Selama merantau ke luar negeri, ia sempat berguru kepada beberapa ulama di Timur Tengah.

Kembali ke Indonesia, dirinya meneruskan studi di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta. Di samping itu, ia juga berkhidmat melalui Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu). “Kemudian, pada Agustus 2018 kami mendapatkam amanah menjadi ketua Lazisnu dan 2020. Kami lalu diamanahkan untuk ikut uji kompetensi di Baznas,” kenangnya.

Saat ini, Achmad sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Islam Nusantara Bandung, Jawa Barat. Sebagai mahasiswa S-3 dan sekaligus pimpinan Baznas, dirinya mesti cermat membagi-bagi waktu. Kini, ia berfokus pada aspek penguatan sumber daya insani yang digagas Baznas untuk para penggerak zakat seluruh Indonesia.

“Di samping itu, kita juga punya program-program di Baznas, seperti pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, keagamaan dan dakwah,” kata mantan komisioner independen PT Sucofindo ini.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat