Tenaga sukarela PMI Kota Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di ruang kelas SMP Negeri 18 Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2022). Pemprov DKI Jakarta mencatat hingga 22 Januari lalu, terdapat 90 sekolah yang ditutup akibat ditemukannya kasus | ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Kabar Utama

27 Jan 2022, 03:55 WIB

Lampu Kuning Gelombang Ketiga Covid-19

Kasus harian yang tembus 7.010 orang dalam 24 jam terakhir menjadi indikator Indonesia telah berada di lampu kuning.

JAKARTA – Gelombang tiga pandemi Covid-19 sudah di depan mata. Kasus harian yang tembus 7.010 orang dalam 24 jam terakhir menjadi indikator Indonesia telah berada di ‘lampu kuning’. Semua pihak diminta turut berpartisipasi menghentikan laju penularan yang terus menanjak dengan kembali mengetatkan protokol kesehatan (prokes) dan segera vaksinasi.

Kasus aktif pada Rabu (26/1) tercatat sebanyak 29.277 orang. Angka kasus aktif melonjak cepat dalam empat pekan terakhir. Pada 1 Januari 2022, kasus aktif ‘masih’ tercatat 4.399 orang. Kenaikan kasus baru yang terkonfirmasi merupakan implikasi dari peningkatan kasus omikron. Sejak 15 Desember hingga Rabu (26/1), secara kumulatif tercatat 1.766 kasus konfirmasi omikron ditemukan di Indonesia.

Dari penambahan 7.010 kasus dalam 24 jam terakhir, DKI Jakarta menjadi penyumbang tertinggi sebanyak 3.509 kasus. Situasi ini menjadikan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Ibu Kota terus naik. Berdasarkan data terbaru, peningkatan BOR di DKI Jakarta sudah berada di angka 38 persen. “BOR dari 33 (persen) menjadi 38 persen,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (26/1).

photo
Kondisi Covid-19 di Indonesia per 26 Januari 2022. - (covid19.go.id)

Dari kapasitas total tempat tidur sebanyak 3.853, kini terpakai 1.466 fasilitas. Tak hanya kapasitas tempat tidur yang terus berkurang, ICU di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Hingga Rabu (26/1) ICU di rumah sakit penanganan Covid-19 mengalami kenaikan dari 11 persen menjadi 13 persen. “ICU dari 628 (kapasitas), kini terpakai 83,” ujar Riza.

Riza menambahkan, ada dua RT di Jakarta yang berstatus zona merah Covid-19. Dua RT tersebut adalah RT 10/02 Kelurahan Krukut , Kecamatan Taman, Jakarta Barat, dan RT 07/01 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dengan adanya status zona merah itu, dua wilayah diberlakukan micro lockdown.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Jawa Barat, mencatat, BOR di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 saat ini sebesar 18,71 persen. Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, kapasitas tempat tidur isolasi Covid-19 saat ini sudah terisi sebanyak 87 tempat tidur dari total seluruhnya 465 tempat tidur. Sedangkan untuk keterisian tempat tidur di ICU Covid-19 saat ini sudah terisi sebesar 4,55 persen.

photo
Petugas Damkar menyemprotkan cairan disinfektan di ruang pelayanan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Selasa (25/1/2022). Sebanyak 20 orang yang terdiri dari hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Kota Depok terkonfirmasi positif COVID-19 dan layanan sementara ditutup selama sepekan untuk sterilisasi. - (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.)

Meski gelombang tiga sudah mengancam, pemerintah belum mengubah aturan pengetatan perjalanan khususnya untuk angkutan massal, kendati kasus Covid-19 mengalami tren kenaikan. Indonesia diketahui menghadapi lonjakan hebat pada periode Juni-Juli 2021. Saat itu, hantaman varian delta membuat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 hampir kolaps.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, aturan pengetatan perjalanan masih mengacu edaran Satgas Nomor 22 Tahun 2021. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat atau menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan.

Meski begitu, Wiku mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan kasus untuk melakukan penyesuaian ke berbagai operasional sektor sosial masyarakat. Selain itu, sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah juga terus memberlakukan pengetatan disiplin prokes, skrining kesehatan dengan aplikasi PeduliLindungi di sektor publik.

photo
Tenaga sukarela PMI Kota Jakarta Pusat menyemprotkan cairan disinfektan di SMP Negeri 18 Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/1/2022). Pemprov DKI Jakarta mencatat hingga 22 Januari lalu, terdapat 90 sekolah yang ditutup akibat ditemukannya kasus COVID-19, sementara itu kasus konfirmasi positif di Tanah Air per 26 Januari 2022 bertambah 7.010 kasus. - (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.)

Wiku mengingatkan masyarakat untuk senantiasa mencegah penularan Covid-19 dengan menghindari tempat dan aktivitas berisiko tinggi. Antara lain seperti ruang tertutup dengan sirkulasi udara buruk, tempat keramaian, dan interaksi terlalu dekat. Ia juga meminta agar masyarakat yang belum divaksin segera melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan.

Menurut dia, ada tiga provinsi yang menjadi penyumbang kasus Covid-19 terbesar nasional saat ini. Tiga provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. “Di mana seluruh kota di DKI Jakarta berada di (PPKM) Level 2, seluruh kabupaten/kota di Banten berada di Level 2, dan untuk kabupaten/kota di Jawa Barat beragam pada Level 1 dan 2,” ujar Wiku.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by KPCPEN #PakaiMasker (lawancovid19_id)

Nakes siap

Juru Bicara Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Erlina Burhan mengajak agar masyarakat makin waspada mengingat mulai melonjaknya angka harian kasus Covid-19. Disiplin prokes menjadi kunci menghentikan laju penularan. Di sisi lain, kata dia, bagi yang telah berkesempatan menerima vaksin booster agar segera memanfaatkannya.

Perihal kesiapan rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) menghadapi lonjakan kasus, Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) ini mengatakan, seharusnya baik faskes maupun nakes sudah lebih siap lantaran pernah punya pengalaman yang lebih parah saat gelombang varian delta tahun lalu.

“Bila kasus melonjak tajam dan kebutuhan ruang rawat juga meningkat maka sudah ada skema penambahan tempat tidur, jumlah nakes sepertinya cukup,” ujar Erlina.

photo
Pasien Covid-19 berada di dalam bis sebelum memasuki Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Senin (10/1). - (Republika/Thoudy Badai)

Erlina tak memungkiri adanya kekhawatiran kewalahan para nakes bila nanti terjadi peningkatan jumlah kasus yang dirawat. Beruntungnya, kata dia, hingga saat ini sebagian besar pasien terkonfirmasi omikron masih bergejala ringan, sehingga tidak perlu perawatan rumah sakit.

DKI Tunggu Pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui, Pemprov DKI terus mempertimbangkan kenaikan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Namun, menurut dia, pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI akan tetap dilakukan karena masih sesuai dengan SKB 4 Menteri.

Dia melanjutkan, PTM DKI akan tetap dievaluasi. Penurunan kapasitas juga akan dilakukan jika ketentuan PPKM DKI kembali menginjak Level 3. “Penurunan itu kita evaluasi juga, ketentuannya kalau di Level 3 baru 50 persen (kapasitas)” kata Riza kepada awak media di Balai Kota DKI, Rabu (26/1).

Menurut Riza, PTM tetap dilanjutkan karena DKI masih berada di Level 2 PPKM. Selain itu, cakupan vaksinasi pelajar serta tenaga pendidik jauh melampaui ketentuan awal. “Di Provinsi DKI sangat memenuhi syarat,” katanya. 

Riza tak menampik ada pemerintah daerah lain, seperti Pemerintah Kota Tangerang yang memutuskan untuk kembali melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurut Riza, hal yang perlu untuk terus dilakukan oleh Pemprov DKI adalah meningkatkan pengawasan satgas di masing-masing sekolah, termasuk mengoptimalkan dan memperketat protokol kesehatan para anak didik di sekolah.

Berdasarkan data yang terkumpul hingga Sabtu (22/1), ada penambahan penutupan sekolah di DKI sebanyak 90 lokasi. Riza mengatakan, sekolah-sekolah tersebut tersebar di lima wilayah kota administrasi DKI.

Dari banyaknya sekolah ditutup itu, menurut dia, paling banyak adalah tingkat SMA dengan jumlah 30 sekolah. Disusul SD sekitar 25, SMP sebanyak 17, TK 11, SMK lima, dan PKBM sebanyak dua sekolah.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mendesak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk kepala daerah sekitar daerah aglomerasi untuk menghentikan skema PTM 100 persen. Dengan begitu, keselamatan dan kesehatan semua pihak di sekolah pelaksana PTM bisa dijaga.

photo
Petugas kesehatan memeriksa data diri pelajar saat pelaksanaan tes usap antigen secara acak di SMP Assalaam, Jalan Sasak Gantung, Regol, Kota Bandung, Selasa (25/1/2022). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

"Kami memohon agar Pak Anies mengembalikan kepada skema PTM 50 persen. Dengan metode belajar sebagian siswa belajar dari rumah, dan sebagian dari sekolah. Metode ini cukup efektif mencegah learning loss sekaligus life loss," ucap Satriwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/1).

Dia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak meremehkan kondisi peningkatan kasus Covid-19 di DKI dan nasional saat ini. Menurut dia, Pemda DKI juga akan lebih baik tidak menunggu gelombang ketiga kasus Covid-19 memuncak. 

Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti peningkatan kasus Covid-19 DKI Jakarta di sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM 100 persen. Menurut dia, penutupan 90 sekolah pelaksana PTM di DKI membuat orang tua, guru, hingga siswa cemas. “P2G meyakini, sebenarnya yang tutup lebih dari 90 sekolah, sebab ada orang tua yang belum lapor ke sekolah dan Disdik," ujar Iman.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, ketentuan umum pembelajaran di daerah masih mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19.

Ia menjelaskan, dalam Inmendagri Nomor 5 Tahun 2022 tentang penerapan PPKM Jawa-Bali, ketentuan umum PTM di daerah, baik Level 1,2, maupun 3 dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh. Namun, tetap berpegang pada SKB 4 Menteri. 

"Berdasarkan SKB 4 Menteri tersebut, mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan Level 1,2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas dengan pengaturan kapasitas peserta didik durasi pembelajaran, yang didasarkan pada cakupan vaksinasi pendidik dan vaksinasi lansia tingkat kab/kota," ujar Safrizal saat dihubungi, Rabu (26/1).

Pernyataan itu disampaikannya untuk merespons, apakah sekolah atau satuan pendidikan bisa mengambil opsi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika kasus Covid-19 kembali meningkat. Menurut dia, pemerintah daerah ataupun sekolah dapat melakukan penghentian sementara PTM terbatas sekurang-kurangnya 14x24 jam dengan beberapa kriteria, yakni apabila terjadi klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan. 

"Angka positivity rate warga satuan Pendidikan terkonfirmasi Covid-19 di atas 5 persen dan warga satuan pendidikan masuk dalam notifikasi kasus hitam pada aplikasi PeduliLindungi di atas 5 persen," ujar Safrizal.


×