Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). | Prayogi/Republika.

Nasional

Jokowi Tunjuk Tito Menteri PANRB Ad Interim

Tito akan menjabat posisi Menteri PANRB hingga 15 Juli 2022.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim. Tito akan menjabat posisi tersebut hingga 15 Juli 2022.

Penunjukan itu termaktub dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-596/M/D-3/AN.00.03/07/2022. Surat yang ditujukan kepada Tito itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 4 Juli 2022.

"Berkenaan dengan wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim, dari tanggal 4 sampai dengan 15 Juli 2022," demikian bunyi surat tersebut, dikutip Selasa (5/7).

photo
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi dengan kepala daerah terkait kesiapan penanggulangan pandemi COVID-19 masa Natal dan tahun baru 20222, serta penanganan varian Omicron di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (27/12/2021). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Penunjukan ini dilakukan setelah Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tutup usia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta, pada Jumat (1/7). Almarhum sempat menjalani perawatan intensif di RS tersebut sejak pertengahan Juni 2022 karena sakit komplikasi, mulai dari masalah paru-paru, diabetes, hingga asam urat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai penunjukan Tito sebagai Menpan-RB ad interim tepat. "Tentunya tepat sekali bahwa kemudian Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri yang memang ada tarikan tugas itu kemudian menjadi Menteri PANRB ad interim," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).

Ia pun berharap TIto dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. "Semoga lancar-lancar dan tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan baik," ujarnya.

photo
Petugas mengangkat peti jenazah almarhum Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di RS Abdi Waluyo, Jakarta, Jumat (1/7/2022). Tjahjo Kumolo tutup usia pada Jumat pukul 11.10 WIB karena sakit setelah dirawat secara intensif dan rencananya akan di makamkan di TMP Kalibata. - (Prayogi/Republika.)

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut penunjukan Tito Karnavian sebagai Menteri PANRB ad interim adalah demi menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan. "Ad interim ini bukan Plt (Pelaksana Tugas), biasanya kalau ada kunjungan luar negeri seorang menteri, sakit, dan berhalangan lainnya, selalu ada ad interim. Tujuannya menjaga fungsi pemerintahan tetap berjalan dalam periode yang sangat terbatas," kata Faldo kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

"Menteri Pertanian Syahrul pernah selama seminggu jadi ad interim Menteri Kelautan dan Perikanan, bahkan pernah jadi Menteri Perindustrian selama tiga hari. Pak Menteri Investasi Bahlil juga pernah jadi Menteri ESDM waktu Pak Arifin positif Covid-19. Ini sangat biasa saja, tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor," ujar Faldo menambahkan.

Faldo menyebutkan, Presiden Jokowi juga belum menunjuk Menteri PANRB definitif hingga saat ini. "Saat ini, kita semua masih dalam suasana berduka. Kita harus sensitif, yang paling penting semua fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kami pastikan itu," kata Faldo.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengantongi nama yang akan mengisi jabatan Menteri PANRB. "Pak Jokowi pasti sudah tahu dan sudah ada di kantong beliau. Mungkin hanya menunggu lewatnya waktu belasungkawa," kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (4/7).

Mahfud berpendapat, Presiden memiliki perangkat penilaian lengkap untuk memilih figur yang tepat sebagai seorang menteri. Mahfud tidak memiliki preferensi penilaian apa pun dan siapa pun untuk menjadi pengganti Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PANRB.

"Saya yakin bahwa Presiden mempunyai perangkat penilaian yang lengkap untuk memilih orang yang tepat menjadi menteri untuk diangkat, berdasarkan hak prerogatif presiden," tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Adab Menyikapi Perbedaan Pendapat

Peta konsep penentuan awal Dzulhijah dalam fikih bisa dijelaskan dalam poin-poin berikut.

SELENGKAPNYA

Waspada Cuaca Panas Puncak Haji

Petugas harus berusaha memastikan jamaah haji sehat sampai kembali ke Tanah Air.

SELENGKAPNYA

Upaya Kesehatan Sukseskan Armuzna

Semua bisa merasakan fasilitas yang sama di Armuzna.

SELENGKAPNYA