JAKARTA -- Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia masih menunggu pengumuman resmi penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi. Sembari menunggu, sejumlah mitigasi persiapan haji dikebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyebut saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari Arab Saudi.

"Sembari menunggu, Kementerian Agama menyiapkan mitigasi dan berfokus pada evaluasi umrah. Karena, pelaksanaan ibadah umrah saat ini juga akan menjadi role model kita untuk persiapan haji nantinya," kata Hilman dalam keterangan yang didapat Republika, Rabu (2/3).

Pihaknya disebut selalu melakukan koordinasi dan bertanya tentang kepastian haji kepada Arab Saudi. Pada dasarnya, ia mengatakan pihak Saudi pun tidak mempersulit dalam hal penyelenggaraan ibadah suci itu.

Arab Saudi selalu mempermudah akses atas Indonesia. Hal ini ditandai dengan efektivitas sistem keberangkatan serta disiplin jamaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi dalam mematuhi protokol serta ketentuan di sana.

"Sejujurnya, pihak Arab Saudi itu tidak mempersulit kita (Indonesia). Tetapi, karena keadaan yg belum pasti, jadi mereka sangat hati-hati dalam mempersiapkan kuota serta sistem haji tahun ini," ujarnya.

Hilman lantas menjelaskan beberapa kemungkinan yang terjadi. Jika haji diselenggarakan tahun ini, kemungkinan jumlahnya tidak akan sama seperti kuota normal sebelum tahun pandemi.

Hal tersebut dikarenakan agenda Taklimatul Hajj yang seharusnya dilakukan pada November-Desember tahun lalu, ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

"Dengan adanya update yang disampaikan, saya mohon kerja samanya kepada KBIHU, ormas-ormas-ormas, PPIU dan pihak terkait, untuk memberikan bimbingan dan pencerahan kepada jamaah," lanjut dia.

Ia berpesan agar setiap pihak tetap menjaga optimisme, semangat, serta terus menanamkan kesabaran dan keikhlasan kepada jamaah. Hilman berharap ibadah haji tahun ini bisa diselenggarakan dan Arab Saudi segera memberikan kepastian untuk Indonesia. 

Kepastian haji

Kementerian Agama (Kemenag) berharap pada Maret sudah ada kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M. Hal ini bertepatan dengan Muktamar dan Pameran Internasional Haji dan Umrah yang digelar Pemerintah Arab Saudi.

"Mudah-mudahan Indonesia bisa hadir dan mendapatkan informasi lebih valid dari sana, tentang berbagai hal terkait persiapan jamaah haji," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, melalui keterangan tertulis kepada Republika, Senin (28/1).

Agenda yang digelar oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tersebut akan berlangsung pada 21-23 Maret 2022.

Informasi tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pemberangkatan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M di Asrama Haji Manado, Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Hilman juga menyampaikan, Pemerintah Indonesia tengah melakukan berbagai hal untuk mempersiapkan keberangkatan jamaah haji, salah satunya terkait anggaran.

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, baru saja mengajukan anggaran ke DPR RI untuk penyelenggaraan ibadah haji. Dan usulan ini sedang dikaji, semoga dalam waktu dekat ada hasilnya," katanya.

Ia lantas menekankan pentingnya keberadaan asrama haji sebagai wujud interpretasi umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Asrama adalah wujud interpretasi dan imajinasi dalam menerjemahkan satu kewajiban bagi umat Islam, yaitu menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu.

“Hal itu menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya kanwil dan Kemenag. Utamanya, tentang bagaimana memahami situasi saat ini, di mana Indonesia sudah dua tahun tidak memberangkatkan jamaah haji,” ujar Hilman.

Terkait Muktamar dan Pameran Internasional Haji dan Umrah di Arab Saudi, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, menyebut, tim teknis haji Indonesia akan mengikuti kegiatan tersebut.

“Insya Allah, tim teknis haji akan ikut serta dalam event ini. Panitia juga sudah mengirimkan surat undangan untuk menteri agama terkait kegiatan ini,” kata Endang saat dihubungi Republika, Senin (28/2).

Ia menerangkan, kegiatan yang digelar dengan skala internasional ini merupakan bagian dari perhelatan perhajian dan inovasi dalam perhajian dan umrah. Tak hanya menjadi peserta kegiatan, tim teknis haji Indonesia juga sudah mengirimkan permohonan agar mendapat booth atau stan dalam acara ini.

“Nanti booth kami akan menyajikan berbagai hal, terkait inovasi pelayanan jamaah di Indonesia dan juga di Arab Saudi,” katanya.

Meski demikian, Endang mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut apakah akan dilakukan pertemuan khusus dengan otoritas Saudi terkait hal itu. Menurut dia, jika dilihat dari visi dan misi kegiatan konferensi dan pameran tersebut, agenda yang ditampilkan lebih condong pada pengenalan teknologi layanan jamaah haji ke depan.

Mengenai penyelenggaraan haji 2022, Endang menyebut, hal itu masih dalam pembahasan internal Pemerintah Saudi. Namun, pihaknya berharap tahun ini Arab Saudi dapat membuka haji bagi jamaah internasional.

“Kita berharap ada haji internasional,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai penyelenggaraan umrah, Kanwil Kemenag Kepulauan Riau (Kepri) mengusulkan agar Bandara Hang Nadim Batam membuka jalur penerbangan langsung ibadah umrah ke Arab Saudi. Hal ini agar warga setempat tidak lagi berangkat dari Singapura.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kepri, Afrizal, mengatakan, rata-rata jamaah umrah di daerah itu memilih berangkat ke Tanah Suci melalui Singapura. Selain biaya penerbangan yang lebih murah, letak geografis antar kedua wilayah juga lebih dekat dibanding jamaah harus berangkat melalui Jakarta.

“Selisih biaya yang dikeluarkan cukup besar, jamaah umrah Kepri berangkat dari Singapura dibanding Jakarta, bisa hemat uang sekitar Rp 1 juta hingga Rp 3 juta,” kata Afrizal, Ahad (27/2).

Pihaknya sudah menyampaikan usulan ini kepada wali kota Batam, pengelola Bandara Hang Nadim Batam, gubernur Kepri, juga pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurut dia, pihak-pihak terkait menyambut baik usulan tersebut, tetapi realisasinya tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenhub selaku pihak yang mengurus transportasi di Indonesia.

"Tinggal menunggu surat keputusan Kemenhub saja, kalau yang lainnya tak masalah," ujar dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat