WASHINGTON – Negara-negara anggota Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) berkumpul secara perdana di Washington, AS, kemarin. Penderitaan warga Gaza, kemerdekaan Palestina dan penjajahan brutal oleh Israel sama sekali absen dari perbincangan. 

Gaza justru ditampilkan sebagai properti semata, semacam aset menggiurkan untuk investor. Dalam pertemuan itu, ditampilkan sebuah video tentang rencana Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza.

Video itu memuji “pencapaian Presiden AS Donald Trump yang tak tertandingi” dan menampilkan kinerja real estate. 

Narasinya dimulai dengan pernyataan yang sangat propenjajahan: “Perang yang dilancarkan Hamas telah menghancurkan Gaza.” Ini mengabaikan pengepungan Israel yang berjalan belasan tahun di Gaza yang ditanggapi serangan 7 Oktober.

Mengabaikan dua tahun lebih tindakan brutal Israel di Jalur Gaza. Serangan-serangan yang menewaskan lebih dari 72 ribu warga Gaza, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Serangan yang mematikan nyaris semua layanan publik di Gaza.

Presiden AS Donald Trump (tengah) mengangkat palu saat pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

“Namun dari reruntuhan ini, masa depan baru akan muncul,” kata narator saat klip yang diputar menunjukkan Trump berjabat tangan dengan para pemimpin dunia. Orang-orang yang tampak merayakannya di jalan-jalan dengan mengibarkan bendera Israel dan AS, tak ada bendera Palestina.

Tujuan dewan, disebut dalam video, adalah untuk “sepenuhnya” membangun kembali Rafah dalam tiga tahun, mengekang pengangguran dan membuat Gaza “terhubung sepenuhnya dengan dunia melalui Gerbang Ibrahim”, lanjut narator.

Terlihat gambar kereta api dan proyek konstruksi yang tampaknya dibikin oleh AI, deretan gedung bertingkat tinggi, dan mobil yang melintasi jalan-jalan yang menyerupai pinggiran kota AS. “Inilah kerangka kelahiran kembali Gaza: aman, sejahtera, dan damai,” narator menyimpulkan.

Marc Rowan, CEO Apollo Global Management dan anggota dewan eksekutif Dewan Perdamaian, juga berbicara tentang perkiraan potensi investasi di Gaza. “Potensi di sini sangat besar,” kata Rowan, seraya mengklaim bahwa garis pantai Gaza saja menawarkan “nilai 50 miliar dolar AS jika dihitung secara konservatif”.

Dewan tersebut pertama-tama berencana untuk mulai membangun 100.000 rumah untuk sekitar 500.000 orang ditambah 5 miliar dolar AS dalam infrastruktur, kata Rowan, sambil “mengumpulkan aset produktif Gaza dalam satu struktur terpadu”.

“Wilayah itu hanya perlu dibuka dan dibiayai,” katanya. 

Pusat-pusat komando Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza ditampilkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

Sedangkan Donald Trump mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia akan memberikan 10 miliar dolar AS ke Gaza melalui Dewan Perdamaian. Ia juga menegaskan bahwa negara-negara telah menyumbangkan lebih dari 7 miliar dolar AS sebagai paket penyelamatan untuk wilayah Palestina.

“Saya dengan senang hati mengumumkan bahwa Kazakhstan, Azerbaijan, UEA, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait semuanya telah menyumbangkan lebih dari 7 miliar dolar AS untuk paket bantuan tersebut,” kata Trump dalam pidatonya pada pertemuan pertama Dewan Perdamaian yang ia bentuk.

Dia juga mencatat bahwa Jepang telah berkomitmen untuk menjadi tuan rumah kampanye penggalangan dana yang akan mengumpulkan dana "dengan jumlah sangat besar". Sementara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) sedang berupaya untuk mengumpulkan tambahan 2 miliar dolar AS.

Trump menyatakan bahwa FIFA sedang berupaya untuk mengumpulkan 75 juta dolar AS untuk proyek-proyek di Gaza. Trump juga mengeklaim bahwa Norwegia juga akan menjadi tuan rumah acara untuk Dewan Perdamaian, namun Norwegia mengklarifikasi bahwa mereka belum bergabung dengan dewan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk membuat Gaza menjadi lebih baik dan setiap dolar yang dibelanjakan adalah investasi harapan," kata Trump. 

Ia tidak menjelaskan secara pasti bagaimana uang tersebut akan dibelanjakan, atau apakah Kongres AS telah menyetujui kontribusi sebesar 10 miliar dolar AS yang ia umumkan kepada dewan tersebut.

Pertemuan pertama Dewan Perdamaian dihadiri oleh 47 negara, beberapa diantaranya berstatus sebagai pengamat termasuk perwakilan Uni Eropa yang hadir. Mereka membahas rekonstruksi dan pengamanan stabilitas di Gaza pascaperang genosida yang dialami sektor tersebut.

Mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal menyoroti ketiadaan Palestina di pertemuan BoP. “Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam dua tahun terakhir bahkan tidak disinggung,” ujarnya dalam pernyataan, Jumat.

“Kita tidak mau BoP disalahgunakan menjadi platform utk membungkam aspirasi Palestina. Tidak cukup Palestina hanya menjadi damai, aman, makmur. Tanpa kemerdekaan (statehood) semua itu tidak ada artinya.”

Bruce Jones, peneliti senior di Brookings Institution, menggambarkan apa yang terjadi pada pertemuan Dewan Perdamaian sebagai "campuran yang membingungkan antara ambisi dan narsisme, yang tidak memiliki upaya koherensi intelektual."

Perluasan tujuan Dewan Perdamaian telah menimbulkan kekhawatiran internasional bahwa Amerika Serikat mungkin berupaya mengubahnya menjadi alternatif selain Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pidatonya di depan dewan tersebut, Trump kembali mengkritik PBB. Ia mengatakan lembaga itu memiliki potensi yang besar yang tak pernah diwujudkan. Ia juga menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan berupaya untuk "memantau" organisasi internasional tersebut dan "memastikan bahwa mereka melakukan tugasnya dengan baik."

Para pimpinan negara anggota menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/AKAN OLIVER)

SHARE    

Beberapa negara – baik sekutu maupun musuh Washington – menolak bergabung dengan dewan tersebut sebagai anggota pendiri, khususnya beberapa negara Eropa yang lebih memilih untuk berpartisipasi sebagai “pengamat”, seperti Italia dan Jerman.

Uni Eropa mengambil posisi yang sama dengan mengirimkan Komisaris Dubravka Šujka untuk menghadiri pertemuan tersebut, yang menuai kritik dari Perancis, Spanyol dan Irlandia. Hal ini menyusul pengumuman Trump bahwa ia menarik undangan Kanada untuk berpartisipasi dalam dewan tersebut, sementara Vatikan menolak untuk bergabung.

China menerima undangan, namun tidak menunjukkan niat untuk berpartisipasi, dan berulang kali menyatakan komitmennya terhadap sistem global "berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Perlu dicatat bahwa Trump adalah satu-satunya orang yang memiliki otoritas penuh di dewan tersebut, dan satu-satunya yang berwenang mengundang kepala negara dan pemerintahan untuk berpartisipasi di dalamnya, atau membatalkan partisipasi mereka.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap rencana besar Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.

Hal itu dikemukakan Presiden Prabowo dalam wawancara cegat seusai menghadiri KTT BoP. "Kita lihat rencana-rencana ke depan. Tampaknya, sangat serius tadi, walaupun kita bertekad untuk ini (BoP, red) berhasil, karena ini memberi harapan perdamaian," katanya.

Kepala Negara menyatakan bahwa inisiatif tersebut membawa harapan nyata bagi terciptanya solusi damai bagi rakyat Palestina, meskipun diakui tidak akan mudah untuk diwujudkan.

Menurut Presiden Prabowo, berbagai tantangan dan hambatan menuju peluang perdamaian di Gaza sudah diantisipasi sejak awal.

"Walaupun tadi saya juga dalam statement singkat saya, saya juga ingatkan banyak kesulitan di depan, banyak hambatan, tantangan, obstacles. Tapi, ya kita harus bertekad untuk mencapai keberhasilan, demi rakyat Palestina," katanya.

Dalam pernyataan singkatnya, Prabowo Subianto menyatakan kepada seluruh pihak yang terlibat di BoP harus memiliki tekad kuat agar upaya tersebut berhasil demi kepentingan rakyat Palestina.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen negara-negara Muslim yang terlibat dalam tahap awal pembentukan BoP.

Dalam pertemuan Kelompok 8 negara Muslim yang pertama kali diundang untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini, seluruhnya sepakat untuk mendorong terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan (lasting peace). "Bagi kita (kelompok negara Muslim, red) the real the only long lasting solution is the two-state solution," katanya.

Israel girang

Sementara, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar memuji Dewan Perdamaian atas rencana pelucutan kelompok perlawanan Palestina Hamas yang disampaikan dalam pertemuan perdana di Washington semalam. Hal ini dinyatakan setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengancam Hamas untuk melucuti senjata.

Saar mengatakan Trump telah menawarkan “rencana pertama untuk mengatasi akar masalah”, dengan menunjuk pada “pelucutan senjata Hamas dan Jihad Islam, demiliterisasi Jalur Gaza dan deradikalisasi masyarakat Palestina di sana”. 

“Kami mendukung pelucutan dan sedang bekerja dan akan berupaya mencapai keberhasilannya,” katanya.

Gideon Saar tiba mewakili Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bergabung pada bulan Februari setelah awalnya menentang rencana tersebut. Keanggotaan itu menimbulkan kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh Israel di Dewan Keamanan PBB, dimana AS sering dianggap bertindak atas nama Israel di Dewan Keamanan PBB.

Menlu Italia Antonio Tajani (kiri atas) berbincang dengan Menlu Israel Gideon Saar dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. - (EPA/ALESSANDRO DI MEO)

SHARE    

Meskipun Trump telah menunjuk komite teknokrat Palestina untuk mengawasi operasi sehari-hari di Gaza, tidak ada perwakilan Palestina di dewan yang lebih luas. Ini menurut para kritikus akan menghalangi potensi untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah politik yang sudah lama tidak dapat diselesaikan dan berisiko terhadap kembalinya kekerasan.

Donald Trump semalam memulai pidatonya dengan menyatakan berakhirnya perang di Gaza sambil menetapkan kondisi yang jelas untuk periode pascagenosida. "Hamas akan menyerahkan senjatanya seperti yang dijanjikan, atau akan ditindak dengan keras," dalam pesan langsung yang menghubungkan setiap kemajuan politik dengan komitmen militer gerakan tersebut di Gaza.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat