Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari saat menerima kunjungan Republika di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (18//5/2022). | Prayogi/Republika.

Wawasan

21 May 2022, 03:45 WIB

KPU Berupaya Antisipasi Petugas KPPS Wafat 

Bsaran anggaran Pemilu akan ditetapkan bulan ini.

Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, Selasa (12/4). Pada hari yang sama, Hasyim Asy’ari terpilih menjadi ketua KPU melalui rapat pleno KPU.

Wartawan Republika Mimi Kartika berkesempatan melakukan wawancara dengan Hasyim pada 18 Mei 2022. Berikut petikan wawancaranya: 

Bagaimana upaya KPU dalam pemilu 2024 untuk mengantisipasi kejadian penyelenggara ad hoc wafat pada pemilu 2019?

Sebetulnya pemilu 2014 juga ada yang wafat sekitar 400-an. Kalau pemilu 2019, (petugas) yang wafat dalam waktu yang bersamaan itu melewati 700. Kalau total dengan yang wafat sehari sebelumnya dan setelahnya itu 800.

Penelitian masing-masing Kementerian Kesehatan, tim UGM, tim dari IDI, temuannya, yang pertama kecenderungan yang wafat itu usianya di atas 50 tahun.

photo
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari berpose usai menerima kunjungan Republika di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (18//5/2022). Selain bersilahturahmi kunjungan tersebut juga membicarakan mengenai kesiapan KPU dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

Kedua, komorbid. Dicek rata-rata yang paling berpengaruh itu hipertensi dan diabetes. Lalu, beban kerja yang berat. Tekanan mental yang luar biasa. Pemilu DPR, DPRD, DPD dicampur pilpres (pemilihan presiden) menambah tekanan. Selain beban kerja fisik, tekanan mental yang menimbulkan korban, ditambah lagi kebetulan kurang tidur dan punya komorbid. 

Berdasarkan pengalaman itu, dalam pilkada kemarin dan kebijakan pemerintah, orang bekerja kan kalau enggak salah maksimal umur 50 tahun. Kami gunakan syarat bagi penyelenggara ad hoc berusia maksimal 50 tahun, sehat, bebas komorbid, dan vaksin dua kali dosis. 

Sudah kami minta data dari teman KPU provinsi, kabupaten/kota sudah masuk semua. Jadi, berapa jumlah penduduk dewasa atau masuk kategori pemilih yang bisa menjadi petugas. Kemudian, berapa warga yang sudah vaksin dua kali.

Dari situ ketahuan, kalau jumlahnya sekian, ketersediaan sumber daya manusia cukup. Namun, kalau belum cukup, kami minta dorongan di pemerintah provinsi untuk menggenjot warganya vaksin kedua. 

photo
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari saat menerima kunjungan Republika di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (18//5/2022). - (Prayogi/Republika.)

Termasuk Kampus Merdeka. Sebagian besar adalah magang. Kalau dulu, magangnya itu jadi pemantau. Sekarang, kami dorong untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu terutama KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) karena durasi kerjanya tidak lama. 

Kami dorong untuk magang Kampus Merdeka itu sebagai KPPS dan tugasnya di kampung sendiri-sendiri. Kalau mereka tugas di kampungnya sendiri, enggak kehilangan hak pilih dan dekat dengan area kampusnya.

Apa KPU tidak khawatir partisipasi masyarakat untuk mau menjadi bagian dari penyelenggara rendah? 

Insya Allah enggak. Kenapa anggarannya melonjak jauh di antaranya untuk menaikkan honor. Honor KPPS itu dari pemilu 2014, pemilu 2019, Rp 550 ribu. Nanti, kami naikan tiga kali lipat jadi Rp 1,5 juta, beban kerja lebih longgar, nyaman, dan penghargaannya lebih tinggi.

photo
Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). - (Prayogi/Republika.)

Apa ada jaminan lain lagi yang diberikan kepada petugas ad hoc

Dulu, kami pernah mengusulkan asuransi, tapi kan enggak boleh, ditolak Kementerian Keuangan. Sekarang pun enggak boleh. Kalau yang meninggal kemarin itu ada uang santunan dari anggaran KPU setelah konsultasi dengan Kementerian Keuangan. 

Kapan mengenai pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk besaran anggaran diputuskan? 

Mei ini, entah pekan depan atau pekan depannya lagi. 

Apa anggaran pemilu 2024 sebesar Rp 76,6 triliun itu sudah disetujui?

Sudah.


Pelindo Tunda Rencana IPO 

Penundaan IPO ini dilakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

SELENGKAPNYA

Iklan Kuota Kurban Terbatas

Setiap informasi dan konten iklan harus jujur dan tidak boleh ada manipulasi atau kebohongan.

SELENGKAPNYA

Kesucian Jiwa

Setelah jiwa kita bersih dari kotoran, kita harus mengisinya dengan kebaikan.

SELENGKAPNYA
×