KHUDORI; Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)

Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan saja karena ada pelonggaran aktivitas setelah dua tahun pandemi Covid-19, melainkan Hari Raya Kurban menjadi ujian, apakah protokol yang disusun membuat penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) terkendali.

Atau sebaliknya, karena protokol tidak efektif, Idul Adha justru menjadi sumber penularan PMK lebih tak terkendali. Jawaban atas pertanyaan ini penting karena Idul Adha diikuti mobilisasi hewan ternak dari sentra produsen ke lokasi kurban.

Mengacu data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pada 24 Mei 2022, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan 1.722.982 ekor, naik dari 2021 (1.640.935 ekor). Saat itu, disebutkan potensi ketersediaan hewan kurban tahun ini 1.731.594 ekor.

 

Mengacu data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pada 24 Mei 2022, pemotongan hewan kurban tahun ini diperkirakan 1.722.982 ekor, naik dari 2021 (1.640.935 ekor). 

 

 

SHARE    

Ini terdiri atas 656.002 ekor sapi, 15.491 kerbau, 664.263 kambing, dan 395.839 domba. Sayangnya, tak disebutkan hewan-hewan ini dari wilayah mana. Hampir bisa dipastikan, hewan ternak untuk kurban dimobilisasi dari wilayah produsen utama.

Masalahnya, wilayah terjangkit PMK daerah berpopulasi ternak (sapi potong, kerbau, kambing, dan domba) terbesar. Sapi potong misalnya, lima dari 20 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Utara, dan Lampung) terjangkit PMK adalah produsen utama.

Jumlah sapi potong di lima provinsi ini 55 persen dari total populasi 18 juta ekor pada 2021. Di lima provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Banten) jumlah domba 96 persen dari total populasi sebesar 17,2 juta ekor.

Lalu, delapan provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, NTB, Banten, dan Aceh) dihuni 69,8 persen dari total populasi kambing 19,2 juta ekor.

 

Data-data ini menunjukkan, Pulau Jawa  sumber utama tiga jenis hewan ternak untuk kurban, yakni sapi potong, domba, dan kambing.

 

 

SHARE    

Data-data ini menunjukkan, Pulau Jawa  sumber utama tiga jenis hewan ternak untuk kurban, yakni sapi potong, domba, dan kambing. Di sisi lain, enam provinsi di Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur) tertular PMK.

Merujuk data siagapmk.id, pada 30 Juni 2022, jumlah kabupaten/kota di Jawa yang tertular 93 persen dan kecamatan tertular 70 persen. Jika diturunkan di level desa atau kelurahan, persentasenya makin kecil. Namun, data ini menunjukkan seluruh Jawa masuk zona merah.

Mengacu aturan yang ada, zona merah harus di-lockdown. Aktivitas pasar hewan ditutup, lalu lintas ternak, produk hewan, dan media pembawa lain dihentikan. Masalahnya, jika Pulau Jawa lockdown dampak sosial-ekonominya amat besar.

Dengan perkiraan kurban di Jawa 2022 sebanyak 278.168 ekor sapi dan kerbau serta 824.929 ekor kambing dan domba, nilai ekonominya Rp 9 triliun. Itu baru Jawa, belum wilayah lain. Kue ekonomi ini dinikmati peternak, pedagang (perantara, musiman), dan belantik.

 

Dengan perkiraan kurban di Jawa 2022 sebanyak 278.168 ekor sapi dan kerbau serta 824.929 ekor kambing dan domba, nilai ekonominya Rp 9 triliun.

 

 

SHARE    

Kue ekonomi ini semakin besar jika memperhitungkan dampak berganda dari aktivitas kurban. Jual-beli hewan kurban saat Idul Adha amat pendek, satu hingga dua pekan. Jika kebijakan di momentum ini tak tepat, peternak yang sudah tersungkur karena PMK potensial semakin merugi.

Untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran PMK, Kementan menerbitkan surat edaran pengaturan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa berisiko tinggi.

Namun, surat edaran 18 Mei 2022 itu sepertinya kurang efektif. Salah satu buktinya, PMK menyebar masif, dari dua jadi 20 provinsi. Surat edaran akan efektif jika infrastruktur kesehatan hewan ideal, terutama di daerah, terpenuhi.

Dari bukti saat ini, pengendalian dan pencegahan PMK relatif efektif untuk antarpulau, sedangkan di dalam pulau relatif sulit. Banyaknya akses “jalan tikus” mensyaratkan pengawasan ekstraketat. Sementara publik tahu ada kelemahan serius dalam aspek pengawasan.

Selain itu, lockdown wilayah efektif jika dilakukan menyeluruh, mencakup pembatasan lalu lintas ternak, produk ternak, dan media pembawa lain. Namun, risiko sosial-ekonominya tinggi karena aktivitas terhenti.

 

Selain itu, lockdown wilayah efektif jika dilakukan menyeluruh, mencakup pembatasan lalu lintas ternak, produk ternak, dan media pembawa lain. 

 

 

SHARE    

Berpijak dari kondisi ini sekaligus merujuk protokol perlindungan yang diatur Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), bisa dilakukan dua pendekatan. Pertama, zona bebas tanpa vaksin dengan fokus perlindungan pada wilayah.

Melindungi zona bebas tanpa vaksin, dengan melindungi wilayah hijau (bebas PMK). Fokus utama, melindungi 14 provinsi yang belum tertular PMK. Kedua, zona bebas dengan vaksin, fokusnya melindungi hewan ternak yang sehat.

Tak kalah penting, virus bisa menyebar lewat udara dan mampu menempuh jarak hingga 200 km. Lalu lintas ternak, produk ternak, dan media pembawa lain ke luar pulau dihentikan sementara. Saat dibuka, ternak dan produk ternak mesti dilengkapi surat keterangan kesehatan.

Lalu, harus ada karantina ternak untuk lalu lintas ternak antarpulau dan zona merah. Berikutnya, surveilans tingkat kekebalan pascavaksinasi. Seperti pendekatan pertama, pendekatan kedua juga perlu ada kompensasi untuk ternak mati atau potong paksa.

Khusus Idul Adha, pergerakan ternak bisa saja dibuka ke luar pulau dengan syarat, yaitu harus dilengkapi surat keterangan kesehatan ternak dari otoritas berwenang.

Pergerakan ternak ini mesti diikuti kepastian ternak hanya dipotong dengan tata laksana PMK, termasuk di tempat pemotongan hewan yang direkomendasikan pemerintah. Ini tak mudah. Namun, hanya dengan ekstra hati-hati seperti ini Idul Adha membawa manfaat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat