Tersangka kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) Lin Che Wei (LCW) saat dihadirkan di Kejaksaan Agung, Selasa (17/5/2022) malam. | Dok Kejaksaan Agung

Kisah Dalam Negeri

23 May 2022, 03:45 WIB

Aroma Politis di Kasus Ekspor CPO yang Dibantah Kejakgung

Tim penyidikan belum menemukan keterlibatan tokoh maupun partai politik dalam kasus Lin Che Wei.

OLEH BAMBANG NOROYONO

Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan tak menemukan dugaan keterlibatan ataupun aliran uang ke tokoh, pun partai politik (parpol) dalam pengungkapan skandal korupsi Persetujuan Ekspor (PE) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di Kementerian Perdagangan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi menegaskan, agar penanganan kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tak dikait-kaitkan dengan politik. “Tidak ada kita temukan sampai hari ini, adanya aliran, ataupun setoran uang kepada partai politik dalam kasus ekspor CPO ini. Jadi saya minta agar ini jangan diplintir-plintir, jangan diseret-seret ke politik,” kata Supardi kepada Republika, Sabtu (21/5).

Pernyataan Supardi menanggapi sejumlah spekulasi pemberitaan terkait adanya keterlibatan dan aliran-aliran dana ke tokoh-tokoh partai politik yang saat ini menjabat di kementerian, dalam korupsi PE CPO. Spekulasi itu muncul ke permukaan setelah tim penyidikan Jampidsus menetapkan Lin Che Wei (LCW) sebagai tersangka kelima dalam kasus mafia minyak goreng di Kemendag, Selasa (17/5).

Lin Che Wei ditetapkan tersangka selaku analisis ekonomi dan keuangan dari PT Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI). Lin Che Wei dikatakan penyidik menjadi pihak konsultan yang mengupayakan dan merekomendasikan penerbitan PE CPO untuk sejumlah perusahaan minyak goreng kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) di Kemendag.

Dirjen Perdaglu di Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), pun sudah ditersangkakan dalam kasus yang sama, pada Selasa (19/4) lalu. Lin Che Wei pun menurut penyidikan, menjadi konsultan bawaan IWW selama di Kemendag.

Keterkaitan dengan tokoh dan partai politik, disebabkan karena latar belakang Lin Che Wei yang malang-melintang di kementerian yang menterinya para petinggi partai politik. Terungkap, Lin Che Wei pernah mengisi pos jabatan staf khusus dan penasihat Kementerian Kordinator Perekonomian yang menterinya dijabat Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Golkar.

Di Kemenko Perekonomian 2019, Lin Che Wei juga diketahui sebagai inisiator pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), dan inisiator pembentukan industri biodiesel dari kelapa sawit era menteri Darmin Nasution.

Lin Che Wei juga diketahui pernah bekerja di kantor Kementerian ATR/BPN di bawah menteri Sofyan Djalil. Dia pernah menjadi staf khusus Kementerian BUMN era menteri Sugiharto. Juga pernah menjadi salah satu tim sukses calon gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Pilgub DKI 2017 dan pernah didapuk sebagai ketua badan pengelola Kota Tua DKI Jakarta.

Dari seluruh jabatan tersebut, Supardi menegaskan, tim penyidikan tak mau ambil pusing. Dari fakta hukum yang ada, kata Supardi, tim penyidikannya tak menemukan ada keterlibatan para tokoh maupun partai politik atau aliran uang di belakang tersangka Lin Che Wei.

photo
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pengarahan dalam penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI kepada alumni program Kartu Prakerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/4/2021). - (SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO)

“Dan faktanya, dari hasil penyidikan sementara ini, kami tidak menemukan adanya itu (aliran ke partai politik), nggak ada faktanya,” ujar Supardi.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebelumnya mengungkapkan, dari hasil penyidikan sudah ada bukti terkait uang pemberian dari PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas kepada Lin Che Wei.

Pemberian uang sebagai kompensasi jasa konsultasi dan juga untuk biaya rekomendasi penerbitan PE CPO yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kemendag, Indrasari Wisnu Wardana.

“Sampai saat ini, kita masih menemukan dua perusahaan yang ada alat bukti (pemberian uang) lewat LCW, PT Wilmar dan PT Musim Mas. Dan kita masih telusuri perusahaan-perusahaan lain yang mendapatkan persetujuan ekspor CPO di kementerian lewat peran LCW ini,” kata Febrie kepada Republika, Kamis (19/5). 


Tabrani, Komunitas Cina, dan Menteri Tahu-Tempe

Tabrani yang dari Madura dianggap lebih layak menjadi menteri karena ia telah banyak berbuat untuk warga Cina peranakan.

SELENGKAPNYA

Jangan Lupa Bahagia

Kebahagiaan sesungguhnya datang dari kemampuan memaknai hidup dan nilai-nilai yang dijunjung.

SELENGKAPNYA

Batavia Kolonial dan Jakarta Soekarno

Setelah kemerdekaan, Jakarta berubah total. Sejumlah patung dan tempat yang menggambarkan masa kejayaan kolonail dihancurkan.

SELENGKAPNYA
×