Sejumlah warga antre untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan pokok saat kegiatan operasi pasar murah di Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (29/1/2022). | ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Opini

29 Mar 2022, 03:45 WIB

Harapan Sembako Murah pada Ramadhan

Bagi warga miskin, inflasi terkendali menjadi benteng pertahanan hidup.

ERIC HERMAWAN, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Staf Pengajar STIAMI Jakarta

Hitungan hari ke depan sudah memasuki Ramadhan. Masyarakat Muslim membutuhkan spirit dan ketenangan dalam menjalani ibadah. Salah satu faktor kondusifnya, memastikan ketersediaan kebutuhan sembako.

Bulan puasa menjadi momentum pasar karena aktivitas di dalamnya meningkat dari produsen, distributor, hingga konsumen. Jika di antara produsen dan distributor tak bekerja maksimal, risiko gejolak sosial seperti kelangkaan minyak goreng tempo hari lebih serius.

Bagaimana pasar dan regulasi bekerja secara cepat di balik layar? Pertanyaan ini mengarah ke meja kebijakan pemerintah dalam menstimulasi secara cepat.

Hadirnya negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini, bukan saja menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan, juga memastikan seluruh pelaku terkait, terutama petani memperoleh insentif nilai produksi yang memadai atas jerih payahnya berproduksi.

 
Pemerintah harus mengklasfikasi terperinci kebutuhan apa saja yang ketersediaannya dianggap masih berpeluang rentan.
 
 

Pemerintah harus mengklasfikasi terperinci kebutuhan apa saja yang ketersediaannya dianggap masih berpeluang rentan.

Selama pandemi, konsumsi rumah tangga berkontraksi 2,63 persen, membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke zona merah dengan mencatatkan minus 2,07 persen, terburuk sejak krisis 1998. Dari total pengeluaran rumah tangga, sebagian besar dihabiskan untuk pangan.

Apalagi untuk masyarakat bawah, porsi pengeluaran untuk pangan bisa mencapai 69 persen. Jika pajak sembako diberlakukan, kemampuan membeli masyarakat semakin //drop//.

Ekonomi kita dalam tahap stabilisasi sehingga ada harapan penyediaan sembako dan pangan bisa dikendalikan.

Kita lihat bagaimana pengaruh inflasi harga menjelang Ramadhan. Badan Pusat Statistik (BPS) pernah mencatat inflasi pada Mei 2020, sebesar 0,32 persen secara bulanan dan 1,68 persen secara tahunan.

 
Ekonomi kita dalam tahap stabilisasi sehingga ada harapan penyediaan sembako dan pangan bisa dikendalikan.
 
 

Tahun lalu, tingkat inflasi tahun kalender atau sepanjang Januari–Mei 2021 tercatat  0,90 persen. Tahun ini, proyeksi inflasi pasti ada, dari rentan naik turunnya ketersediaan barang dan harga pasar dunia yang dinamis, memungkinkan berefek berat pada daya beli.

Sebagaimana prinsip ekonomi, pengendalian inflasi Ramadhan yang bersumber dari harga pangan (//volatile food//)  menjadi penting. Alasannya, sebagian besar dari sana­lah inflasi berasal. Saat Ramadhan biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 20 persen.

Sesuai hukum supply-demand, saat ada tekanan pada sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga terpantik tinggi. Ramadhan dengan pola konsumtif tinggi secara simultan pasar bergerak aktif, harga menyesuaikan karena produsen berharap meraup untung.

Kelompok rentan

Musim hujan tahun ini berlangsung normal, sejumlah pertanian mengalami keberhasilan produksi. Hasil gabah dari petani lokal meningkat. Budaya konsumsi panganan beras, harus dibaca untuk menyerap maksimal produksi pertanian lokal.

 
Dari sisi keterjangkauan, masih banyak penduduk di bawah garis kemiskinan rentan tak dapat mengakses kebutuhan di pasar.
 
 

Inflasi harus diimbangi keputusan masuk akal dengan menyerap produsi petani lokal. Impor menjelang Ramadhan kadang menjadi keputusan kurang berkeadilan.

Tidak semua terkait produksi dan distribusi, tetapi juga bagaimana kebijakan menjadikan produk pangan berkualitas dan terjangkau pada Ramadhan nanti.

Pada sektor percepatan produksi pangan, pemerintah hanya perlu penguatan tata kelola rantai pasokan untuk mengurangi kehilangan pascapanen, mempertahankan kualitas, serta mewujudkan distribusi nilai ekonomi dan bagi keuntungan yang adil serta proporsional.

Dari sisi keterjangkauan, masih banyak penduduk di bawah garis kemiskinan rentan tak dapat mengakses kebutuhan di pasar.

Terlebih, sebagai efek pandemi Covid-19, berdasarkan data BPS per September 2020, penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau setara 10,19 persen. Jumlah penduduk miskin ini bertambah 2,76 juta orang dibandingkan periode sama tahun lalu.

Ketika terjadi kenaikan harga ada risiko bagi warga miskin, ada relokasi anggaran dana yang mereka miliki sehingga berisiko terhadap jaminan kebutuhan lainnya. Pertama, jumlah dan frekuensi makan dikurangi.

 
Pengendalian inflasi menjadi kebutuhan mutlak pada Ramadhan nanti. Bagi warga miskin, inflasi terkendali menjadi benteng pertahanan hidup. 
 
 

Kedua, dana relokasi pendidikan dan kesehatan dipangkas. Risiko besarnya, jenis pangan inferior dikonsumsi. Dampaknya, kualitas konsumsi energi dan protein mereka  menurun.   

Pengendalian inflasi menjadi kebutuhan mutlak pada Ramadhan nanti. Bagi warga miskin, inflasi terkendali menjadi benteng pertahanan hidup. Bagi pemerintah, inflasi yang terjaga, mengamankan indikator ekonomi lainnya.

Ada beberapa saran untuk menekan inflasi harga. Pertama, pemerintah dan BI bekerja sama menaklukkan inflasi. Dalam menekan inflasi, BI tak sebatas menjaga stabilitas nilai tukar sebab tanpa stabilisasi harga kebutuhan pokok, ini percuma.

Kedua, keberadaan satgas pangan di tengah pasar perlu digalakkan. Tindakan ini memang berisiko tinggi karena bisa menimbulkan ketidakpastian usaha semakin tinggi.  Di sisi lain, tidak sepenuhnya pasar merespons positif hadirnya satgas.

Mereka pun harus punya bukti dulu dan mencegah tindakan agresif dalam penegakan hukum. Terpenting, mereka memastikan kegiatan negatif pada ketersediaan komoditas, tak menjadi alat peruntungan oknum memanfaatkan meningkatnya kebutuhan saat Ramadhan. 


KPPU Kantongi Bukti Dugaan Kartel Minyak Goreng

Mabes Polri akan berkoordinasi dengan KPPU menindaklanjuti temuan dugaan praktik kartel minyak goreng.

SELENGKAPNYA

Kejakgung Bidik Penyimpangan Ekspor Minyak Goreng

Di Indramayu, pedagang menggelar demo akibat kelangkaan minyak goreng curah.

SELENGKAPNYA

Polri Belum Temukan Mafia Minyak Goreng

Polri menyebut, kelangkaan minyak goreng akibat aksi panik konsumen dan penjual yang memborong.

SELENGKAPNYA
×