JAKARTA – Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas Nusantara. Riwayat institusi tersebut tidak terlepas dari sejarah syiar agama ini, yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Tanah Air. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Dr (HC) Haji Syafruddin.

Purnawirawan komisaris jenderal polisi itu mengatakan, hingga kini dunia pesantren terus berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia pun mengajak para kiai dan pengasuh pondok-pondok pesantren untuk menyiapkan santri agar kelak menjadi cendekiawan Muslim.

“Para santri akan menduduki sentral-sentral seluruh aspek kehidupan, bukan hanya di dakwah, bukan hanya tentang agama, tetapi juga di bidang ekonomi, sosial dan masyarakat,” ujar Syafruddin dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren tradisional dan modern di Jakarta, Sabtu (5/2). 

Menurut pimpinan DMI itu, kalangan pesantren kini, baik yang bercorak tradisional maupun modern, dapat mempersiapkan lembaganya masing-masing sebagai tempat penggemblengan anak-anak muda Muslim. Sebab, kata dia, pada 2030 nanti diprediksi bahwa 70 persen pemimpin di Indonesia merupakan kelompok muda.

Maka, pendidikan yang baik dan komprehensif bagi para santri adalah sebuah keharusan. Syafruddin mengatakan, kaum cendekiawan Muslim dituntut untuk tidak hanya berbicara perihal dakwah. Sebab, tantangan zaman kian kompleks dan memerlukan respons dari beragam sudut pandang keilmuan.

“Cendekiawan itu bukan hanya dakwah, bukan hanya kiai, tetapi kiai ahli ekonomi. Kiai ahli pertanian itu (contohnya) Rektor IPB University (Prof Arif Satria). Beliau menjadi ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) sekarang,” kata dia menjelaskan.

Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pesantren Muadalah (FKPM) KH Luqman Harits Dimyathi menilai, pesan yang disampaikan oleh Waketum DMI sangat penting. “Ini (cendekiawan Muslim) menjadi penting ke depan. Santri ahli ekonomi dan sosial,” kata dai yang akrab disapa Gus Luqman itu, Sabtu (5/2).

Pengasuh Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur, itu memandang, visi untuk menjadikan para santri sebagai cendekiawan bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena itu, ia juga meminta peran dan dukungan dari negara, sebagaimana amanat konstitusi.

Turut hadir dalam pertemuan itu ialah Dr KH Zulkifli Muhadli, yakni Ketua Forum Pesantren Alumni Gontor (FPAG). Selain itu, terdapat Presiden Perhimpunan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (P3I), Dr KH Tata Taufik. Ketua Umum Forum Silaturahim Kiai-Kiai Muda (FSKM) yang juga pengasuh Pondok Pesantren al-Hikmah I Brebes, Jawa Tengah, Gus Akomadhien Sofa, juga ikut dalam rombongan. 

Bentuk badan usaha pesantren

Gubernur Ridwan Kamil meminta Forum Pemberdayaan Pesantren dan Umat (FPPU) Jawa Barat untuk segera membentuk badan usaha sehingga bisa maju lewat kemandirian yang dimiliki.

"Saya titip supaya (FPPU Jawa Barat) segera bikin badan usaha. Nanti berkongsi dengan profesional, dengan tetap peduli dakwah Islam. Sehingga hasil yang dikerjakan bisa lebih maksimal, dan kita juga mempunyai kemandirian," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai mengukuhkan Pengurus FPPU Jawa Barat 2021-2026, di Bandung, Sabtu.

Badan usaha ini akan diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan di Jabar maupun nasional, sehingga lahan-lahan yang terlantar bisa dikelola, pesantren dan umat pun bisa ikut merasakan manfaatnya. Ia juga mengajak FPPU untuk menyukseskan Visi Misi Jabar Juara Lahir dan Batin. Caranya dengan ikut serta aktif dan menyebarkan capaian program yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar tentang keumatan.

Apalagi FPPU Jabar merupakan organisasi resmi mitra Pemprov Jabar dalam melaksanakan amanat Perda Pesantren. FPPU terdiri dari tokoh agama, para pimpinan dan gabungan pesantren di Jabar. "Mari kita sukseskan program pembangunan di 2022 ini. Suatu hari pesantren di Jabar masuk golongan pesantren mandiri," ujar Ridwan Kamil.

Menurut dia, beberapa program untuk mendorong keumatan sudah dijalankan, seperti Program One Pesantren One Product (OPOP) untuk mendorong kemandirian pesantren di bidang ekonomi. Bersama dengan Bank BJB, Pemprov Jabar juga memiliki Program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), sebuah program pinjaman tanpa bunga dan agunan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permodalan dan memudahkan usaha mikro mendapatkan pembiayaan.

Selain itu Kredit Mesra juga untuk mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Kita ada program Kredit Mesra yang belum dimaksimalkan. Kaum dhuafa di lingkungan pesantren bisa segera mengakses Rp 5 juta tanpa agunan tanpa bunga," ujar Ridwan Kamil.

Dari sisi dakwah, kata dia, Pemprov Jabar memiliki Program Dakwah Digital. Selain itu ada pula Program English for Ulama yang bertujuan agar para pemuka agama memiliki keterampilan dakwah dengan menggunakan Bahasa Inggris.

"Kita titip dakwah digital karena sekarang anak-anak ngajinya tidak ke masjid, melainkan cenderung di Youtube. Jangan sampai mereka salah (memilih) ustadz dan referensi karena tiba-tiba bisa saja menjelek-jelekkan orang lain. Sebelum hijrah menyalahkan diri sendiri, tapi setelah hijrah malah menyalahkan orang lain," ujarnya.

Pengunjung mengamati karya pameran seni rupa bertajuk Potret Kyai di Galeri RJ Katamsi Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Sewon, Bantul, D.I Yogyakarta, Kamis (30/12/2021). Pameran lima tahunan yang digagas oleh Pengurus Wilayah Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (PW Lesbumi NU) DIY itu menampilkan karya dari 51 perupa yang merepresentasikan kehidupan kiai dan santri. - (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/pras.)

SHARE    

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat