IRVAN MAULANA, Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta

Menghabiskan masa tua di Indonesia berarti memasuki tahapan kehidupan penuh risiko. Semakin tua usia lansia semakin tinggi risiko kemiskinannya. Maka itu, semakin besar pula perhatian yang harus dicurahkan untuk menyejahterakan mereka.

Risiko kemiskinan lansia bisa diperkecil jika pemerintah mampu mempercepat penurunan kemiskinan. Selain bonus demografi, salah satu tantangan adalah struktur penduduk yang menua, yakni proporsi penduduk lansia yang melebihi 10 persen dari total penduduk.

Tren ke arah penduduk yang menua ini mulai terlihat. Bahkan, pada 2035, BPS (2021) memprediksi proporsi penduduk lansia mencapai 17 persen. Masalah terbesarnya, sebagian besar lansia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

 

Tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya.

 

 

SHARE    

Tidak semua lansia memiliki jaminan sosial, dana pensiun, atau bahkan sumber pendanaan lainnya. Ini menunjukkan, lansia masih harus menanggung beban ekonomi, terlebih yang hidup sendiri dan dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan Susenas Maret 2021, sebanyak 79,44 rumah tangga lansia bergantung pada anggota rumah tangga yang bekerja, 14,48 persen dari kiriman pihak lain, dan 5,48 persen dari jaminan pensiun.

Pada 2021, persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial, bahkan menurun menjadi 11,62 persen dari 13,84 persen pada tahun sebelumnya. Sekitar 85 persen tidak memiliki jaminan pendapatan.

Sistem perlindungan sosial saat ini lebih banyak menjangkau anggota masyarakat lebih mampu di sektor formal, misalnya melalui asuransi sosial dengan iuran dan pensiun PNS. Untuk itu, penting revitalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk lansia.

Program perlindungan sosial yang menyasar kelompok lansia sudah dilaksanakan di tingkat nasional, seperti program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia dan Program Keluarga Harapan (PKH) komponen lansia, meskipun cakupannya masih terbatas.

 

Sistem perlindungan sosial saat ini lebih banyak menjangkau anggota masyarakat lebih mampu di sektor formal, misalnya melalui asuransi sosial dengan iuran dan pensiun PNS.

 

 

SHARE    

Saat ini, program perlindungan sosial dari pemerintah pusat yang secara khusus memasukkan komponen lansia terbatas pada Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk keluarga dengan lansia, PKH memberikan tambahan manfaat Rp 2,4 juta setahun.

Namun, PKH hanya bisa diakses lansia miskin usia 70 tahun ke atas. Padahal, UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengakui, penduduk berusia 60 tahun ke atas sebagai lansia dan  memiliki kesamaan hak mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial.

Ada perlindungan sosial lansia, tetapi sangat terbatas karena hanya menyasar kelompok ekonomi terbawah. Bahkan, belum semua lansia dari kelompok ini menerima program bantuan sosial.

Lansia dari kelompok pengeluaran 20 persen teratas seharusnya mengakses program bersifat kontribusi, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan asuransi kesehatan. Keterlibatan mereka juga belum menyeluruh karena proporsi keikutsertaannya masih kecil.

Optimalisasi peran zakat

Lembaga zakat dan organisasi bantuan kemanusiaan telah berperan penting dalam berbagai misi kemanusiaan dan perlindungan sosial. Bahkan, UNHCR menyebut zakat berkontribusi besar membantu pengungsi di seluruh dunia.

 

Ada perlindungan sosial lansia, tetapi sangat terbatas karena hanya menyasar kelompok ekonomi terbawah. Bahkan, belum semua lansia dari kelompok ini menerima program bantuan sosial.

 

 

SHARE    

Lembaga zakat terbukti berperan penting dalam misi kemanusiaan dan memecahkan masalah sosial lainnya (Republika, 24/3/2022).

Agar zakat menjadi instrumen pelengkap dalam membangun sistem jaminan sosial bagi lansia, Baznas dan seluruh stakeholders zakat perlu berupaya konkret. Pertama, urgensi pemetaan kemiskinan lansia oleh lembaga zakat untuk memudahkan klasifikasi mustahik lansia.

Dengan begitu, pemilihan jenis bantuan zakat sesuai dan tepat sasaran. Sebisa mungkin lansia yang sudah tak mampu lagi bekerja mendapatkan zakat konsumtif untuk menyambung kehidupannya, sehingga zakat produktif hanya diperuntukkan bagi yang masih produktif.

Kedua, memperkuat sinergi Baznas-Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya data terkait kondisi lansia.

 

Agar zakat menjadi instrumen pelengkap dalam membangun sistem jaminan sosial bagi lansia, Baznas dan seluruh stakeholders zakat perlu berupaya konkret.

 

 

SHARE    

Ketiga, secara internal lembaga zakat perlu mengkaji had kifayah khusus lansia untuk mengetahui pola konsumsi dan pengeluaran mustahik lansia, sehingga zakat yang disalurkan bisa disesuaikan dengan standar pengeluaran lansia.

Keempat, dalam jangka pendek, dukungan pemerintah dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas program yang ada melalui regulasi, manajemen, komitmen kelembagaan, indeks literasi, akses layanan, komunikasi publik, dan tanggung jawab sosial lembaga pengelola zakat.

Karena itu, Baznas perlu menyiapkan peta jalan pendalaman bantuan bagi lansia. Program seperti ini bukan hanya untuk menurunkan kemiskinan lansia, melainkan juga memastikan setiap lansia berhak menjalani hidupnya penuh martabat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat