Petugas melayani orang tua murid berkonsultasi terkait pendaftaran daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 untuk zonasi tingkat Sekolah Dasar (SD) di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, Selasa (14/6/2022). | Republika/Putra M. Akbar

Nusantara

‘Ikuti Proses PPDB dengan Integritas’

16 Jun 2022, 03:45 WIB

Ganjar meminta orang tua jangan ‘nitip-nitip’ anaknya ke sekolah yang diinginkan.

KARANGANYAR — Dalam peresmian SMAN Tawangmangu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga membuka proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah resmi dibuka. Hal ini ditandai dengan Peluncuran Sistem Aplikasi PPDB SMA/SMK di Jawa Tengah Tahun Ajaran 2022/2023 pada 15-28 Juni 2022.

“Semua calon siswa SMA di Jawa Tengah sudah bisa mendaftar,” katanya, di SMAN Tawangmangu, Rabu (15/6).

Masih terkait dengan pelaksanaan PPDB SMA/SMK Tahun Ajaran 2022/2023, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini mengingatkan kepada orang tua dan siswa untuk mengutamakan integritas. Semua proses PPDB ini harus dilakukan dengan baik dan benar tanpa ada kecurangan atau cara-cara yang tidak adil.

Orang tua harus mendampingi dan mengajarkan integritas kepada putra- putri mereka. “Nggak usah titip-titip, lakukan semua prosesnya dengan benar, sehingga anak- anak bapak ibu sekalian memang layak belajar di sekolah itu,” kata Ganjar.

Petugas melayani pengaduan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online orang tua wali di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rabu (15/6/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

Dalam PPDB SMA/SMK Negeri tahun ini, lanjut gubernur, semua layer komposisi daya tampung sudah disiapkan. Untuk SMA, ada jalur zonasi sebanyak 55 persen, jalur prestasi 20 persen, jalur afirmasi 20 persen dan jalur perpindahan orang tua 5 persen.

Khusus untuk jalur afirmasi, terdiri dari siswa miskin 13 persen, anak tenaga kesehatan 3 persen, anak panti asuhan 2 persen dan anak yatim/piatu akibat Covid-19 2 persen. Sementara untuk SMK Negeri, dibuka jalur prestasi 75 persen, afirmasi 15 persen dan jarak terdekat 10 persen.

“Mari manfaatkan semua yang ada di situ dan proses PPDB ini akan kami kawal terus, yang tidak tahu boleh bertanya,” ujar dia.

Sementara, proses PPDB di Kota Yogyakarta tengah menjadi sorotan. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mulai menguak dugaan kecurangan dalam proses PPDB dari tingkat SD ke SMP Negeri di Yogyakarta tahun ajaran 2022/2023. Khususnya, yang jadi incaran sekolah-sekolah favorit.

Orang tua wali mencari informasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online SMP di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rabu (15/6/2022). - (Wihdan Hidayat / Republika)

Forpi melakukan pemantauan PPDB di SMPN 5, SMPN 8 dan SMPN 10 Yogyakarta. Mereka menemukan ada indikasi kecurangan berupa 'nebeng' dalam status hubungan keluarga di Kartu Keluarga atau C1 yakni family lain, yang mana setiap tahun ditemukan.

Dimungkinkannya status keluarga lain untuk mendaftar melalui jalur zonasi wilayah bisa jadi pintu masuk terjadi kecurangan. Sebagai sampel Forpi mengambil tujuh berkas data siswa SMPN 5 yang dinyatakan lolos sementara jalur zonasi wilayah.

Rata-rata calon siswa baru yang dinyatakan lolos sementara, jarak antara rumah dengan sekolah kurang dari 500 meter atau 0,5 kilometer. Tidak sedikit memiliki nilai ASPD kurang dari 100 untuk tiga mata pelajaran, tetep nekat mendaftarkan.

"Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam hal ini guru dan tentunya perlu dukungan dari orang tua/wali murid agar siswa tersebut tidak ketinggalan pelajaran," kata anggota Forpi Yogyakarta, Baharuddin Kamba.

Di SMPN 8, Forpi mengambil sampel sebanyak 10 berkas. Di antara berkas tersebut ditemukan calon siswa yang memiliki jarak antara rumah dengan sekolah cuma 0,013 atau 13 meter. Tentu ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak Disdukcapil.

Harus diyakinkan apakah calon siswa baru tersebut benar warga setempat atau bukan. Di SMPN 8, terdapat pula beberapa siswa yang memiliki nilai ASPD kategori kurang, bahkan ada yang memiliki nilai 80 untuk tiga mata pelajaran yang diuji.

Forpi turut mengingatkan orang tua, khususnya yang memiliki kekurangan akademik untuk tidak memaksakan anak ke sekolah negeri yang dianggap favorit. Kecuali, dalam proses belajar mengajar nantinya siswa tekun, rajin dan disiplin belajar.

Saber pungli

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melibatkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) setempat untuk mencegah praktik pungutan saat proses PPDB secara daring yang dimulai pada 27 Juni 2022. Ini sebagai upaya peringatan dan pencegahan praktik pungutan liar pada PPDB daring.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan saat ini Tim Saber Pungli membantu tugas dinas pendidikan dalam mensosialisasikan pelaksanaan PPDB daring. Mereka memberikan edukasi pencegahan praktik pungutan liar di lingkungan satuan pendidikan.

"Karena ada isu yang berkembang maupun pengamatan Tim Saber Pungli, ketika proses PPDB di sekolah, muncul berbagai laporan atau informasi adanya percobaan praktik pungutan liar. Kami melakukan road show sosialisasi bersama Tim Saber Pungli. Kemarin kami baru saja sosialisasi di SMPN 3 Cikarang Utara, SMPN 2 Tambun Selatan dan SMPN 1 Babelan," kata Carwinda.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada segenap unsur di satuan pendidikan, mulai kepala sekolah, guru, hingga lingkungan dan orang tua siswa agar tidak terlibat praktik tersebut, sehingga proses penerimaan siswa berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

"Karena kita semua harus menjaga keadilan dan hak kesetaraan anak-anak yang memiliki kesempatan sama untuk bisa masuk dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di PPDB daring," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat