ENDANG TIRTANA, Peneliti Senior Maarif Institute Jakarta

Jika mengacu konstitusi, masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 2024. Hingga saat ini, konstitusi mengamanatkan kepemimpinan presiden dibatasi maksimal dua periode melalui pemilihan langsung.

Pembatasan masa jabatan presiden pascareformasi didasari pada praktik kekuasaan masa Orde Baru yang nyaris tak bisa dikontrol. Pada tingkat institusi, sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif meniadakan check and balances, berakibat pemilu dan demokrasi yang semu.

Setelah melewati transisi demokratisasi, kita punya dua presiden yang memimpin dua periode. Pemilihan presiden sebelumnya dilakukan melalui MPR diubah menjadi langsung. Desentralisasi juga mengubah mekanisme pilkada langsung dan adanya calon independen.

Tipologi pemimpin baru

Setiap figur pemimpin dari proses demokrasi harus menghadapi siklus lima tahunan dan belum tentu pejawat terpilih lagi. Bahkan, pada beberapa kasus, ada kepala daerah yang dimakzulkan di tengah jalan sebelum habis masa jabatan.

 

Setiap figur pemimpin dari proses demokrasi harus menghadapi siklus lima tahunan dan belum tentu pejawat terpilih lagi.

 

 

SHARE    

Pasar bebas demokrasi ini, sempat memunculkan kekhawatiran maraknya politik uang dan bangkitnya “raja-raja lokal”. Dalam praktiknya, dinasti lokal bermunculan dan sempat merajai daerah, tetapi seleksi demokrasi juga melahirkan pemimpin berkualitas.

Ini terjadi khususnya sejak gelombang pilkada pada 2012, dengan terpilihnya Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi sebelumnya terpilih sebagai wali kota Solo dua periode, sejak pilkada langsung gelombang pertama pada 2005.

Sukses di ibu kota, Jokowi menanjak ke panggung politik nasional dan memenangkan dua kali pemilu berturut-turut. Kemunculan Jokowi diikuti elite baru di daerah produk pilkada langsung, seperti Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, hingga Ganjar Pranowo.

Tipologi kemimpinan yang baru ini, berbeda dengan mereka yang lahir dari elite partai politik. Keterbatasan sumber daya dan akses ekonomi diatasi dengan mencari dukungan populer melalui kebijakan bersifat terobosan.

 

Pada titik ini, gagasan membangun IKN Nusantara menjadi program jangka panjang yang tak bisa berhenti pada 2024. Jokowi menginginkan kontinuitas program yang tak bergantung pada figur semata.

 

 

SHARE    

Sebut saja, keberhasilan Jokowi menata Kota Solo secara manusiawi, sekaligus menjadi daya tarik investasi. Kebijakan ini direplikasi dalam skala lebih besar di Jakarta, antara lain revitalisasi Waduk Pluit dan normalisasi sungai yang kerap menyebabkan banjir.

Pada skala nasional, Jokowi meluncurkan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Juga membangun visi kemaritiman dan Indonesiasentris, diwujudkan dengan gagasan pemindahan ibu kota negara demi menyebarkan pusat-pusat pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pada titik ini, gagasan membangun IKN Nusantara menjadi program jangka panjang yang tak bisa berhenti pada 2024. Jokowi menginginkan kontinuitas program yang tak bergantung pada figur semata.

Penerus Jokowi

Berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan sangat tinggi terhadap kinerja Jokowi. Pada Februari 2022, Litbang Kompas merilis 73,9 persen publik puas dan merupakan capaian tertinggi sejak periode pertama pemerintahan Jokowi pada 2015.

 

Di sisi lain, kelompok relawan yang pernah memenangkan Jokowi menyatakan tunduk pada pilihan Jokowi pasca-2024.

 

 

SHARE    

Survei Indikator pada Januari 2022 menunjukkan 71,4 persen publik puas dengan kepemimpinan Jokowi. Kepuasan publik naik menjadi 76,7 persen dalam survei SMRC usai Lebaran.

Di sisi lain, kelompok relawan yang pernah memenangkan Jokowi menyatakan tunduk pada pilihan Jokowi pasca-2024. Praktis masyarakat kini menaruh harapan besar pada keberlanjutan program pembangunan Jokowi.

Figur Jokowi sebagai tokoh politik sekarang berkembang menjadi sosok menentukan dalam proses regenerasi kepemimpinan pasca-2024.

Di antara pembantu Jokowi di kabinet, sejumlah nama diprediksi berlaga dalam kontestasi pilpres, seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Sandiaga Uno. Figur lainnya, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.

Dalam rakernas relawan Projo, Ganjar disebut-sebut mendapat dukungan Jokowi maju menggantikan sebagai presiden. Ganjar yang berlatar belakang kepala daerah dengan Erick sebagai menteri, menjadi kombinasi unggul secara kompetensi dan pengalaman politik.

 

Dalam rakernas relawan Projo, Ganjar disebut-sebut mendapat dukungan Jokowi maju menggantikan sebagai presiden. 

 

 

SHARE    

Ganjar kerap menempati elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden dalam berbagai survei. Demikian pula skenario Ganjar-Erick, meraih elektabilitas tertinggi pada survei terbaru Poltracking (27,6 persen), SMRC (30,3 persen), dan Charta Politika (35,3 persen).

Tahapan menuju Pemilu 2024 baru saja diresmikan KPU dan akan bergulir selama 20 bulan ke depan. Proses selanjutnya bakal menentukan, apakah Ganjar-Erick diusung partai politik dan mampu memenangkan hati mayoritas rakyat untuk memilihnya.

Jika berhasil, kerinduan publik atas keberlanjutan program pembangunan Jokowi terjawab. Dengan itu pula, legasi kepemimpinan Jokowi dinikmati generasi mendatang untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan salah satu perekonomian terbesar dunia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.