JAKARTA -- Isu pemilihan umum sudah mulai hangat diperbincangkan meski baru akan digelar dua tahun lagi. Para pakar serta pengamat mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi maju pada gelaran Pemilu 2024 mendatang. 

Pro dan kontra pelaksanaan Pemilu 2024 juga mulai timbul di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Dikarena anggaran yang digunakan untuk pemilu akan mengeluarkan anggaran negara yang begitu besar dan dianggap lebih baik digunakan untuk memperbaikin situasi perekonomian akibat dampak Covid-19. 

Pakar Digital, Anthony Leong menanggapi hal ini dengan mengusulkan jika pemilu mendatang bisa menggunakan E-voting dengan mengoptimalkan teknologi digitalisasi yang bisa memangkas banyak anggaran Pemilu 2024. 

"Digitalisasi dalam pemilu telah dilakukan di berbagai negara dan banyak yang berhasil dan menerapkan e-voting untuk Pemilunya. Saya rasa optimalisasi teknologi digital dalam proses Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan pemilu yang lebih efektivitas dan efisiensi serta jujur adil. KPU harus berani mengambil langkah besar misalnya 10% dari seluruh TPS di Indonesia pada 2024 menerapkan e-voting ini," kata Anthony pada keterangannya di Jakarta (24/3).

CEO Menara Digital ini mengatakan dalam masa Pandemi Covid-19 yang tidak bisa di prediksi bisa menjadi pilihan untuk lebih aman melakukan pemilu 2024 karena mengurangi interaksi langsung dan kerumunan. 

"Yang pasti dengan e-voting pemilu dengan akan lebih singkat waktu pelaksanaannya yang cepat dan mampu mencegah kecurangan pemilu sejak perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota," ungkap Anthony. 

Anthony juga menambahkan sistem ini juga akan memangkas biaya yang biasa digunakan untuk mencetak surat suara dan distribusinya. 

"Rasanya penerapan e-voting ini sangat perlu di pertimbangkan oleh pemerintah. Masih ada waktu untuk mempersiapkan Pemilu 2024 dengan menggunakan konsep e-voting dan meminimalisir kendala yang mungkin terjadi melalui sistem e-voting dalam pemilu 2024. Gerakan digitalisasi dalam pemilu diperlukan bukan hanya sekadar penyederhanaan surat suara. Perlu ada cara-cara terobosan yang komprehensif," tutup Anthony.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan menilai untuk menuju kepada e-voting diperlukan sarana teknologi informasi yang mumpuni. "Kalau menuju pada aspek teknologi informasi menuju e-voting itu perlu kesiapan teknis teknologi informasi yang betul-betul siap," ujar Abdullah Dahlan, ketika ditemui dalam kegiatan Pengelolaan Media Bawaslu dan Pengenalan Media Massa di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung.

Menurut Abdullah Dahlan, selain sarana teknologi informasi, faktor lain seperti metode bekerja, perlindungan data, hingga payung hukum juga harus disiapkan. Berkaca pada situasi di Indonesia, Abdullah menilai e-voting belum dapat diterapkan.

"Kalau untuk e voting dalam pandangan kita, belum pada level itu ya karena ada faktor kesiapan teknologi informasi, regulasinya juga kemudian ketika kita maping saja belum pada e voting," katanya.

Untuk saat ini, kata Abdullah, Indonesia baru siap untuk melaksanakan e-rekap atau penghitungan suara pasca pemilihan. Meskipun, pada gelaran tahun 2019 lalu, marak persoalan yang terjadi saat pelaksanaan e-rekap seperti blank spot di sejumlah titik. Hal itu harus diperbaiki oleh KPU agar gelaran Pemilu jadi lebih baik.

"Nanti KPU menyediakan teknologi informasi yang servernya memadai lalu kemudian petugas pelaksanan teknis di bawah menginput data dan meng-upload data yang memang sudah terdesain dengan rapi dan siap," paparnya.

Di lokasi yang sama, Anggota Terpilih Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, sedang melakukan persiapan dengan mempelajari catatan kritis gelaran Pemilu pada tahun 2019 lalu. Bawaslu juga sedang mempelajari metode yang tepat untuk memudahkan masyarakat melapor ketika mendapati adanya pelanggaran.

Saat ditanya mengenai wacana penundaan Pemilu, Lolly mengatakan, pihaknya bakal fokus menyelenggarakan Pemilu dan tak akan terpengaruh dengan isu mengenai penundaan Pemilu. Menurutnya, penundaan Pemilu hanya wacana yang ramai dibahas partai politik.

"Salah satu yang dikeluhkan orang ketika menemukan pelanggaran adalah ribetnya ketika mereka harus melaporkan, maka ini yang menjadi konsentrasi serius kami, jadi bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran itu seharusnya lebih memberikan kemudahan," paparnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat