Petugas PLN melakukan perbaikan jaringan listrik di jalan raya Tanjung, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Kamis (1/4/2021). Pemerintah memperpanjang pemberian stimulus keringanan tagihan listrik bagi masyarakat kecil, pelaku usaha industri, bisnis | ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Ekonomi

27 Jan 2022, 14:36 WIB

PLN Bentuk Virtual Holding Mei 2022

PLN akan menuntaskan proses virtual holding terlebih dahulu pada Mei 2022 hingga terbentuknya subholding pada akhir tahun ini.

JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan pembentukan subholding tuntas pada akhir tahun ini. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kelistrikan itu terlebih dahulu meluncurkan virtual holding pada Mei 2022.

“Kami sudah melakukan kajian melihat beberapa negara punya konsep yang sama. Pada Desember (tahun) ini kita finalisasi semua, baik legal maupun komersial,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1).

Darmawan menjelaskan, PLN akan menuntaskan proses virtual holding terlebih dahulu pada Mei 2022 hingga terbentuknya subholding pada akhir tahun ini. “Pada Mei kita lakukan virtual holding, legal belum berjalan, tapi virtual sudah berjalan. Jadi, prosesnya bisa jalan lebih cepat lagi,” ujar Darmawan.

Menurut Darmawan, langkah tersebut akan membuat kinerja PLN lebih positif. Hal ini dilakukan untuk menjawab tantangan ke depan dalam transisi energi ataupun ketidakpastian ekonomi global. “Tentu saja PLN harus berubah. Dari organisasi yang saat ini kita petakan mana kekuatannya, mana kelemahannya, kita ubah agar organisasi ini jadi lebih lincah, lebih dinamis, lebih trengginas, lebih efisien,” kata Darmawan.

Sebagai holding, PLN nantinya memiliki tiga subholding yang mengurusi pembangkit, transmisi, dan beyond kliowatt-hour (kWh) atau bisnis di luar listrik. Di tengah proses pembentukan holding dan subholding, PLN terus bertransformasi bisnis. Salah satunya mengonversi penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di daerah menjadi pembangkit berbasis energi bersih. 

Konversi PLTD ini paralel dilakukan PLN dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero). PLN membuka lelang hingga dua bulan ke depan untuk program dedieselisasi pembangkit di wilayah terdepan, terluar, terpencil (3T). Nantinya, PLTD yang menjadi backbone kelistrikan Indonesia Timur akan diganti menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan baterai.

Darmawan menjelaskan, poin penting dalam lelang ini bukan spesifikasi baterai apa yang dipakai. Ia mengatakan, ketentuan spesifikasi baterai dihapuskan untuk bisa mendorong para peserta lelang mengedepankan inovasi apa yang paling efisien dan efektif untuk menggantikan PLTD.

Ada 2.130 lokasi yang akan menjadi prioritas dedieselisasi ini. Sebanyak 2.130 lokasi ini tersebar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 3T. Untuk tahap pertama, PLN akan mengonversi 265 megawatt (MW) PLTD menjadi pembangkit berbasis PLTS dan baterai. 

Tahap satu saat ini dalam proses lelang. Sedangkan, tahap kedua, PLN akan melakukan dedieselisasi PLTD sebesar 2.000 WM yang akan dilakukan secara bertahap setelah tahap satu selesai lelang.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM,Dadan Kusdiana menjelaskan, program dedieselisasi ini merupakan langkah pemerintah dan BUMN untuk bisa menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam penggunaan di pembangkit listrik.

Di satu sisi, pergantian BBM sebagai bahan bakar pembangkit ini juga dilakukan untuk mendongkrak bauran energi dengan memanfaatkan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). “Tahun ini kami bersama BUMN akselerasi program konversi ini. Harapannya pada 2025 mendatang sesuai target, PLTD bisa mayoritas tergantikan sehingga menurunkan porsi penggunaan BBM dalam bauran energi,” kata Dadan.

Selain PLN, Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk memulai konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi menggunakan gas bumi pada 33 titik di Indonesia Timur pada tahun ini.

Direktur Utama PGN Haryo Yunianto mengatakan, PGN telah menjalankan penugasan dari PT Pertamina (Persero) untuk melakukan konversi bahan bakar PLTD yang sebelumnya menggunakan BBM menjadi gas. “Sesuai penugasan dari Pertamina, kami harus menyelesaikan proses pelaksanaan gasifikasi totalnya 52 titik, tapi kami mulai 33 titik,” kata Haryo. 


×