JAKARTA -- Sistem peringatan dini menjadi instrumen penting di negara dengan potensi kebencanaan yang tinggi, seperti Indonesia. Presiden Jokowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk rutin mengecek alat-alat peringatan dini bencana dan terus meningkatkan kualitasnya karena menyangkut keselamatan rakyat.

“Instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini. Cek secara rutin,” kata Jokowi saat menghadiri pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2022, Rabu (23/2).

Alat-alat peringatan dini bencana yang dimiliki Indonesia diketahui tidak sedikit yang hilang dicuri. Alat pendeteksi tsunami atau buoy di Palu, Sulawesi Tengah, diketahui hilang. Akibatnya, ketika tsunami terjadi di Palu pada 2018 lalu, tidak ada informasi deteksi dini tsunami dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kemudian pada 2019, diketahui alat pendeteksi gempanya yang hilang.

Pada Maret 2018, sebuah buoy diketahui ditarik ke darat oleh nelayan. Alat itu dalam kondisi rusak dan ditarik ke Pantai Ngadipuro, Trenggalek, Jawa Timur.

 Kehilangan alat pendeteksi dini kebencanaan juga terjadi di Karanganyar, Jawa Tengah. Tiga alat peringatan dini longsor juga dilaporkan rusak dan sebagian komponennya hilang. 

Tiga belas alat pendeteksi tsunami di Pandeglang, Banten, juga dilaporkan hilang pada 2020 lalu. Begitu juga saat guguran lahar Gunung Semeru di Lumajang, beberapa pekan lalu. Warga tidak mengetahui karena ketiadaan alat pendeteksi dan pemberitahuan dari pihak terkait.

Meskipun tidak semua pengadaan alat peringatan dini dilakukan oleh BNPB, Presiden Jokowi meminta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait dalam menjalankan tugasnya. Sistem peringatan dini merupakan alat yang sangat vital sebagai salah satu upaya meminimalisasi terjadinya korban jiwa dalam peristiwa bencana.

Jokowi mengingatkan, sebagai negara dengan cincin api, Indonesia masuk dalam 35 negara yang paling rawan bencana di dunia. Menurut dia, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematis, dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan penuh tanggung jawab.

Warga memungut pepohonan yang terbawa oleh air saat tanggul penahan kali jebol di Kota Kupang, NTT, Rabu (23/2/2022). Hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (22/2) tersebut mengakibatkan tanggul jebol dan sebanyak 84 rumah terendam banjir. - (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/rwa.)

SHARE    

Presiden meminta agar budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Menurut dia, budaya kerja ini sangat penting mengingat adanya bencana yang tak terduga, termasuk pandemi Covid-19. “Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar dia.

Kedua, Jokowi juga meminta agar orientasi pencegahan harus diutamakan. Beberapa bencana, seperti banjir dan longsor, dapat dicegah melalui penghijauan dan penanaman vegetasi.

 Karena itu, ia meminta agar upaya pencegahan ini dapat dilakukan di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan juga NTB.

Ketiga, Presiden mendorong agar penyediaan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana terus ditingkatkan bersama masyarakat dan pemerintah. 

Ia mencontohkan, penanaman vegetasi penghambat ombak tsunami untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim. Selain itu, ia juga meminta agar menyiagakan jalur evakuasi serta menyiapkan dan memeriksa instrumen peringatan dini secara rutin.

“Saya tahu tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB, tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian terkait untuk menjalankan tugas karena ini sekali lagi menyangkut keselamatan rakyat,” ujarnya menjelaskan.

Keempat, BNPB diminta agar terus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat ataupun daerah agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana. Jokowi mengingatkan agar semua perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana.

Kelima, Jokowi mendorong agar BNPB membangun sistem edukasi kebencanaan, terutama di wilayah rawan bencana. Ia menekankan agar edukasi kebencanaan dan budaya sadar kebencanaan ini harus diberikan sejak dini dari keluarga, komunitas, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

Mahasiswa dan tim relawan dari Politeknik Akademi Teknologi Bank Darah (Akbara) Solo bersiap untuk melakukan misi kemanusian bagi korban bencana erupsi Gunung Semeru saat apel di kampus setempat, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/1/2022). Misi kemanusiaan tersebut bertujuan untuk membangun sejumlah hunian sementara bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. - (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

SHARE    

BNPB memastikan akan menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi untuk bersinergi dalam memitigasi bencana.

 “Arahan-arahan tersebut tentu saja akan kami lakukan, baik dalam bentuk regulasi teknis maupun program-program bersama secara langsung di lapangan. Intinya, tantangan penanggulangan bencana ke depan semakin kompleks, maka kerja sama, kolaborasi, dan sinergi yang lebih baik,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Saat ini, Muhari menambahkan, sinergi antarkementerian dan lembaga sudah dilakukan pada fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Termasuk di antaranya ruang-ruang yang dinilai Presiden memerlukan penguatan dan penajaman agar penanggulangan bencana bisa lebih efektif. 

Penguatan tersebut dibutuhkan, antara lain, dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana. Kemudian, pembangunan dan pemeliharaan perangkat peringatan dini, hingga mitigasi dengan vegetasi.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi menambahkan, penguatan upaya pada fase prabencana, khususnya pengurangan risiko bencana, terus dilakukan. Menurut Prasinta, dengan bertambahnya frekuensi dan intensitas bencana setiap tahun, pengetahuan masyarakat tentang potensi risiko menjadi mutlak untuk ditingkatkan. “Sosialisasi, edukasi, dan kesiapsiagaan menjadi kunci bagi pengurangan risiko bencana pada masa depan,” ujar Prasinta.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat