Para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi menolak kenaikan BBM di depan gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (5/4/2022). | Edi Yusuf/Republika

Kabar Utama

06 Apr 2022, 03:50 WIB

Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji Melon Dikaji

Kenaikan harga Pertalite dan elpiji harus dibarengi dengan skema subsidi langsung agar tepat sasaran.

JAKARTA – Setelah harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax resmi naik, pemerintah kini sedang mengkaji kemungkinan menaikkan harga Pertalite sekaligus elpiji tiga kilogram atau LPG melon. Pemerintah menjanjikan segera mengumumkan hasil kajian kenaikan harga Pertalite dan LPG jika sudah rampung.

“Saat sekarang kita masih kaji, nanti sesudah kita kaji, nanti kita umumkan. Tapi saat sekarang belum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/4).

Pernyataan Airlangga ini memperkuat apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pekan lalu. Luhut menyebut, ada kemungkinan pemerintah menaikkan harga Pertalite dan LPG melon. Namun, Luhut menyebut kenaikan akan dilakukan secara bertahap.

Overall (secara keseluruhan) akan terjadi (kenaikan) nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang tiga kg (akan naik). Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, bulan September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Luhut pekan lalu.

Sejak 10 Maret 2022, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjadikan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) melalui Kepmen ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Melalui kebijakan ini, penyaluran Pertalite dijatah menjadi 23,05 juta kiloliter (kl) per tahun.

Hingga saat ini konsumsi Pertalite masih menjadi mayoritas di antara seluruh jenis BBM. Realisasi serapan Pertalite dari Januari hingga Februari 2022 mencapai angka 4,2 juta kl. Melihat konsumsi tersebut, ESDM memprediksi bahwa hingga akhir tahun nanti konsumsi Pertalite bisa mencapai 26,5 juta KL. Data BPH Migas menunjukan per 27 Maret 2022, stok Pertalite berada di angka 1,15 juta kl. Merujuk stok ini, maka ketahanan energi khusus Pertalite mencapai 15,7 hari.

Konsumsi elpiji melon juga dari tahun ke tahun terus naik. Dari 6,3 juta ton pada tahun 2017, konsumsi elpiji melon di masyarakat telah naik menjadi 7,5 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pun pemerintah dalam APBN 2022 memprediksi konsumsi elpiji akan mencapai 8 juta ton.

Mengutip nota keuangan Kemenkeu, subsidi energi elpiji melon dianggarkan sebesar Rp 66,3 triliun pada tahun 2022. Jumlah ini naik Rp 16,4 triliun atau 32,87 persen dari outlook tahun 2021. Dengan anggaran Rp 66,3 triliun, artinya pemerintah memberi subsidi Rp 9.135 per kg untuk elpiji melon.

photo
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).Prayogi/Republika - (Prayogi/Republika.)

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal mewanti-wanti, langkah menaikkan harga Pertalite dan elpiji melon bisa membahayakan. Apalagi, kata Faisal, saat ini masyarakat kelas bawah dihadapkan pada kenaikan harga komoditas lainnya seperti minyak goreng, gula, maupun bahan pokok lainnya.

Faisal menjelaskan, jika memang Pertalite dan elpiji melon naik, maka akan langsung mempengaruhi inflasi. Menurutnya, dampak inflasinya akan sangat besar dan hal tersebut akan ditanggung oleh masyarakat kelas bawah. “Ini bahaya. Masyarakat kelas bawah yang akan sangat terdampak,” ujar Faisal.

Dengan adanya kenaikan harga pertalite dan elpiji melon, lanjut Faisal, maka kemungkinan besar laju inflasi tidak terbendung. Sampai akhir 2022, pemerintah sendiri telah mematok inflasi sebesar 3 persen ± 1 persen (yoy).

“Ditambah kenaikan harga Pertalite, apalagi plus elpiji tiga kg, inflasi akan melonjak. Daya beli masyarakat bisa terpangkas dan pertumbuhan konsumsi akan tertahan,” katanya.

Dia menyebut, pertumbuhan dan daya beli yang lemah, pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal. Sehingga dampaknya meluas, mulai dari penyerapan tenaga kerja rendah dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi terganggu.

Faisal mengatakan, Pertalite sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai JBKP di mana harganya ditahan dan pemerintah memberikan kompensasi kepada Pertamina. Sedangkan elpiji merupakan barang subsidi.

“Artinya, kedua komoditas ini memang diperuntukkan oleh masyarakat miskin. Kalau ini dinaikkan, akan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar dia.

Subsidi tertutup

Faisal menambahkan, pemerintah sempat punya rencana untuk memberlakukan skema penyaluran subsidi secara tertutup. Subsidi tertutup ini artinya mengganti subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat. Menurutnya, ini langkah yang tepat, hanya saja persoalan data harus benar-benar diselesaikan oleh pemerintah.

photo
Pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang informasi tentang Pertalite stok habis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Ahad (3/4/2022). Sejumlah SPBU di Kendari mengalami kelangkaan BBM jenis Pertalite sejak sepekan terakhir. - (ANTARA FOTO/Jojon/YU)

“Jangan sampai penyaluran ini sudah dilakukan tapi masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terjamah,” ujar Faisal.

Hal yang sama dikatakan pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi. Dia menilai, rencana pemerintah untuk menaikan elpiji gas melon tidak tepat. Sebab, selama ini elpiji gas melon adalah barang subsidi yang penyalurannya tidak tepat sehingga masih banyak masyarakat miskin yang tidak bisa menikmatinya.

“Padahal ini khusus untuk orang miskin. Kalau harganya beda jauh apalagi 12 kg harganya naik, ada konsumen akan beralih. Saya kira sekarang mulai dipikirkan,” kata Fahmi.

Fahmi menyarankan agar pemerintah melakukan distribusi semi tertutup. Semi tertutup ini bisa dilakukan, misalnya, kelompok miskin yang memiliki kartu prasejahtera tetap akan mendapatkan haknya. Sementara, orang tidak memiliki kartu tersebut harus membeli dengan harga pasar atau tanpa disubsidi.

photo
Sejumlah sopir truk menunggu antrean selama dua hari untuk mendapatkan BBM jenis Solar di SPBU Martandu, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/4/2022). Terbatasnya suplai BBM jenis solar subsidi membuat ratusan kendaraan mengantre selama dua hari, sementara pihak SPBU mengaku harus melayani lebih dari 160 unit kendaraan setiap hari. - ( ANTARA FOTO/Jojon/rwa.)

Komisi VII DPR mengaku hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Menteri ESDM maupun Menteri Keuangan terkait rencana menaikkan harga Pertalite dan elpiji melon. Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai, rencana menaikkan harga Pertalite dan elpiji melon saat ini tidak tepat.

Saat ini masyarakat masih dalam kondisi pemulihan ekonomi setelah dua tahun dihantam pandemi. “Kami melihat saat ini masyarakat belum pulih perekonomiannya, terutama masyarakat kelas bawah yang masih tertekan dari sisi pendapatan dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaan,” ujar Eddy.

Namun, kata Eddy, jika memang pemerintah mau melepas harga komoditas ke pasar, mestinya pemerintah lebih dulu merampungkan rencana penyaluran subsidi tepat sasaran. Pemerintah harus lebih dulu membenahi soal akurasi data penerima subsidi.

“Jika memang harus ada kenaikan harga Pertalite maupun elpiji, harus dibarengi dengan skema subsidi langsung kepada penerima subsidi agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan,” ujar Eddy.

photo
Tanda pemberitahuan Solar Habis terpasang di SPBU Rest Area KM 754 Tol Surabaya-Gempol di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (5/4/2022). Sejumlah SPBU mengalami keterlambatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang menyebabkan antrean panjang kendaraan. - ( ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.)

Aman hingga mudik

Pemerintah mengeklaim, pasokan bahan bakar minyak (BBM) aman selama Ramadhan hingga mudik Idul Fitri 2022. BBM jenis solar akan ditingkatkan pasokannya dan menjaga stok agar di atas 20 hari, termasuk Pertalite yang menjadi jenis BBM paling banyak dikonsumsi masyarakat saat ini.

“Pertamina telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan, dalam rangka terjaminnya ketersediaan BBM serta mengantisipasi peningkatan kebutuhan khususnya bulan Ramadhan ini,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Pribadi, Selasa (5/4).

Dalam upaya pengendalian penyaluran BBM jenis solar bersubsidi, pemerintah telah membentuk Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM. Selain itu, juga telah dilaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas Kementerian ESDM, Tim BPH Migas, dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean atau kelangkaan Solar.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, telah terjadi pergeseran konsumsi 10 sampai 15 persen dari Pertamax ke Pertalite. Pergeseran ini terjadi sebagai dampak dari keputusan menaikkan harga Pertamax pada 1 April 2022 lalu. “Mungkin bisa jadi ini karena kaget harganya naik,” kata Alfian.

photo
Sejumlah kendaraan antre mendapatkan solar di SPBU Rest Area KM 754 Tol Surabaya-Gempol, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (5/4/2022). Antrean kendaraan tersebut akibat keterlambatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. - (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.)

Pada 1 April 2022, Pertamina telah menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya kisaran Rp 9.000 sampai Rp 9.400 per liter menjadi Rp 12.500 sampai Rp 13 ribu per liter. Langkah ini diklaim sebagai upaya penyesuaian atas tingginya harga minyak mentah dunia. Keputusan menaikkan harga Pertamax membuat konsumen lantas beralih dengan membeli Pertalite yang dijual lebih murah, yakni Rp 7.650 per liter.

Alfian memprediksi, penurunan konsumsi Pertamax hanya bersifat sementara dan akan kembali normal karena masyarakat Indonesia saat ini, telah sadar mutu di mana produk Pertamax memiliki kualitas yang lebih baik dengan emisi karbon yang lebih rendah.

“Kami menjamin stok berada di posisi yang baik di Pertamina dan kami beberapa hari yang lalu, telah menggelontorkan 15 persen di atas konsumsi rata-rata Pertalite,” ujar dia.

Sementara di Jawa Timur, kelangkaan solar terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kelangkaan tersebut terjadi akibat lambatnya distribusi dari terminal BBM. “Lagi optimalisasi mobil tangki, ini permintaan Pertalite kemarin cukup tinggi. Sekarang kami penuhi solar, jadi ada jeda waktu distribusi yang cukup lama dari terminal BBM ke SPBU,” kata Section Head Communication and Relations PT Pertamina Jatimbalinus, Arya Yusa Dwi Candra.

photo
Antrean BBM jenis solar di SPBU Martandu di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (5/4/2022). Terbatasnya suplai BBM jenis solar subsidi membuat ratusan kendaraan mengantre selama dua hari, sementara pihak SPBU mengaku harus melayani permintaan BBM lebih dari 160 unit kendaraan setiap hari. - (ANTARA FOTO/Jojon/rwa.)

Meski demikian, Arya memastikan bahwa stok solar di wilayah Jawa Timur aman. Sebab, Pertamina Patra Niaga sebelumnya mengaktifkan pos layanan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H.

Arya menjelaskan, kebutuhan solar di Jawa Timur rata-rata tercatat 182 ribu kilo liter (kl) per bulan. Data itu naik dibandingkan dengan kebutuhan Januari 2022 yang sebesar 170 ribu kl.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan, sampai Februari 2022 penyaluran solar subsidi secara nasional telah dipenuhi Pertamina hingga mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Pertamina terus berupaya agar penyaluran BBM solar subsidi (biosolar) berjalan lancar dan tepat sasaran ke masyarakat di tengah permintaan yang meningkat.

Pertamina juga memastikan stok ketersediaan biosolar saat ini dalam kondisi aman. Pertamina juga melakukan penambahan pasokan di SPBU meski telah melebihi kuota yang ditetapkan demi kelancaran distribusi ke masyarakat.

Pertamina menegaskan, ketahanan stok nasional BBM jenis solar dalam kondisi aman dan pasokan nasional untuk solar lebih dari 1,9 juta kl per hari atau mencakup kebutuhan 23 hari.


×