Petugas PMI Jakarta Timur menyemprotkan cairan disinfektan di Lingkungan Sekolah SDN Pondok Kelapa 07 dan 09, Jakarta, Senin (7/2/2022). Penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah tersebut sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 terutama varian omi | Prayogi/Republika.

Nasional

‘Evaluasi PTM Harus Secara Berkala’

08 Feb 2022, 03:45 WIB

Dalam evaluasi PTM, tiap daerah bisa menerapkan standar yang tidak sama.

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melihat kasus Covid-19 cenderung fluktuatif setiap harinya. Hal ini membuat pemerintah harus secara berkala melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka (PTM).

"Menyikapi Covid-19 pada saat naik ini, pemerintah mengevaluasi perlunya PTM hanya 50 persen. kita tidak tahu kemudian satu atau dua hari ke depan," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/2).

Ia melihat, kasus Covid-19 di Indonesia dapat sewaktu-waktu meningkat ataupun melandai. Hal inilah yang membuat pemerintah harus terus melakukan evaluasi kebijakan setiap adanya fluktuasi kasus positif. "Ini akan terus dimonitor pemerintah untuk diambil langkah-langkah soal PTM," ujar Dasco.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid juga mendukung langkah pemerintah mengevaluasi PTM di semua jenjang sekolah. "Varian omikron yang saat ini mewabah telah mengakibatkan munculnya gelombang ketiga Covid-19. Demi kebaikan semua dan melindungi anak-anak sekolah maka sepakat perlu dilakukan evaluasi PTM," kata Jazilul, Senin.

Petugas kesehatan mengambil sampel tes Swab PCR Covid-19 untuk guru dan siswa saat pelacakan kluster sekolah di SMA N 1 Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (5/2/2022). - (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Dia menilai, dalam evaluasi PTM, masing-masing daerah menerapkan standar yang tidak sama, sesuai level. Sehingga ada yang menutup total dan ada yang tetap menjalankan PTM dengan kapasitas 50 persen.

Menurut dia, meskipun PTM dievaluasi, namun perlu didorong agar proses pendidikan tetap berjalan, sehingga yang masih memberi kapasitas 50 persen harus bersyukur dan yang tutup total perlu dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Karena itu dia mendorong pendidikan tetap berlangsung seperti pengurangan kapasitas maupun PJJ karena pendidikan bagi anak-anak sangat penting sebagai generasi penerus bangsa. "Pendidikan terhenti maka akan bisa menyebabkan 'lost learning' dan 'lost genaration'. Ini yang kita khawatirkan, ancaman ini muncul ketika pandemi terjadi," ujar dia.

Dia menjelaskan, selama pandemi, pemerintah pernah menerapkan PJJ, meskipun masih ada kekurangan namun cara tersebut merupakan solusi ketika masyarakat diminta tidak membuat kerumunan. Jazilul menilai perlu dicari langkah untuk mengatasi batasan-batasan di masa pandemi, sehingga PJJ merupakan langkah yang tepat di tengah masa pembatasan untuk tetap bisa menyelenggarakan pendidikan.

"Orangtua dan anak mempunyai pengalaman dengan PJJ, dengan pengalaman yang ada, orangtua dan anak tetap siap ketika PJJ diberlakukan kembali. Ayo kita tetap semangat dalam proses pendidikan," kata dia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta jajarannya, baik Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) maupun Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meninjau ulang PTM seiring meningkatnya kasus Covid-19.

"Jaga protokol kesehatan dan jangan lengah, Insya Allah kita bisa mengatasinya," ujar Haedar.

Haedar mengatakan kenaikan kasus Covid-19 yang diakibatkan varian Omicron mesti menjadi perhatian bersama. Maka dari itu, ia meminta agar MCCC dan Dikdasmen mengawal pelaksanaan PTM, utamanya di institusi pendidikan milik Muhammadiyah.

Petugas PMI Jakarta Timur menyemprotkan cairan disinfektan di Lingkungan Sekolah SDN Pondok Kelapa 07 dan 09, Jakarta, Senin (7/2/2022). - (Prayogi/Republika.)

Siap dihentikan

Sementara, PTM di Kota Yogyakarta siap disetop jika ditemukan kasus positif di sekolah. PTM di Yogyakarta saat ini sudah tidak menggelar PTM 100 persen, namun dikurangi dengan kapasitas 50 persen sejak pekan kemarin.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, penyetopan PTM ini dilakukan selama sepekan. Berdasarkan hasil evaluasi PTM yang sudah dilakukan, kasus positif yang ditemukan di sekolah dikarenakan protokol kesehatan tidak berjalan dengan disiplin.

"Kenapa evaluasi kita, PTM itu kita tiadakan (di beberapa sekolah), jadi mungkin tidak ada lagi PTM (di beberapa sekolah) karena sekolah itu kadang-kadang satu atau dua sekolah tidak menerapkan prokes," kata Haryadi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat