Warga membeli minyak goreng saat digelarnya pasar minyak goreng murah di Kantor Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/1/2022). Minyak goreng murah yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter itu bisa dibeli warga setempat dengan menunj | ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Publik

25 Jan 2022, 03:25 WIB

Jatim Kerahkan Satgas Pangan Amankan Minyak Goreng

Satgas Pangan Jatim juga bakal mengecek keseragaman harga atas program minyak goreng murah.

 

SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengerahkan Satgas Pangan untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Satgas Pangan Jatim juga bakal mengecek keseragaman harga atas program minyak goreng murah, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 14 ribu per liter. 

Khofifah pun menegaskan, keterlibatan Satgas Pangan Jatim sangat penting guna mengamankan rantai pasokan minyak goreng di wilayahnya. "Pastikan stoknya aman, karena negara telah menyiapkan dana subsidi dari biaya produksi minyak goreng ini," kata Khofifah di Surabaya, Senin (24/1).

Khofifah sebelumnya mengatakan, Pemprov Jatim belum lama ini telah menggelontorkan 75 ribu liter minyak goreng untuk operasi pasar di sejumlah daerah. Pemprov turut memberikan subsidi atas harga minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar. Minyak goreng operasi pasar dijual dengan harga Rp 12 ribu per liter. 

Dia berharap, intervensi harga minyak goreng dari pemerintah pusat dapat menstabilkan harga jual minyak goreng bagi masyarakat umum. Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, akan terus memonitor dan mengevaluasi terkait efektivitas program tersebut di lapangan. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by khofifah indar parawansa (khofifah.ip)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, jajarannya terus melakukan pemantauan stok minyak goreng satu harga di seluruh toko ritel modern. Berdasarkan hasil pemantauan, stok minyak goreng terpantau aman dengan harga tetap Rp 14 ribu per liter. "Makanya saya bingung di titik tertentu, ada yang menyampaikan sampai kehabisan, sampai langka," katanya.

Eri mengimbau masyarakat tak perlu panik dan cemas terhadap stok minyak goreng. Apalagi, Pemkot Surabaya juga menggelar operasi pasar kebutuhan bahan pokok, termasuk komoditas minyak goreng. Operasi pasar digelar sejak 21 Januari hingga 28 Januari 2022.

Eri pun berpesan kepada masyarakat agar dapat menginformasikan jika masih menemukan adanya kelangkaan minyak goreng di wilayahnya. Informasi itu bisa disampaikan langsung ke lurah atau camat agar bisa ditindaklanjuti. 

"Kalau ada satu daerah yang membutuhkan (minyak goreng) atau sempat habis begitu, tolong sampaikan kepada pak camat, sehingga kami bisa melakukan operasi pasar di lokasi," kata Eri.

photo
Suasana sepi operasi pasar stabilisasi harga minyak goreng di Rumah kreatif, Banyuwangi, Timur, Senin (24/1/2022). Operasi pasar untuk menstabilisasikan harga minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14 ribu per liter itu sepi pembeli dikarenakan sudah banyak toko ritel yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan menjual dengan harga murah. - (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/hp.)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopumdag) Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos, memastikan operasi pasar telah digelar di sejumlah permukiman warga. Ini dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi kelangkaan ataupun adanya penimbunan minyak goreng. "Pak wali minta agar volumenya ditambah, baik dari sisi jumlah maupun luas wilayahnya," kata Yos.

Tak hanya menggelar operasi pasar, Yos juga mengaku telah melakukan sidak ke toko-toko ritel modern. Sidak dilakukan untuk memastikan mereka menjual harga minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan. 

"Kami sidak di titik-titik mana harga minyak goreng yang masih tinggi. Bagian perekonomian dan Dinkopumdag kita bagi tim melakukan sidak ke berbagai tempat," katanya. 

Apabila ditemukan toko ritel modern yang masih menjual minyak goreng dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter, pihaknya tak segan untuk memberikan sanksi kepada pengelola atau pemilik. Sanksi tersebut dapat berupa pemanggilan, teguran surat peringatan (SP), hingga penutupan izin usaha.

"Paling tidak teman-teman di lapangan bisa mengingatkan, karena ini dasarnya (harga) ada aturannya," kata dia.


×