Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah bersiap untuk turun dari truk Imigresen Malaysia saat tiba di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (28/4/2022). | ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Nasional

29 Jun 2022, 03:45 WIB

5,4 Juta Pekerja Migran tak Terlindungi Jamsostek

Kemenaker diminta segera merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018.

JAKARTA -- Kajian yang dibuat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menemukan bahwa sekitar 60 persen dari 9 juta pekerja migran Indonesia (PMI) atau 5,4 juta PMI tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Perbaikan regulasi dan data PMI adalah solusi kunci untuk memastikan para pekerja migran mendapat jaminan sosial.

Ketua tim Kajian Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap PMI pada Masa Pandemi Covid-19 Sugeng Bahagijo mengatakan, terdapat tiga faktor utama rendahnya jumlah PMI yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, para PMI tidak mendapat informasi atau tidak mendapat akses baik untuk menjadi peserta maupun melanjutkan kepesertaan. 

Bentuk konkretnya adalah tidak adanya kantor BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan PMI. "Layanan sistem online BPJS Ketenagakerjaan juga sulit diakses atau hampir tidak bisa melayani," ujar Sugeng saat pemaparan hasil kajian di Jakarta, Selasa (28/6).

photo
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) berjalan memasuki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (28/4/2022). - (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

Faktor kedua, para PMI tak berminat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena manfaat yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. "Agar mereka mau menjadi peserta, kita harus menyesuaikan programnya sesuai kebutuhan mereka," kata Sugeng.

Ketiga, adanya kendala regulasi, institusi, dan operasi. Dua faktor sebelumnya muncul karena faktor ketiga ini. Sugeng menyebut, regulasi yang berlaku sekarang tak mengakomodasi kebutuhan PMI. 

Seharusnya, Kemenaker segera merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Revisi itu harus memuat ketentuan terkait penyediaan program-program BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan PMI seperti JHT.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Mengenai pembukaan unit pelayanan di luar negeri, BPJS Ketenagakerjaan sudah berupaya mewujudkannya. 

"Tapi di luar negeri itu tidak semudah di dalam negeri," ujarnya. 

Untuk membuka unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Indonesia, ia mengatakan, perlu terlebih dahulu diatur dalam konvensi antara kedua negara. Pembukaan unit layanan di kantor bank pelat mera juga membutuhkan izin dari pemerintah setempat.

photo
Sejumlah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) berjalan memasuki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (28/4/2022). - (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

Selain itu, ia mengatakan, cakupan program BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada amanat undang-undang. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan tak memberikan perlindungan kesehatan bukan karena kecelakaan kerja lantaran masuk dalam domain BPJS Kesehatan. 

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan tak bisa membuat program baru begitu saja karena jenis-jenis program ditentukan oleh Kemenaker. "Karena itu perlu segera diselesaikan revisi Permenaker 18/2018," ujarnya.

Sub Koordinator Bidang Kepesertaan Jaminan Sosial Penerima Upah Kemenaker Nindya Putri mengatakan, Kemenaker sedang merevisi Permenaker 18/2018. Poin-poin revisi mencakup peningkatan besar manfaat klaim BPJS Ketenagakerjaan, menambah program yang sesuai kebutuhan PMI, penyederhanaan proses administrasi, penyediaan kanal pendaftaran daring, dan penintegrasian sistem layanan. 


DKI Jakarta Gratiskan Perubahan Adminduk

Masyarakat tidak diwajibkan mengubah dokumen adminduk.

SELENGKAPNYA

Surga Dunia dan Tabungan Akhirat Sadio Mane

Mane, dalam balutan keluarga Muslim, betul-betul menjadikan teladan arti asal usul tempatnya berdiri.

SELENGKAPNYA

Kolombo Tutup Sekolah untuk Hemat Energi

Dua menteri Sri Lanka dikirim ke Rusia untuk mendapatkan bahan bakar.

SELENGKAPNYA
×