Pondok Pesantren al-Falah Abu Lam U di Lamjampok, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. | DOK IST

Ekonomi

Pengembangan Pesantren Dapat Perkuat Basis Ekonomi

Kemandirian pesantren diharapkan mendorong pesantren dalam ekosistem rantai nilai halal.

SURAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menilai, pengembangan kemandirian ekonomi pesantren memiliki peran penting untuk membangun basis ekonomi nasional yang kuat. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, terdapat tiga syarat kemajuan bisnis ekonomi dan keuangan pesantren dengan pendekatan manajemen ekonomi dan bisnis modern.

"Pertama, keuletan dan daya tahan. Kedua, memperkuat jejaring atau silaturahim bisnis. Ketiga, memperkuat pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui ekosistem rantai nilai halal," ungkap Perry dalam peluncuran Program Pengembangan Ekosistem Rantai Nilai Halal, akhir pekan lalu di Solo, Jawa Tengah.

Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. BI telah menyertakan peran pesantren dalam salah satu pilar cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu penguatan ekonomi syariah melalui program peningkatan kelembagaan yang salah satunya melalui kemandirian ekonomi pesantren.

Program pengembangan kemandirian pesantren diharapkan dapat mendorong pesantren sebagai penggerak utama dalam ekosistem rantai nilai halal. Selain itu, sinergi dan linkage dengan UMKM dan korporasi juga perlu terus dilakukan untuk semakin memperkuat peran pesantren dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal.

Kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah BI merupakan bagian dari bauran kebijakan termasuk sebagai bentuk respons kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional saat ini. Dalam upaya mengembangkan ekonomi syariah, BI bersama pemangku kepentingan lainnya akan senantiasa bersinergi dalam membangun rantai nilai halal melalui pengembangan industri halal di sisi input, produksi, proses produksi, dan pemasaran.

Beberapa inisiatif, kolaborasi, dan sinergi telah dilakukan termasuk dengan pesantren yang memiliki potensi yang sangat besar sebagai pelaku industri halal ke depan.

Di tengah upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional terutama dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang pada era kenormalan baru, kegiatan peluncuran program pengembangan rantai nilai halal ini diharapkan dapat membangkitkan spirit positif dan optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bentuk badan usaha

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat Jawa Barat untuk segera membentuk badan usaha. Sehingga, FPPU bisa maju lewat kemandirian yang dimiliki. 

Badan usaha ini akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan di Jabar, maupun nasional. Sehingga lahan-lahan yang terlantar bisa dikelola, pesantren dan umat pun bisa ikut merasakan manfaatnya. 

"Saya titip supaya (FPPU Jabar) segera bikin badan usaha. Nanti berkongsi dengan profesional, dengan tetap peduli dakwah Islam. Sehingga hasil yang dikerjakan bisa lebih maksimal, dan kita juga mempunyai kemandirian," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, usai mengukuhkan pengurus FPPU Jawa Barat Masa Khidmat Tahun 2021-2026, di Bale Pusdai, Kota Bandung, akhir pekan ini.

Emil juga mengajak FPPU untuk menyukseskan Visi Misi Jabar Juara Lahir dan Batin. Caranya dengan ikut serta aktif dan menyebarkan capaian program yang sudah dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jabar tentang keumatan. 

Apalagi, kata dia, FPPU Jabar merupakan organisasi resmi mitra Pemda Provinsi Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren. FPPU terdiri dari tokoh agama, para pimpinan dan gabungan pesantren di Jawa Barat. 

 

 

Mari kita sukseskan program pembangunan di 2022 ini.  Suatu hari pesantren di Jabar masuk golongan pesantren mandiri.

 

RIDWAN KAMIL (KANG EMIL), Gubernur Jawa Barat
 

Menurut Emil, beberapa program untuk mendorong keumatan sudah diajalankan,  seperti Program One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong kemandirian pesantren di bidang ekonomi. 

Bersama dengan Bank BJB, Pemda  Provinsi Jabar juga memiliki Program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra). Program pinjaman tanpa bunga dan agunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap permodalan dan memudahkan masyarakat mendapatkan pembiayaan mikro. 

Selain itu, Kredit Mesra juga untuk mengurangi angka pengangguran, serta meningkatan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan keimanan.   

"Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," katanya. 

Dari sisi dakwah, kata Emil, Pemprov Jabar memiliki Program Dakwah Digital. Selain itu ada pula Program English for Ulama yang bertujuan agar para pemuka agama memiliki keterampilan dakwah dengan menggunakan Bahasa Inggris. 

"Kita titip dakwah digital karena sekarang anak-anak ngajinya tidak ke masjid, melainkan cenderung di Youtube. Jangan sampai mereka  salah (memilih) ustadz dan referensi karena tiba-tiba bisa saja menjelek-jelekkan orang lain. Sebelum hijrah menyalahkan diri sendiri, tapi setelah hijrah malah menyalahkan orang lain," paparnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by pesantren trubus iman (pesantren.trubusiman)

 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat