Peserta memanjatkan doa sebelum mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Gedung SOR Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Senin (27/9/2021). | REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA

Opini

29 Jan 2022, 03:45 WIB

Prospek Pasar Tenaga Kerja

Peraturan pembatasan pemerintah membuat industri menurunkan produktivitas dan penawaran.

NAZARUDDIN MALIK, Wakil Rektor II, Universitas Muhammadiyah Malang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2022 diprediksi mencapai 5 persen. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan prediksi ekonomi global. Pertumbuhan dunia pada 2022 diperkirakan oleh Conference Board  sebesar 3,9 persen.

Pertumbuhan di berbagai negara maju diperkirakan naik 3,9 persen. AS dan Cina masing-masing 3,8 persen dan 5,5 persen. Akankah  pertumbuhan 2022 berimbas pada pengurangan angka pengangguran yang selama pandemi (2020-2021) meningkat menjadi 7 persen?

Studi ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Lantas bagaimana prospek pasar tenaga kerja 2022?

 
Banyak anggapan di masyarakat terkait rendahnya upah pekerja. Bahkan, tak sedikit berasumsi, produktivitas pekerja tak sebanding upah yang diterima.
 
 

Penawaran tenaga kerja

Banyak anggapan di masyarakat terkait rendahnya upah pekerja. Bahkan, tak sedikit berasumsi, produktivitas pekerja tak sebanding upah yang diterima.

Kondisi struktural ekonomi memengaruhi dampak hubungan antara tingkat upah dan permintaan tenaga kerja sehingga setiap wilayah atau negara memiliki hasil berbeda. Ini membuat penentuan upah minimum tak mudah.

Sering kita jumpai upah minimum tak mencerminkan kemampuan daerah itu atau tingkat produktivitasnya. Tingginya upah minimum tanpa diimbangi kemampuan pengusaha menimbulkan pergeseran investasi.

Bahkan, sering dijumpai perbedaan upah minimum cukup besar di wilayah yang sama. Misalnya, Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto, memiliki selisih UMK hampir Rp 2 juta pada 2022. Ini menunjukkan ketimpangan.

Bahkan, upah minimum di Indonesia jika dibandingkan nilai produktivitasnya, tak sebanding. Di Phuket, Thailand, dengan produktivitas 30,9 poin upah minimumnya Rp 4.104.475. Di Jakarta, upah minimum Rp 4.453.724, nilai produktivitas hanya 23,9 poin.

 
Bahkan, sering dijumpai perbedaan upah minimum cukup besar di wilayah yang sama. Misalnya, Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto, memiliki selisih UMK hampir Rp 2 juta pada 2022. Ini menunjukkan ketimpangan.
 
 

Pasar tenaga kerja dunia telah dideregulasi, menyebabkan kurangnya daya tawar pekerja. Tren ini meningkat karena globalisasi. Daya tawar pekerja dipengaruhi posisi siklus perekonomian. Jika pasar tenaga kerja melebihi penawaran, daya tawar pekerja akan meningkat.

Pasar tenaga kerja yang ketat memicu peningkatan pasokan tenaga kerja. Sebab, kelompok di luar pasar tenaga kerja tertarik prospek upah riil lebih tinggi.

Terlebih lagi, pasar tenaga kerja bertekanan tinggi yang menghasilkan upah riil lebih tinggi,  bisa menjadi katalis untuk peningkatan investasi swasta dan pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas lebih tinggi memfasilitasi pertumbuhan upah riil lebih tinggi.

Dengan begitu, mengurangi risiko pekerja dan bisnis untuk berusaha mengambil bagian lebih besar dari kue ekonomi dengan mengorbankan satu sama lain. Jadi, tak ada jaminan peningkatan daya tawar pekerja selalu memicu kenaikan upah riil.  

Jika daya tawar pekerja meningkat secara substansial dalam waktu singkat, menggoda bisnis melindungi margin keuntungan dengan menaikkan harga output. Ini bisa memicu lonjakan upah-harga yang berpotensi lepas kendali.

 
Perlambatan ekonomi saat pandemi ditandai penurunan pendapatan perusahaan sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban. 
 
 

Pascapandemi

Perlambatan ekonomi saat pandemi ditandai penurunan pendapatan perusahaan sehingga mereka kesulitan memenuhi kewajiban. Peraturan pembatasan pemerintah membuat industri menurunkan produktivitas dan penawaran.

Beberapa kebijakan mulai dari penghentian operasi industri hingga penutupan pos nonprimer menjadi alternatif. Kombinasi penurunan permintaan dan penawaran memengaruhi likuiditas, perusahaan menghentikan sementara karyawan hingga PHK.

Pada masa krisis akibat Covid-19, hal pertama yang terjadi adalah kejutan bagi permintaan agregat. Karena itu, pemerintah memberikan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Apalagi, Covid-19 mengganggu permintaan juga pasokan agregat.

Pasar tenaga kerja kesulitan rekonsiliasi setelah krisis. Koordinasi pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi mesti terjaga untuk meminimalkan kesalahan dalam pembuatan kebijakan pascakrisis dan pemahaman tentang diversifikasi pasar tenaga kerja pascapandemi.

Hal yang bisa dilakukan bank sentral, menurunkan suku bunga saat wabah reda dan ekonomi berbalik. Pemerintah menyederhanakan peraturan dan memastikan rantai pasok berjalan.

 
Hal yang bisa dilakukan bank sentral, menurunkan suku bunga saat wabah reda dan ekonomi berbalik. Pemerintah menyederhanakan peraturan dan memastikan rantai pasok berjalan.
 
 

Jika pekerjaan itu kurang bernilai akibat penurunan permintaan agregat karena gesekan pasar, pemerintah lebih bebas mengintervensi pasar melalui moneter dan fiskal.

Ini memberikan deskripsi, tak hanya pencari kerja dan lowongan terdampak, tapi juga untuk memahami mengapa perusahaan ragu mempekerjakan tenaga kerja. Pembangunan padat karya pemerintah atau kelompok masyarakat, menjadi solusi masa transisi.

Pembangunan padat karya, sebagai penentu kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya, pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan usaha untuk dapat berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah. 


×