JAKARTA -- Tensi geopolitik dan peningkatan permintaan mengerek harga minyak dunia. Hal ini turut berimbas kepada rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada bulan lalu yang mencapai level 85,89 dolar AS per barel. Angka ini melesat 12,53 dolar AS per barel dari rata-rata ICP Desember 2021 yang sebesar 73,36 dolar AS per barel.

Posisi ICP pada Januari 2022 berada di atas asumsi pada APBN 2022 yang sebesar 63 dolar AS per barel. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan, kenaikan ICP mengikuti kondisi harga minyak mentah di dunia yang juga sedang tinggi.

"Kazakhstan sebagai salah satu negara OPEC+ dengan produksi 1,6 juta barel per hari mengalami kendala logistik yang berpotensi menyebabkan penurunan produksi pascademonstrasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar," ujar Agung pada Senin (7/2).

Selain itu, Libya saat ini hanya memproduksi minyak mentah pada kisaran 700 ribu barel per hari dari potensi produksi kurang lebih 1,2 juta barel per hari. Negara tersebut mengalami penurunan produksi minyak terendah dalam 14 bulan terakhir akibat blokade di lapangan minyak utama area barat. Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan negara produsen minyak OPEC tertinggi ketiga mengalami serangan drone dan misil dari pemberontak Houthi.

"Faktor lainnya adalah terjadinya ledakan pipa di Turki dengan kapasitas penyaluran sebesar 450 ribu barel minyak per hari dari utara Irak ke Pelabuhan Ceyhan-Mediteranian sehingga memicu kekhawatiran pasar akan potensi gangguan pasokan minyak," ujar Agung.

Selain itu, terkait permintaan minyak dunia, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), terdapat peningkatan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2021 dan 2022 sebesar 200 ribu barel per hari. Pada Senin (7/2), harga minyak mentah Brent berada pada level 92,53 dolar AS per barel. Sementara itu, harga mentah West Texas Intermediate (WTI) berada pada level 91,15 dolar AS per barel.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, kenaikan harga minyak dapat memberikan keuntungan dari sisi bisnis hulu. Pemerintah pun bisa lebih banyak meraup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas. Akan tetapi, dia mengingatkan, penerimaan tersebut belum mampu menutup beban APBN untuk menutup kerugian di sektor hilir migas.

"Secara garis besar windfall profit kita tidak akan mengejar kerugian di sektor hilir. Hulu memang akan mendapatkan keuntungan, tetapi hal ini juga akan berdampak terhadap subsidi energi yang mesti dikeluarkan oleh pemerintah," ujar Mamit.

Mamit mengakui, penjualan BBM jenis bensin ke masyarakat tidak masuk dalam kategori subsidi. Akan tetapi, setiap tahunnya pemerintah melalui APBN terus menganggarkan uang untuk memberikan kompensasi ke Pertamina.

"Dengan porsi saat ini, impor minyak mentah saja 800 sampai 900 ribu barel per hari. Ini akan menambah dalam defisit transaksi berjalan," ujar Mamit.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, menjelaskan, kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada dua hal. Pertama, dari sisi penerimaan dengan kenaikan harga minyak dunia maka akan mendongkrak penerimaan negara melalui pajak dan PNBP.

Akan tetapi, Faisal menilai, pemerintah tetap harus waspada. Sebab, dampak kedua dari kenaikan harga minyak dunia berimbas pada belanja pemerintah. Sampai saat ini pemerintah masih mempunyai skema subsidi. Menurut dia, beberapa komoditas energi yang disubsidi diproyeksikan meningkat karena masyarakat menyasar komoditas yang lebih murah.

"Misalnya, kebijakan Premium dan Pertalite bisa jadi kalkulasinya baru juga. Biaya subsidi akan lebih besar dari sebelumnya? Itu perlu dilihat. Tingkat subsidi BBM di APBN ini perlu dilihat," ujar Faisal.

Meski begitu, Faisal menilai, kondisi APBN di tengah kenaikan harga minyak saat ini masih berada pada posisi surplus. Artinya, dampak terhadap pertambahan penerimaan negara akan lebih besar dibandingkan belanja.

"Setiap ada peningkatan harga minyak, terutama lebih dari asumsi makro secara kumulatif lebih positif ke APBN," ujar Faisal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat