Pengendara motor melintas di dekat dekorasi Jakarta Hajatan 495 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (20/6/2022). Dekorasi berupa tanaman bunga dan logo Jakarta Hajatan 495 di pinggir kolam Bundaran HI itu untuk menyambut HUT ke-495 Kota Jakarta pada 22 | Republika/Putra M. Akbar

Opini

23 Jun 2022, 03:50 WIB

Hajatan Mengurai Masalah Jakarta

Polusi udara harus menjadi program prioritas yang perlu segera ditangani Pemprov DKI Jakarta.

NIRWONO JOGA, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis survei, terkait persepsi ahli terhadap pembangunan Ibu Kota Negara dan nasib Kota Jakarta setelah ibu kota nanti dipindahkan (6/6).

Hasil survei ini mengungkapkan persepsi para ahli yang tak yakin masalah di Jakarta berkurang usai pemindahan ibu kota. Responden mengaku tak puas atas kinerja pemerintahan DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria, sebesar 51,8 persen.

Mayoritas ahli tak puas pada birokrasi (52,4 persen), lapangan pekerjaan (60,6 persen), lingkungan kualitas udara dan air bersih (66,5 persen), hunian layak (74,7 persen).

Namun tingkat kepuasan cukup tinggi terhadap empat bidang lain terkait upah (69,4 persen), transportasi (64,7 persen), harga kebutuhan pokok (54,1 persen), dan harmonisasi sosial (53,5 persen).

Hasil survei menjadi kado bagi warga Jakarta yang merayakan hari jadi ke 495 (22/6/2022). Lima tahun Gubernur Anies Baswedan memimpin ibu kota Jakarta bukanlah hal mudah. Lalu, warisan apa yang dapat dipetik dari era kepemimpinannya bagi Kota Jakarta?

 
Warisan apa yang dapat dipetik dari era kepemimpinannya bagi Kota Jakarta?
 
 

Pertama, Jakarta masih terjebak pada dua masalah klasik yakni ancaman banjir (dan tenggelam pada 2050) serta kemacetan lalu-lintas (dan berdampak pada tingkat kualitas udara yang buruk). Itu semua berhulu pada rencana tata ruang kota yang buruk.

Ini dinyatakan dalam versi platform arsitektur Rethinking The Future: 10 Examples of Bad Urban City Planning (23/8/2021), di mana Jakarta peringkat teratas tata kota terburuk di dunia.

Revisi rencana tata ruang dan wilayah serta rencana detail tata ruang Jakarta 2030 yang tengah dilaksanakan Pemerintah DKI Jakarta bersama anggota legislatif, diharapkan mampu mengantisipasi kedua permasalahan utama Jakarta.

Namun, masyarakat kurang dilibatkan dalam pembahasan revisi kedua produk tata ruang itu sehingga mereka tidak mengetahui apa yang tetap atau berubah dan mengapa diubah, serta sampai di mana prosesnya.

Kedua, Gubernur DKI Jakarta tidak serius mengatasi banjir. Ada tiga hal telah dilaksanakan yakni ‘Grebek Lumpur’ (sungai dan saluran drainase), pembangunan sumur resapan air, serta penambahan pompa mobile.

 
Masyarakat kurang dilibatkan dalam pembahasan revisi kedua produk tata ruang itu sehingga mereka tidak mengetahui apa yang tetap atau berubah.
 
 

Namun, itu semua tidak substansial mengurangi banjir seperti pada awal 2020 (banjir lokal), 2021 (banjir kiriman), dan 2022 (banjir rob). Padahal, dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan warga Jakarta.

Meski sudah memasuki Juni, Jakarta masih diguyur hujan dan ancaman banjir kian sering. Gubernur selanjutnya, diharapkan fokus pada lima hal dalam mengatasi banjir, yaitu regenerasi 13 sungai (tidak terjebak dikotomi normalisasi/naturalisasi lagi) untuk atasi banjir kiriman.

Selain itu,  revitalisasi 109 situ/danau/embung/waduk dan rehabilitasi saluran drainase (atasi banjir lokal), restorasi kawasan pesisir (atasi banjir rob), serta menambah luas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan air alami.

Ketiga, pantauan Air Quality Life Index (AQLI) untuk kesekian kali, di luar puncak pandemi Covid-19, kualitas udara Jakarta tercatat (lagi) yang terburuk di dunia.

Polusi udara dijuluki pembunuh senyap. Ia secara perlahan menyerang warga melalui infeksi saluran pernapasan atas, asma, kanker paru-paru, hingga stres di alam bawah sadar kita.

 
Polusi udara dijuluki pembunuh senyap. Ia secara perlahan menyerang warga melalui infeksi saluran pernapasan atas, asma, kanker paru-paru, hingga stres.
 
 

Polusi udara harus menjadi program prioritas seperti banjir yang perlu segera ditangani Pemerintah DKI Jakarta. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi polusi udara.

Keempat, Pemerintah DKI Jakarta harus membatasi mobilitas warga kota di tengah masa pandemi Covid-19 yang kembali meningkat, mendorong work from home/anywhere sebagai budaya baru.

Mengurangi mobilitas berarti mengurangi penggunaan kendaraan (pribadi) sekaligus mengurangi kepadatan lalu-lintas. Namun jika terpaksa keluar rumah, warga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ketat dan selalu menggunakan masker.

Selain itu, pembatasan pergerakan kendaraan pribadi seperti memperluas kawasan ganjil genap dan berlaku untuk semua kendaraan, menerapkan jalan berbayar elektronik dan e-parking progresif, serta mensyaratkan uji emisi kendaraan yang masuk Jakarta dan sekitar.

Masyarakat didorong beralih menggunakan angkutan umum untuk bepergian jarak sedang-jauh, berjalan kaki (di trotoar) atau bersepeda (di jalur sepeda) untuk jarak dekat.

Integrasi seluruh moda transportasi massal baik sistem tiket (satu harga satu perjalanan untuk semua angkutan), infrastruktur terpadu (halte/stasiun/terminal/jembatan penyeberangan orang), serta didukung transportasi berbasis aplikasi dan pengembangan kawasan berorientasi transportasi terpadu (TOD).

Tak lupa, Jakarta harus terus memperbanyak RTH dan menanam pohon besar sebagai paru-paru kota, penyerap gas polutan, penghasil oksigen, peredam polusi suara bising, penyejuk iklim mikro kota. Selamat ulang tahun Jakarta.


Transisi Pandemi ke Endemi

Transisi pandemi menuju endemi membutuhkan kesiapan Indonesia menekan efek negatif subvarian omikron.

SELENGKAPNYA

Suami Teladan

Tidak sedikit keteladanan yang dapat ambil dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim.

SELENGKAPNYA
×