NIRWONO JOGA, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, 58,8 persen responden tidak yakin pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru berjalan sesuai target pemerintah (6/6).

Ketidakyakinan para ahli terhadap program pembangunan IKN itu  disebabkan antara lain kemampuan sisi anggaran pembangunan dan keyakinan para bikrokrat untuk benar-benar (mau) pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Selain itu, ketidakyakinan para ahli terhadap pembangunan IKN terkait keberlanjutan pelaksanaan program. Apakah nanti ganti presiden, pembangunan IKN akan diteruskan atau tidak.

Survei juga menunjukkan, mayoritas responden, 69,4 persen menilai APBN tak akan mampu membiayai pemindahan IKN baru. Berdasarkan PP No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran IKN disebutkan, skema pendanaan utama dari sektor nonpajak.

 

Survei juga menunjukkan, mayoritas responden, 69,4 persen menilai APBN tak akan mampu membiayai pemindahan IKN baru. 

 

 

SHARE    

Kendati demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut asal pendanaan dari sektor nonpajak ini. Apakah BUMN atau obligasi, serta bagaimana bentuk kontribusi swasta. Melihat hasil survei itu terlihat pesimisme para ahli cukup tinggi. Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, sambil menanti terbentuknya Badan Otorita IKN, Tim Transisi IKN dapat mempercepat penyelesaian “Peta Rencana Bersama”, satu peta satu rencana satu kebijakan, yang menjadi panduan seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Peta menggambarkan rencana Kawasan Pengembangan (KP) IKN (256 ribu hektare/ha), Kawasan IKN (56 ribu ha), Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP (6.671 ha).

Kementerian ATR/BPN segera menuntaskan rencana tata ruang wilayah KP-IKN, rencana detail tata ruang K-IKN, KIPP, dan kawasan strategis lainnya sebagai acuan dalam penyiapan/pembebasan lahan dan pengembangan investasi.

Kementerian PUPR menyiapkan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana induk KIPP, serta gambar perinci kerja konstruksi infrastruktur dasar.

 

Pembangunan awal IKN sebaiknya didukung penuh APBN untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.  

 

 

SHARE    

Kedua, berbekal rencana induk KIPP dan mempertimbangkan waktu yang singkat untuk awal pembangunan IKN, Tim Transisi IKN perlu segera menetapkan cakupan wilayah yang realistis dibangun pada 2022-2024.

Melihat kemampuan pengembang nasional rata-rata dalam membangun kawasan sekitar 100-200 ha, dari luas KIPP (6.671 ha) dapat difokuskan pada pusat kota cikal bakal IKN seluas 800 ha (KIPP-IA) dengan target 200 ha (2022), 300 ha (2023), dan 300 ha (2024).

Pembangunan awal IKN sebaiknya didukung penuh APBN untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.  

Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk Kementeriaan PUPR sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dasar kota Rp 30 triliun (2023) dan diharapkan minimal sama atau bahkan lebih pada 2024 sehingga tersedia Rp 60 triliun.

Ketiga, dengan dana terbatas itu, Tim Transisi IKN harus menetapkan prioritas yang bisa dibangun hingga 2024 di kawasan KIPP IA (800 ha) yakni infrastruktur jalan, jalur pejalan kaki, terowongan multi-utilitas (listrik, telekomunikasi, internet, gas, air bersih, IPAL, RTH hutan tropis.

 

Pembangunan istana presiden, wakil presiden, lembaga negara MPR/DPR, MA, dan MK sebaiknya ditunda hingga akhir 2024.

 

 

SHARE    

Bangunan inti berupa kantor bersama kepresidenan dan kementerian (sekretariat negara, dalam negeri, luar negeri, pertahanan keamanan), kantor pengelola dan etalase IKN, pusat perbelanjaan multi-hub, hunian vertikal ASN.

Pembangunan istana presiden, wakil presiden, lembaga negara MPR/DPR, MA, dan MK sebaiknya ditunda hingga akhir 2024.

Keempat, Tim Transisi IKN bersama Kementerian PAN dan Bappenas harus segera sepakat berapa ASN yang dipindah. Apakah tetap 60 ribu (skenario ambisius), bisa berkurang 50 persen (30 ribu, skenario optimistis), atau cukup 10 persen (6.000, skenario realistis).

Ini terkait hunian vertikal yang harus disediakan dan fasilitas sarana dan prasarana kota yang dibangun. Skenario realistis harus dipilih. Dengan 6.000 ASN (jika bersama keluarga 2-4 kali lipat jumlahnya), pembangunan infrastruktur dasar kota lebih mungkin  direalisasikan.

 

Gaya swasta yang lincah, cepat, taktis, dan fleksibel akan sedikit menghadapi kendala dengan pola birokrasi yang kaku, rigid, dan sangat terstruktur.

 

 

SHARE    

Kelima, kota IKN dapat dibangun menjadi ‘Kota Butik” sebagai etalase kota hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan seperti ditetapkan dalam UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Tim Transisi IKN harus kerja cepat (mendesak), tepat (strategis), akurat (terpadu), multisektoral, inklusif (merangkul semua pihak), berpikir dan bertindak global dan lokal.

Gaya swasta yang lincah, cepat, taktis, dan fleksibel akan sedikit menghadapi kendala dengan pola birokrasi yang kaku, rigid, dan sangat terstruktur. Tim perlu terobosan baru agar target 2022-2024 bisa tercapai dengan sedikit kebebasan.

Membangun ‘Kota Butik” IKN akan menjadi bukti keberhasilan/kegagalan sekaligus menepis/membenarkan hasil survei di atas terhadap pembangunan IKN. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat