JAKARTA -- Pemerintah akan memperkuat pendampingan secara komprehensif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu guna mewujudkan penambahan jumlah wirausaha di Tanah Air sebanyak satu juta usaha hingga 2024.

Target itu telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya akan memperkuat ekosistem pengembangan kewirausahaan.

"Bukan lagi hit and run. Ini harus dierami sampai menetas, kemudian inkubasi lalu terhubung ke pembiayaan dan pasar," ujar Teten dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/5).

Teten sebagai ketua pelaksana perpres tersebut menggelar rapat koordinasi pertama dengan mengundang pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Dalam Negeri. Dari target tersebut, kata Teten, sebanyak 600 ribu wirausaha akan didampingi atau dibina oleh pemerintah daerah. Sisanya atau sebanyak 400 ribu wirausaha akan dibina oleh kementerian.

Teten menyampaikan, Perpres Kewirausahaan memiliki target yang terukur. Selain memasang target penambahan jumlah wirausaha, pemerintah juga ingin menaikkan posisi Indonesia di Global Entrepreneurship Index dari posisi ke-75 menjadi posisi ke-60. Hal itu, ungkap Teten, demi menyiapkan Indonesia menjadi negara maju.

"Semua negara maju memprediksi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan terbesar keempat pada 2045 nanti. Sementara itu, prasyarat menjadi negara maju harus menambah jumlah pengusaha minimal empat persen," kata Teten.

Strategi berikutnya, ungkap Teten, berupa kebijakan 30 persen kredit perbankan untuk UMKM. Selain itu, terdapat aturan 40 persen belanja pemerintah harus disalurkan ke UMKM.

"KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga terus ditingkatkan. Termasuk belanja BUMN dan kami ada program kemitraan rantai pasok antara Kementerian BUMN dan UMKM," tuturnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menyampaikan, pihaknya sangat mendukung target satu juta wirausaha. Kementerian BUMN sudah menyiapkan diri demi mendukung terwujudnya penambahan wirausaha mapan. "Semoga target terukur bisa tercapai," ujarnya.

Loto menyebutkan, ada beberapa bentuk dukungan. Hal itu, antara lain, pelatihan UMKM agar naik kelas melalui Rumah BUMN di 34 provinsi. Kemudian, menyediakan pembiayaan yang bisa diakses, termasuk KUR.

"Selanjutnya, sebagai offtaker. Kita siap serap produk yang dihasilkan UMKM dan siap memberikan akses pasar lebih luas dan pasar offline seperti Sarinah," ujar Loto.

Sejumlah hasil kerajinan tangan dipamerkan di Pameran UMKM Festival Raudhah di Kawasan Wisata Religi Jalan Sis Aljufri di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (11/5/2022). Festival Raudhah yang diisi dengan berbagai kegiatan bernuansa Islami dan menampilkan berbagai hasil kerajinan UMKM tersebut digelar dalam rangka Haul Guru Tua yakni tokoh keturunan Arab yang menyebarkan Islam di Sulawesi Tengah dan kawasan Timur Indonesia. - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

SHARE    

Kementerian Koperasi dan UKM juga mempelajari strategi negara lain untuk menggenjot jumlah wirausaha. Ia menyampaikan, perizinan usaha juga akan dipermudah.

"Kita belajar dari negara lain apa yang membuat sukses dan gagal. Itu sebabnya, salah satu strateginya dengan konsultasi dan pembiayaan program-program dari negara maju, pemberian insentif, serta memberikan kemudahan (izin)," ujar Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah.

Siti mengatakan, pemerintah berupaya mengembangkan wirausaha mapan. Dia menjelaskan, wirausaha mapan yaitu mereka yang sudah melakukan usaha setidaknya 42 bulan dan diharapkan siap melakukan ekspor. Menurutnya, semakin banyak pelaku UMKM naik kelas, maka semakin banyak pula investor yang akan masuk ke Tanah Air.

Untuk mencapai target penambahan wirausaha dibutuhkan anggaran relatif besar. Meski begitu, Siti belum bisa menyebutkan jumlah pasti anggaran tersebut. "Anggarannya cukup besar ada di 27 kementerian dan lembaga dengan 209 kegiatan. Anggaran persisnya harus dihitung kembali di luar anggaran pemerintah daerah," ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan, Kemendagri berkomitmen melaksanakan pembentukan wirausaha di Indonesia dengan target masyarakat umum. "Potensi pemerintah daerah yang akan kita konsolidasikan. Kita akan breakdown semua penduduk dan angkatan kerja produktif," ujarnya.

Beberapa pelajar mengikuti workshop membatik saat Pameran Seni Lokal Kain Kita (Seloka) di Galeria Mal, Yogyakarta, Kamis (12/5/2022). Workshop membatik di pusat perbelanjaan ini untuk mengingatkan kembali budaya batik kepada masyarakat di khalayak ramai. Selain itu, untuk menarik pengunjung mal mengunjungi stand pameran kain-kain karya UMKM di Yogyakarta. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat