Sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas di Kabupaten Banyumas berunjukrasa di di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jateng, Jumat (11/2/2022). | ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/YU

Nasional

12 Feb 2022, 03:45 WIB

Komnas HAM Mulai Penyelidikan Insiden Wadas

Tim dari Komnas HAM langsung bertolak ke Jawa Tengah guna memulai proses pengumpulan informasi.

JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) langsung merespons dugaan kekerasan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Tim dari Komnas HAM langsung bertolak ke Jawa Tengah guna memulai proses pengumpulan informasi pada Jumat (11/2).

"Hari ini sampai Ahad (13/2) saya ke Jawa Tengah. Ini untuk menggali dan mengumpulkan fakta peristiwa dengan pihak terkait. Saya juga ingin ketemu warga Wadas," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya kepada Republika, Jumat.

Beka menyampaikan, pihaknya telah berkirim surat ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Polda Jateng dalam rangka koordinasi. Tetapi, Beka belum berencana memediasi dialog antara warga Wadas dan Pemprov Jateng. "Belum sampai dialog mempertemukan para pihak, apalagi warga masih trauma, marah, dan masa pemulihan," ujar Beka.

Selain itu, Beka menyampaikan bahwa Ganjar sebenarnya pernah meminta Komnas HAM turun tangan guna membuka pintu mediasi dengan warga Wadas. Namun, rencana pertemuan pada Januari 2022 lalu urung terjadi.

photo
Sejumlah warga yang sempat ditahan polisi tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener. - (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj.)

"Warga yang menolak dan mendukung kami undang semua waktu itu. Kayaknya yang menolak kami undang tidak datang," ujar Beka.

Perwakilan Komnas HAM kemarin juga menghadiri pertemuan dengan berbagai unsur Pemerintah di Puri Gedeh, Semarang Jawa Tengah pada Jumat (11/2).  Beka Ulung Hapsara juga ditunjuk oleh Komnas HAM untuk menghadiri pertemuan ini. Turut hadir pula Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya dan tokoh NU KH Imam Aziz.

Dalam kesempatan tersebut, Beka meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Wadas. "Tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif serta berbasis sikap dan kebutuhan warga," kata Beka. 

Selain itu, Beka menyampaikan Komnas HAM RI meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar untuk menyiapkan konsep penyelesaian masalah dengan berorientasi terhadap kebutuhan warga Wadas. Kemudian, Beka meminta solusi yang diambil harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. "Siapkan konsep penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga dan hormati HAM warga disana," ujar Beka. 

Sebelumnya, perwakilan Solidaritas untuk Wadas, Heronimus Hemon, mengungkapkan rasa takut dan lapar menghantui warga Wadas, Purworejo, Jateng pascaaksi dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Menurutnya, kehidupan di Desa Wadas disebut belum kembali normal hingga Kamis (10/2).

"Rasa takut dan trauma tak henti-hentinya menghantui kehidupan warga Wadas. Puluhan anak, saudara dan suami diangkut paksa tanpa alasan oleh Polres Purworejo menambah kekhawatiran sanak keluarga yang menantikan kepulangan mereka," kata Heronimus dalam keterangan yang dibacakan lewat webinar pada Kamis (10/2).

Pada Kamis, Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wadas. Dari kunjungan tersebut, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai persoalan pokok yang terjadi di Desa Wadas karena tidak terkomunikasikannya dengan baik terkait pembangunan yang direncakanan oleh pemerintah.

"Sehingga karena tidak terkomunikasikan dengan baik, maka ya tentu yang ada dalam bayangan warga masyarakat yang menolak itu adalah bahwa nanti kalau dilakukan penambangan batu andesit di Wadas itu akan merusak lingkungan mereka padahal lingkungan mereka itulah tempat mereka warga yang menolak ini menggantungkan hidup, karena mereka berkebun, berladang di kawasan itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/2).

Ia menilai, pemerintah harus menjelaskan secara jelas kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pertambangan batu andesit di Desa Wadas. Pemerintah harus menjelaskan bahwa wilayah Desa Wadas bukan wilayah yang terdampak langsung pembangunan Bendungan Bener, sebab bendungannya ada jarak 10 sampai 12 Km dari Desa Wadas.

"Persoalan Desa Wadas itu persoalannya karena batu andesit diambil sebagai bahan atau material yang akan dipakai digunakan pembangunan bendungan. Tentu kan harus dijelaskan kenapa pilihan pemerintah itu kok mengukur membebaskan tanah kan, kenapa nggak membeli batunya saja setelah itu dikembalikan? Ini kan hal-hal yang harus dijelaskan," jelasnya. 


×