Petani memanen cabe di Desa Salu Dewata, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Rabu (4/5/2022). | ANTARA FOTO/ARNAS PADDA

Fatwa

26 May 2022, 04:18 WIB

Bagaimana Hukum Kerja Sama Pengelolaan Tanah untuk Pertanian

Para ulama berbeda pendapat tentang tentang hukum muzaraah atau mukharabah

OLEH ANDRIAN SAPUTRA

Praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian sudah sering dilakukan masyarakat Indonesia. Biasanya pemilik lahan bekerja sama dengan petani untuk menggarap lahannya. Namun bagaimana hukumnya dalam fiqih Islam?

Pengajar Rumah Fiqih Indonesia yang juga alumni Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud Arab Saudi, Ustaz Muhammad Abdul Wahab, menjelaskan muzaraah berasal dari kata zara'a yang bermakna menanam. Sementara itu, mukharabah berasal dari kata kharaba bermakna membelah lahan untuk ditanami.

Dalam Fiqih, muzaraah adalah akad kerja sama pemilik tanah dan petani di mana petani diizinkan menanam di tanah miliknya dengan kesepakatan bagi hasil dengan nisbah atau bagian tertentu dari hasil panen. Jika modal benih berasal dari pemilik lahan disebut muzaraah, maka jika berasal dari petani atau penggarap disebut mukharabah.

photo
Buruh tani membajak sawah menggunakan traktor dengan latar belakang perumahan di areal persawahan Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, Kamis (16/4/2020). Perbankan nasional memilih untuk semakin selektif dalam menyalurkan kredit kepemilikan rumah (KPR) di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Itu dilakukan sebagai mitigasi resiko di tengah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi tersebut. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/nz. - (ANTARA FOTO)

Ustaz Wahab mengatakan, objek muzaraah adalah tanaman, seperti padi, sayuran dan lainnya. Selain itu, hasil panen dari lahan yang digarap dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagian sesuai kesepakatan.

Modal muzaraah adalah lahan atau tanah kosong yang diserahkan kepada petani untuk ditanami dan digarap sampai panen. Akad muzaraah upahnya adalah bagian tertentu dari hasil panen yang tentu jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti karena tergantung pada seberapa banyak hasil yang didapat saat panen, bisa jadi banyak, sedikit atau bahkan gagal panen sehingga tidak menghasilkan. 

"Umum sekali dalam masyarakat Indonesia muzaraah dilakukan. Petani biasanya tidak punya lahan sehingga bekerja di lahannya orang, bagi hasil. Ada pengusaha lahannya banyak, cuma dia ngga mungkin kerjakan sendiri, akhirnya petani diberdayakan disitu. Itu umum terjadi," kata Ustaz Wahab dalam kajian Rumah Fiqih Indonesia beberapa hari lalu. 

Dia menjelaskan, di antara alasan akad muzaraah adalah pemilik memiliki lahan sendiri tapi tidak mampu mengelola. Ada juga karena pemilik lahan memberikan kesempatan bagi orang yang tak punya lahan sehingga terjadi tolong menolong. Ada juga karena pemilik ingin dapat uang tanpa menggarap secara langsung lahannya.

sawah

photo
Petani merontokan padi varietas Kopyor saat panen raya padi di persawahan, Desa Gedongsari, Jumo, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (19/4/2022). Perum Bulog menyatakan potensi penyerapan beras petani pada kuartal I tahun 2022 bisa mencapai 4,14 juta ton yang merupakan jumlah ideal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. - (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wsj.)

Dari sisi penggarap, akad muzaraah terjadi karena penggarap tidak memiliki lahan, keinginan mendapatkan hasil tambahan, atau hanya memiliki lahan yang terbatas. 

Usatz Wahab mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang tentang hukum muzaraah atau mukharabah di mana upah yang diterima petani atau penggarap berasal dari bagian hasil panen. Bukan berdasarkan upah yang pasti sebagaimana dalam akad ijarah.

Pertama, sebagian ulama memandang bahwa akad muzaraah adalah akad yang tidak diperbolehkan. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah, Zufar, Imam Malik dan Syafiiyah. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan Zufar mengharamkannya secara mutlak.

Sedangkan Imam Malik dam Syafi'iyah memberikan pengecualian bahwa akad muzaraah hukumnya boleh jika tanah atau lahan kosong yang hendak ditanami petani itu terletak di antara kebun yang mana pohonnya telah di-musaqah-kan pada petani atau penggarap yang sah. 

Menurut pandangan pertama ini, muzaraah dilarang karena upah penggarapan lahannya majhul sebab tidak ada kepastian hasil yang akan dituai nanti. Boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Upah yang diterima penggarap harus pasti dan diketahui pada saat akad bukan berdasarkan bagian tertentu dan hasil panen yang belum pasti jumlahnya.

"Ada hadisnya memang, dari Tsabit Ibnu Dhahhak. Nabi itu melarang muzaraah. Kemudian, karena dianggap bahwa upahnya itu tidak pasti. Karena kan berdasar hasil panen, namanya hasil panen tidak pasti. Ini ada ketidakpastian, gharar, sehingga tidak boleh ,” kata dia.

Kendati demikian, ada juga bantahan terhadap hadis-hadis larangan muzaraah. Di antaranya bahwa hadis-hadis dianggap tidak bisa untuk menggeneralisasi pelarangan akad muzaraah. Sebab beberapa hadis dianggap dhaif. Selain itu bila terdapat hadis yang sahih tidak dimaknai sebagai keharaman namun sebatas makruh tanzih.

Pendapat kedua, diwakili oleh sebagian ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan memandang bahwa muzaraah adalah akad yang diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah: "Barangsiapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya" (HR Bukhari). 

Menurut pendapat kedua ini akad muzaraah dapat diqiyaskan dengan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah upah bagi mudharib adalah persentase dari keuntungan usaha yang mana keuntungan tersebut tentu tidak dapat dipastikan dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut.

Begitu pun hal yang sama dalam muzaraah di mana upah yang didapat adalah persentase dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan.


×