Foto kolase warga menunjukkan surat status pemberian vaksin dosis ketiga atau booster COVID-19 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/1/2022). Presiden Joko Widodo mendorong masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster, dikarenakan situasi pandemi | ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Laporan Utama

23 Jan 2022, 06:46 WIB

Menimbang Vaksin Booster Halal

Sejak awal pandemi, MI telah melakukan ijtihad untuk mengambil kemufakatan tentang agama

OLEH IMAS DAMAYANTI

Program vaksin booster sudah digulirkan pemerintah pada 12 Januari lalu seiring meningkatnya kasus Covid varian Omikron. Pemerintah pun akhirnya mengumumkan lima jenis vaksin booster dengan dua di antaranya memiliki sertifikat halal. Ketersediaan vaksin halal pun menjadi kebutuhan umat demi terpenuhinya asas keadilan. 

Jangan Sepelekan Masalah Halal

Program vaksin booster digulirkan pemerintah sejak Rabu (12/1) seiring meningkatnya kasus Covid-19 varian Omikron. Meski demikian, jaminan vaksinasi halal kepada umat dinilai belum sepenuhnya diperhatikan.

Saat ini, pemerintah memilih lima jenis vaksin booster, yakni Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, Moderna, dan Zivifax. Kelima vaksin tersebut dapat digunakan sebagai booster oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dua dari kelima vaksin tersebut merupakan vaksin halal, sedangkan lainnya belum mendapatkan sertifikasi halal.

“Berbeda dengan kondisi di awal pandemi, saat ini pemerintah wajib memberikan vaksin halal kepada umat Islam,” kata Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Azrul Tanjung saat dihubungi Republika, Rabu (19/1).

Azrul menyampaikan, sejak awal pandemi, MUI telah melakukan ijtihad untuk mengambil kemufakatan tentang agama. Meski terdapat vaksin halal dan nonhalal, berdasarkan laporan dari negara bahwa vaksin yang halal tidak cukup bagi seluruh umat Islam sehingga penggunaan vaksin nonhalal diperbolehkan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Menurut Azrul, keputusan tersebut diambil dengan menimbang aspek kedaruratan pada masa tersebut. Namun demikian, Azrul menjelaskan, adanya ketersediaan vaksin halal seharusnya membuat pemerintah tak ada lagi alasan untuk memberikan vaksin non-halal kepada umat Islam.

“Masalah halal ini jangan disepelekan, lho. Ini hal yang sangat prinsipil bagi umat Islam. Pemerintah jangan main-main. MUI sangat keberatan apabila vaksin non-halal diberikan kepada umat Islam,” ujar dia.

Dia meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pemegang otoritas untuk memberikan vaksin halal kepada umat Islam. Sebab, kata dia, kondisi pandemi saat ini telah berbeda dengan kondisi pandemi di masa awal. Vaksin nonhalal hanya bisa digunakan kepada kalangan umat non-Muslim.

Azrul menjelaskan, MUI menyerukan kepada umat Islam, lembaga keislaman baik ormas maupun perguruan tinggi agar ikut memberi imbauan untuk tidak menggunakan vaksin yang tidak halal. Menurut dia, pertanggungjawaban mengenai perkara ini tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

“MUI sudah wanti-wanti kepada Kemenkes, dari awal sudah kita ingatkan. (Tidak ada komunikasi dan koordinasi) saya nggak tahu kenapa, apa mereka menghindar atau gimana?" ujar dia.

Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrari pun menegaskan sikap NU terkait vaksinasi. Dia menyebut penggunaan vaksin halal bagi umat Islam harus diprioritaskan.

Kiai Asrari bahkan mewajibkan bagi kaum Nahdiyin untuk memilih vaksin yang halal yang telah mengantongi fatwa halal dari MUI. “Kita konsumsi yang halal, dan bukan sekadar halal tapi kita juga berupaya untuk mencari yang thayyiban (baik),” ujar Kiai Ahmad.

photo
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis ketiga kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) saat vaksinasi booster Covid-19 di Puspem Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (18/1/2022). Sebanyak 4.000 ASN di lingkungan Pemkot Tangerang mengikuti vaksinasi booster atau dosis ke-3 di hari pertama pelaksanaan vaksinasi. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa alasan pemilihan penggunaan lima varian vaksin booster tersebut berdasarkan vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat (EUA). “(Alasannya) berdasarkan vaksin yang sudah mendapatkan EUA-nya,” kata Nadia dalam pesan singkat kepada Republika.

Namun demikian terkait dengan beberapa vaksin booster yang belum halal, Nadia belum dapat membeberkan lebih jauh. Dia juga belum memerinci lebih detail tentang bagaimana ketersediaan lima jenis vaksin booster itu saat ini dan seberapa besar porsinya antara yang halal dengan non-halal. 

Saat booster nonhalal tak dipermasalahkan

Masalah kehalalan vaksinasi di Indonesia sudah diulas sejak awal pandemi. Saat itu, banyak kalangan ulama dan ormas Islam yang menghukumi meski sejumlah vaksin belum memenuhi unsur kehalalan, tetap bisa digunakan mengingat berada dalam kondisi darurat.

Sikap para ulama berbeda saat kampanye pemberian vaksin booster yang tiga dari lima di antaranya masih berstatus nonhalal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai ormas mengimbau agar umat hanya memilih vaksin halal. 

Meski demikian, beberapa negara Muslim ternyata tidak mempermasalahkan penggunaan vaksin booster yang nonhalal. Arab Saudi dan Malaysia merupakan dua negara Islam yang menggunakan vaksin booster Pfizer dan Astrazeneca (dua vaksin yang tidak mendapatkan sertifikat halal). 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Kesehatan RI (kemenkes_ri)

Dilansir dari Reuters, Kementerian Kesehatan Malaysia memang sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Pfizer untuk booster Namun demikian, meski diizinkan sebagai vaksin booster, warga Malaysia tidak diwajibkan untuk menggunakan vaksin tersebut pada awal kedatangan pemberian izin booster itu. Vaksin itu awalnya hanya direkomendasikan bagi warga yang termasuk dalam kelompok rentan dan berisiko tertular.

Seiring dengan berkembangnya dinamika kasus Covid-19 di negeri Jiran itu, Menkes Malaysia Khairy Jamaluddin menyerukan kepada semua warganya untuk menerima vaksin booster tersebut.

“Walau Sinovac terbukti efektif, tapi bukti-bukti menunjukkan bahwa efektivitasnya paling cepat hilang. Maka inilah alasan kami agar semua warga dapat menerima vaksin booster,” kata Khairy.

photo
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin dosis ketiga (booster) jenis Pfizer kepada warga di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Selasa (18/1/2022). Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan vaksinasi dosis ketiga (booster) pada tahap awal dengan prioritas petugas pelayan publik. - (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Otoritas Saudi menerima penggunaan sejumlah vaksin booster dari Pfizer, Astrazeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm, dan Sinovac. Namun demikian, penerima Sinovac diizinkan masuk ke Saudi sudah mendapatkan dua dosis vaksin dan menggunakan dosis booster.

Penggunaan vaksin booster Astrazeneca mendapatkan izin untuk penggunaan darurat (UEA) di Kerajaan Saudi. Dilansir dari Arab News, Direktur Jenderal Kesehatan Arab Saudi wilayah Provinsi Timur Ibrahim Al-Oraifi mengatakan, ada persaingan global untuk mendapat pasokan vaksin.

Namun dia menyebut bahwa Saudi telah mendapatkan jumlah yang baik dan upaya untuk vaksinasi yang ditingkatkan. “Penerimaan vaksin Pfizer bertujuan untuk setidaknya mencapai 80 persen kekebalan di antara populasi,” kata dia.

Gelatin

Gelatin yang berasal dari babi telah lama digunakan sebagai penstabil untuk memastikan vaksin tetap aman dan efektif selama penyimpanan dan pengangkutan. Beberapa perusahaan telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mengembangkan vaksin bebas babi yakni perusahaan farmasi Swiss Novartis telah memproduksi vaksin meningitis bebas babi.

Sementara AJ Pharma yang berbasis di Saudi dan Malaysia saat ini sedang mengerjakan salah satu dari produk vaksin bebas babi yang mereka buat sendiri.

Meski demikian, Sekretaris Jenderal British Islamic Medical Dr Salman Waqar menjelaskan, bahan gelatin babi kemungkinan masih digunakan di sebagian besar vaksin bertahun-tahun. "Berdasarkan  rantai pasokan yang ada, biaya dan masa simpan vaksin yang lebih pendek (untuk vaksin) yang tidak mengandung gelatin babi,"ujar dia.


×