Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membuat kejutan. Lembaga ini kemarin merilis dugaan benar adanya kartel minyak goreng (migor) oleh sejumlah perusahaan. KPPU mengeklaim, sudah memiliki satu bukti kuat. Bukti ini akan ditindaklanjuti dengan masuk ke tahap penyelidikan dalam beberapa pekan ke depan. 

Kita tentu mengapresiasi langkah KPPU. Kisruh migor ditambah dengan lemahnya posisi pemerintah di hadapan produsen migor dan lingkaran bisnis kelapa sawit, sudah menyusahkan semua orang.

Akhir pekan ini kita akan memasuki bulan suci Ramadhan. Situasinya agak berlainan dengan dua tahun terakhir. Pandemi Covid-19 terlihat melandai. Warga yang rindu kampung halaman dipenuhi optimisme bahwa mereka bisa melakukan mudik. Polri sudah memberi ancar-ancar bahwa mudik akan diperbolehkan, dan di tiap-tiap posko akan disediakan pos kesehatan untuk vaksinasi gratis.

Namun, dari sisi stok bahan pokok, kondisinya justru terbalik. Krisis migor sudah terjadi sejak Februari. Harga migor tetap mahal. Harga migor curah malah naik. Pasokan migor kemasan dan curah pun tidak pasti di pasar tradisional dan ritel modern. 

 

Apa yang akan terjadi di Ramadhan kali ini? Rasanya krisis migor tetap terjadi. 

 

 

SHARE    

Tidak ada tanda-tanda krisis migor ini usai. Bahan pokok lainnya, lazimnya mendekati Ramadhan, beranjak naik. Harga daging sapi, daging ayam, telur, bawang putih, beras, gula, terjadi kenaikan hingga mencapai 20 persen. Pedagang memang kerap mengambil untung lebih menjelang puasa. Persoalannya adalah kali ini terasa lebih menyusahkan karena migor itu tadi.

Apa yang akan terjadi di Ramadhan kali ini? Rasanya krisis migor tetap terjadi. Kalau begitu, kita akan terus menyaksikan gambar dan membaca berita bahwa ibu-ibu harus rela mengantre atau berburu migor selama bulan puasa.

Ini tentu saja menjengkelkan. Pemerintah seolah tidak peduli dengan krisis migor ini, apalagi ini menuntaskannya. Kementerian Perdagangan kelihatan terlalu malas untuk meminta produsen kelapa sawit dan produsen migor untuk menahan harga.

Karena itu, langkah KPPU kemarin harus kita dukung. Kepada berbagai pihak, anggota DPR, pemerintah, Kemendag, aparat, serta produsen kelapa sawit dan migor jangan menghambat, apalagi mengintervensi langkah KPPU. Publik pasti mengawal jalannya kasus kartel migor ini. Kepada para produsen, pelaku industri kelapa sawit dan migor, sedianya datang saat dipanggil untuk diperiksa dan memberi keterangan yang jujur.

Argumentasi harga migor naik kemudian menjadi langka akibat harga CPO dunia, sempat dibantah KPPU. Dari penelusuran KPPU, dalam sebuah webinar dua pekan lalu, terlihat bahwa hubungan antara harga CPO dan harga migor tidak ada. Karena harga migor justru trennya terus naik. Sementara harga CPO bisa bergerak naik turun. Tidak ada, KPU menegaskan, harga migor kemasan turun mengikuti turunnya harga CPO.

 

KPPU tidak bisa sendiri. Langkah penyelidikan dugaan kartel migor di KPPU harus dibarengi oleh gerakan lain. Terutama dari aparat hukum.

 

 

SHARE    

KPPU bukan kali ini berhasil mengungkap praktik kartel yang merugikan rakyat. KPPU sebelumnya mengungkap praktik kartel tiket pesawat ekonomi, kemudian praktik kartel penjualan skuter matik, yang melibatkan tiga pabrikan besar di Tanah Air, membuat harga skutik tidak turun.

Namun, KPPU tidak bisa sendiri. Langkah penyelidikan dugaan kartel migor di KPPU harus dibarengi oleh gerakan lain. Terutama dari aparat hukum. Kita ingat, pertengahan Maret Mendag Muhammad Lutfi melontarkan pernyataan, ada yang bermain pasokan migor, ada mafia migor.

Namun, pernyataan itu kosong belaka. Polri menilai tidak ada mafia. Polri malah sibuk bermain terminologi soal apa itu mafia, yang kemudian balik menuding warga penyebab langka dan mahalnya migor. Ini tentu saja menggelikan.

Kita percaya Satgas Pangan Polri sudah bisa membaca alur produksi dan distribusi migor ini, termasuk penetapan harganya berdasarkan informasi dari pelaku industri. Jadi memang, polisi pasti tahu siapa yang bisa menahan stok migor atau menaikkan harga migor kemasan di ritel modern. Tinggal mau apa tidak memeriksa kembali para pihak terkait. 

Selain Polri, langkah Kejaksaan Agung yang mengusut kasus dokumen ekspor migor juga patut diapresiasi dan didukung. Dengan makin banyak sorotan kepada pelaku industri migor dan kelapa sawit, ini harusnya memberi tekanan kepada kelompok-kelompok yang bermain dengan harga migor ini. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat