JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak bersabar terkait anggaran Pemilu 2024 yang belum disepakati sampai saat ini. DPR segera menyepakati anggaran pemilu usai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih dilantik. 

"Kita tunggu saja kan ini anggota Bawaslu dan KPU yang akan datang ini belum dilantik, tentu saja akan menjadi lebih baik kalau kemudian rencana dan tahapan-tahapannya itu serta pengelolaan keuangannya itu secara akuntabilitas nantinya dikelola oleh anggota KPU dan Bawaslu yang sudah dilantik untuk periode yang akan datang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).

Pimpinan DPR, termasuk Puan, sudah melakukan pertemuan dengan para komisioner KPU dan Bawaslu. "Pimpinan melaksanakan silaturahim terkait hal-hal yang menjadi visi ke depan bagaimana pelaksanaan tugas-tugas yang akan diemban oleh calon anggota Bawaslu KPU karena kan sekarang belum dilantik, itu bisa berjalan sebagaimana tupoksinya," kata Puan.

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) bersama dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri), Muhaimin Iskandar (kedua kanan), dan Rachmad Gobel (kanan) memberikan keterangan pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa DPR dan pemerintah sudah berkomitmen untuk menggelar Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Kedua pihak juga membahas soal tahapan pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. DPR, KPU, dan Bawaslu juga berharap pemilu 2024 mendatang dapat berjalan jujur, adil, dan aman.

Puan menegaskan bahwa DPR berkomitmen untuk mewujudkan pemilu 2024 berkualitas, termasuk dengan memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan. Pelaksanaan pemilu 2019 perlu dievaluasi agar tidak terjadi di pemilu yang akan datang.

DPR telah menetapkan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu periode masa jabatan 2022-2027. Namun, hingga kini para anggota penyelenggara pemilu itu belum menerima informasi mengenai jadwal pelantikan. "Belum ada," ujar anggota KPU terpilih Hasyim Asy'ari saat dikonfirmasi, Senin (14/3).

Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan mengungkapkan upaya untuk kembali melakukan efisiensi anggaran Pemilu 2024 secara internal. Kemungkinan, KPU akan mengurangi anggaran untuk honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi berkisar Rp 1 juta. 

Petugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) mengangkut surat suara pemilu presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilipat dan disortir di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (16/3/2019). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

KPU mengajukan usulan besaran honor KPPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp 1,5 juta per bulan, dari total anggaran pemilu Rp 76,6 triliun. Angka ini turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 2,5 juta, dari total anggaran pemilu mencapai Rp 86 triliun. 

Usulan besaran honor penyelenggara ad hoc ini sebenarnya meningkat dari pemilihan sebelumnya. Pada Pilkada 2020, upah KPPS Rp 850 ribu per bulan dan pada Pemilu 2019 lalu, honor KPPS Rp 550 ribu.

Wakil Ketua Banggar DPR Syarief Abdullah Alkadrie juga menegaskan bahwa sampai saat ini Banggar belum membahas anggaran Pemilu 2024. Ia meminta publik tidak berandai-andai soal adanya dugaan skenario penundaan Pemilu 2024.

"Banggar belum membahas anggaran untuk 2023, kan pemilu itu 2024. Jadi saya minta masyarakat tidak berandai andai," ucap Syarief.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat