Kasubdit Akreditasi dan Audit Syariah Kementerian Agama Muhibuddin memberikan paparan secara onlne saat menjadi narasumber dalam seminar sehari bertema Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya? di Kantor Republika, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Kegiatan sem | Prayogi/Republika.

Khazanah

Tingkatkan Kompetensi Amil

Pers punya porsi untuk mengawal pengelolaan dana-dana filantropi.

 

JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag), mendorong seluruh lembaga filantropi Islam untuk terus meningkatkan kompetensi amilnya. Hal itu penting agar filantropi Islam bisa tetap dipercaya masyarakat.

"Kalau kita bicara apakah filantropi Islam kita ini masih dapat dipercaya, saya kira bagaimana pula kita meningkatkan kapasitas amil, agar kepercayaan itu yazdat wa yazdat wa yazdat (bertambah terus), tidak yankus wa yankus  (berkurang)," ujar Kepala Subdirektorat Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Muhibuddin, dalam seminar sehari bertema "Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya?" yang digelar Republika, di Jakarta, Kamis (14/7).

photo
Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman (kiri) memberikan paparan saat menjadi narasumber bersama Pimpinan Baznas RI Nadratuzzaman Hosen (tengah) dan Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi (kanan) dalam seminar sehari bertema Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya di Kantor Republika, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Kegiatan seminar ini mereview keberadaan filantropi Islam bermaslahat atau tidak, masih bisa dipercaya atau tidak dalam mengelola dana masyarakat.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

"Oleh karena itu, kompetensi amil, kapasitas amil ini sangat menentukan bagaimana organisasi pengelola zakat kita lebih baik dan lebih baik," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenag, total amil zakat di seluruh Indonesia berjumlah 10.563. Menurut dia, pihaknya sedang mengajukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menguji kompetensi amil, sehingga para amil bisa meningkatkan pengelolaan zakat.

"Kita memiliki 10.563 amil seluruh Indonesia yang separuhnya itu kurang lebih dalam pengelolaan Baznas, baik dari pusat sampai ke kabupaten/kota, dan selebihnya tersebar di beberapa LAZ baik nasional sampai provinsi, kabupaten/kota," kata Muhibuddin.

photo
Pimpinan Baznas RI Nadratuzzaman Hosen (tengah) memberikan paparan saat menjadi narasumber bersama Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman (kiri) dan Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi (kanan) dalam seminar sehari bertema Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya di Kantor Republika, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Kegiatan seminar ini mereview keberadaan filantropi Islam bermaslahat atau tidak, masih bisa dipercaya atau tidak dalam mengelola dana masyarakat.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

Dalam seminar ini, Muhibuddin banyak memaparkan tentang struktur pengelolaan zakat dan wakaf. Dia juga menyinggung soal pentingnya menaati regulasi tentang zakat yang berkaitan dengan pengawasan. Dalam Undang-Undang Zakat, kata dia, pengawasan untuk audit diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan audit syariahnya diserahkan kepada Kemenag, khususnya di Subdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga diberikan porsi oleh Undang-Undang Dasar untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan zakat, termasuk lembaga pers. "Saya kira lembaga pers, bagaimana Republika juga punya porsi untuk mengawal pengelolaan dana-dana filantropi kita ini. Sehingga semuanya on the track dan tata kelolanya lebih baik lagi di situ," kata Muhibuddin.

photo
Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Bambang Suherman (kiri) memberikan paparan saat menjadi narasumber bersama Pimpinan Baznas RI Nadratuzzaman Hosen (kanan) dalam seminar sehari bertema Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya di Kantor Republika, Jakarta, Kamis (14/7/2022). Kegiatan seminar ini mereview keberadaan filantropi Islam bermaslahat atau tidak, masih bisa dipercaya atau tidak dalam mengelola dana masyarakat.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

Dalam regulasi, kata dia, tidak hanya diatur tentang zakat saja, tapi juga tentang infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Namun, menurut dia, masyarakat belum memahami bahwa perolehan amil dalam konteks zakat berbeda dengan infak, sedekah, dan DSKL.

Dalam konteks zakat, menurut dia, telah diatur secara syariat bahwa hak amil sebesar 12,5 persen. Sedangkan dalam konteks infak, sedekah, dan DSKL bisa mengambil sebanyak 20 persen.

"Kalau infak, sedekah dan DSKL ini dalam regulasi kita membolehkan amil untuk mengambil dana operasional sebesar 20 persen," ujar Muhibuddin.

Seminar sehari bertema “Masihkah Filantropi Islam Bisa Dipercaya?" yang diselenggarakan Republika tersebut digelar secara daring dan luring. Selain Muhibuddin, hadir pula beberapa pembicara lain, yakni Ketua Forum Zakat (Foz) sekaligus Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Dhuafa, Bambang Suherman, Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nadratuzzaman Hosen, serta Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi.

Kiat Menghidupkan Syiar Dzulhijah

Cara mengisi sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah dengan memperbanyak ibadah dan zikir

SELENGKAPNYA

Filantropi Islam Masih Dibutuhkan Masyarakat

Perlu ada definisi yang jelas terkait perbedaan dana kemanusian dan dana keagamaan.

SELENGKAPNYA

Benahi Tata Niaga Pangan

Harga sejumlah bahan pokok masih tinggi di sejumlah daerah.

SELENGKAPNYA