Dokter hewan DKP3 memberikan edukasi terkait wabah PMK kepada peternak di salah satu peternakan di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok melakukan pemeriksaan ke sejumlah peterna | ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Khazanah

17 May 2022, 00:56 WIB

Segera Atasi Wabah PMK

Jika tak segera diatasi, dikhawatirkan berpengaruh pada suplai hewan kurban.

 

 

JAKARTA — Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menginfeksi hewan ternak, yakni sapi, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 1443 H. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam menyeru pemerintah agar segera mengatasi wabah ini.

"MUI meminta pemerintah dan warga masyarakat agar memberikan perhatian lebih terhadap masalah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Apalagi, sebentar lagi Idul Adha akan tiba di mana umat Islam akan memotong hewan kurban," ujar Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas kepada Repubika, Senin (16/5).

Anwar berharap, jangan sampai ada hewan yang terkena PMK kemudian menjadi hewan kurban pada Idul Adha. Hewan berpenyakit seperti itu jika dikonsumsi oleh masyarakat tentu akan berpotensi menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat.

"Untuk itu, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melindungi rakyat. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan diharapkan agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita hindari dan jauhi," ujarnya.

Seruan serupa juga disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah, KH Masyhuril Khamis. Menurut dia, wabah PMK pada hewan ternak perlu segera ditanggulangi supaya tidak terjadi kecemasan di tengah masyarakat. Dia mengatakan, umat Muslim butuh ketenteraman dalam menjalankan ibadah kurban.

Masyhuril melanjutkan, jika masalah PMK pada hewan ternak itu terjadi di beberapa daerah, sebaiknya segera dilokalisasi. Selain untuk melindungi hewan ternak di wilayah lain, juga melindungi masyarakat yang menggantungkan pendapatannya pada hasil jual-beli hewan kurban.

"Kalau tidak, tentu akan banyak yang terdampak. Teman-teman kita di luar sana, yang punya kegiatan khusus pada momentum Idul Adha, juga ikut terdampak. Saran kami, ketika memang penyakit ini sudah ditemukan, lakukan antisipasi," ujar dia.

Para pengelola rumah potong hewan dan penyuplai juga harus dikumpulkan untuk melakukan koordinasi awal. Penjual hewan harus mendapatkan penyuluhan, sedangkan otoritas pemerintah melakukan pemeriksaan sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa menikmati daging hewan ternak yang sehat.

"Prinsipnya, kita ingin agar umat ini tidak resah," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti juga menyoroti persoalan wabah PMK ini. Ia pun meminta pemerintah segera mengatasi wabah ini sebelum membawa dampak serius pada suplai hewan kurban.

"Kami mengimbau kepada pemerintah, khususnya Kementan, untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan yang sekarang ini teratasi. Memang kasusnya masih kecil, tetapi penyebarannya bisa sangat cepat dan luas karena ini virus," ujar Mu'ti saat ditemui seusai acara Silaturahmi dan Halal Bihalal di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (13/5).

Ia mengkhawatirkan, jika tidak segera diatasi, persoalan kesehatan hewan kurban ini dapat menimbulkan dampak psikologis dan politis kepada masyarakat. Apalagi, sudah ada yang berspekulasi bahwa wabah PMK ini permainan importir, di mana sapi tidak sehat menjadi alasan pemenuhan hewan kurban kelompok tertentu untuk mengimpor sapi dari luar negeri.

"Tanggung jawab pemerintah dan kita juga dengan cara masing-masing bisa membantu bagaimana persoalan PMK bisa teratasi hingga umat Islam dapat melaksanakan ibadah kurban dan menyembelih hewan kurban yang sehat sesuai dengan ajaran Islam," kata Mu'ti.

Sementara, dalam upaya menanggulangi wabah ini, Kementan telah menerbitkan petunjuk teknis untuk setiap daerah yang terjangkit PMK selama masa lockdown zonasi. Ada enam kabupaten yang diterapkan lockdown saat ini, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. Petunjuk teknis itu juga memuat teknis pemotongan sapi yang terjangkit PMK.

"Semua tenaga medis sudah ada di lapangan dengan SOP ketat. Jadi, akan didampingi tenaga medis sehingga peternak bisa diajari mana yang bisa dimakan, tidak bisa, dan seterusnya," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Nasrullah.

Sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, daging sapi yang terjangkit PMK masih dapat dikonsumsi. Virus PMK juga bukan merupakan penyakit zoonosis sehingga tidak menular kepada manusia. "PMK tidak menular ke manusia, lalu dagingnya berdasarkan penelitian itu masih aman dikonsumsi manusia," kata dia.

Syahrul menerangkan, bagian organ tertentu yang tidak bisa dikonsumsi di antaranya, yaitu kaki, bibir, lidah, dan jeroan.


×