JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyoroti hal-hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terkait kedaulatan NKRI. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, pesan dan amanat mukadimah UUD 1945 hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan.

Dalam UUD 1845, negara bertugas untuk melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan rakyatnya. Negara juga turut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia. Namun, menurut Anwar, hal itu semua masih jauh untuk dapat diwujudkan sampai sekarang. 

Dia mengatakan, banyak kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan golongan masyarakat tertentu. Dalam kehidupan ekonomi, misalnya, perlu ada upaya agar seluruh rakyat bisa hidup sejahtera, misalnya melalui kebijakan dan undang-undang (UU). 

“Namun, kebijakan dan UU yang dibuat itu ketika diimplementasikan, lebih berpihak dan bias pada kelompok rakyat di lapisan atas dan tengah, dan kurang berpihak pada kelompok masyarakat lapis bawah," kata Anwar saat memberikan sambutan seminar pra muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah bertema “Menjaga Kedaulatan NKRI, Wilayah, Politik, dan Ekonomi”, Kamis (21/4).

Menurut dia, kebijakan dan tindakan yang dibuat belum sesuai dengan yang diharapkan UUD. Bahkan, dia merasa yang berdaulat bukan rakyat, melainkan melainkan penguasa dan pengusaha. 

Dia menyebut, salah satu bukti yang dapat terlihat, yaitu banyaknya tokoh-tokoh yang maju dalam pemilihan kepala daeah justru dibiayai oleh para pemilik modal. Menurut Anwar, banyak pemimpin negeri ini justru berutang dan tunduk terhadap pemilik modal. Hal itu dinilai sangat membahayakan kemandirian bernegara. 

"Kalau itu terus terjadi dan berlangsung, maka namanya kemandirinan dari para pemimpin kita ini akan menjadi bermasalah, sehingga tugas dan fungsi mereka sebagai pemimpin tidak akan bisa mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya," jelas Anwar.

Dia mengingatkan para pemimpin agar tidak mengedepankan ego masing-masing dalam mengelola negara. Sebab, menurut dia, hal itu hanya akan mendatangkan malapetaka dan bencana. Dalam mewujudkan kedaulatan NKRI, setiap UU harus dijaga dan dibuat  sesuai dengan pesan dan amanat yang ada dalam UUD 1945. 

Anwar mengajak warga perserikatan Muhammadiyah untuk ikut mengkaji dan memberi masukan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Utamanya, berkaitan dengan upaya menjaga kedaulatan NKRI. 

Sesuai dengan keputusan Muktamar Muhamamdiyah pada 2015, Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai darul ahdi wa syahadah. Artinya, negeri yang dibangun atas dasar kesepakatan bahwa negara dibentuk berdasarkan republik dengan menjunjung falsafah bangsa, yakni Pancasila dan hukum dasar, yaitu UUD 1945. 

Menko Polhukam Mahfud MD memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi publik bertajuk Sabam Sirait dalam berjuang bagi demokrasi dan HAM di Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). - (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

SHARE    

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk terus bersama mewujudkan dan menjaga kedaulatan NKRI baik wilayah, politik, maupun ekonomi. 

Mahfud mengatakan, Muhammadiyah punya peran sangat besar dalam pembangunan Indonesia. Peran tersebut mulai dari ide-ide membangun kesadaran rakyat untuk merdeka hingga mewujudkan negara merdeka melalui lembaga-lembaga resmi.

Pascaproklamasi, kader-kader Muhammadiyah banyak mengisi posisi penting di pemerintahan dan di tengah masyarakat dalam berkontribusi pada pembangunan Indonesia. "Jadi, mulai dari ide, sampai mendirikan negara Indonesia, Muhammadiyah ikut aktif membangun,” kata dia.

Mahfud menyebut, secara formal Indonesia telah berdaulat dengan terpenuhinya unsur-unsur negara, yakni adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan negara lain. Namun pada praktinya, menurut Mahfud, Indonesia masih jauh untuk berdaulat. 

 

Di sinilah peran Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan itu diperlukan, karena kedaulatan kita itu belum purna. Masih jauh

MENKO POLHUKAM, Mahfud MD

 

SHARE    

“Secara riil, sebagaimana dikatakan KH Anwar Abbas tadi, kita masih banyak masalah. Di sinilah peran Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan itu diperlukan, karena kedaulatan kita itu belum purna. Masih jauh," kata Mahfud. 

Dia mencontohkan dalam politik. Banyak UU yang sejak proses pembuatannya sudah koruptif bahkan melibatkan banyak orang, dan rusak pada saat implementasinya. 

Dari sisi kedaulatan wilayah, menurut Mahfud, Indonesia menghadapi separatisme di wilayah timur dan potensi konflik perbatasan di wilayah barat. Pada bidang ekonomi, terdapat hegemoni kekuatan dari pihak luar di dalam negeri. Pada sisi lain, kedaulatan NKRI juga menghadapi tantangan dari budaya, yaitu dengan banyaknya orang saling hujat dan menyebarkan hoaks. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat