Sejumlah pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) menunjukan sertifikat halal di Kantor Walikota Depok, Jawa Barat, Kamis (31/1/19).Penyerahan sertifikat halah sebanyak 300 sertifikat dari 27 kabupaten/Kota se-jawa Barat tersebut guna menjamin kelayakan | ANTARA FOTO

Khazanah

22 Jan 2022, 10:09 WIB

Sembilan Instansi Ajukan Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Hidayatullah menjadi salah satu pihak yang mengajukan diri menjadi lembaga pemeriksa halal.

JAKARTA -- Minat masyarakat untuk terlibat dalam proses jaminan produk halal terus tumbuh. Salah satunya melalui pembentukan lembaga pemeriksa halal (LPH).

Sebagaimana dilansir laman resmi Kementerian Agama (Kemenag), sembilan calon LPH itu adalah Yayasan Pembina Masjid Salman ITB (Bandung), Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (Riau), Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah (Jakarta), Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah (Jakarta), Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin (Makassar), Yayasan Bersama Madani Kota Tangah (Padang, Sumatra Barat), Universitas Brawijaya (Malang, Jawa Timur), dan Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh).

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP Hidayatullah Candra Kurnianto membenarkan bahwa pihaknya mengajukan diri untuk menjadi LPH. Pengajuan dilakukan dalam upaya melaksanakan amanah Musyawarah Nasional (Munas) V Hidayatullah yang digelar pada akhir tahun 2020.

Amanah tersebut, lanjut Candra, tertuang dalam kebijakan-kebijakan strategis Hidayatullah tahun 2020-2025. "Salah satunya yakni menjadi pelopor halal food (makanan halal) dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih memperhatikan kehalalan makanan yang dikonsumsi setiap hari," kata Candra kepada Republika, Rabu (19/1).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by BPJPH Kementerian Agama RI (halal.indonesia)

Ia menekankan, Hidayatullah tidak ingin sekadar memberikan edukasi, akan tetapi juga terjun langsung menangani bisnis makanan halal. Tujuannya agar masyarakat Muslim dapat menikmati keberkahan dari Allah SWT.

"Saat ini kami baru lolos proses verifikasi yang dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)," kata dia.

Selain LPH, ungkap Candra, Hidayatullah juga sedang mempersiapkan lembaga pendamping PPH (proses produk halal) yang akan membantu produk-produk UMKM untuk memperoleh sertifikat halal. Untuk laboratorium, Hidayatullah sudah menjalin kerja sama dengan salah satu laboratorium halal swasta dan tengah mengupayakan untuk bekerja sama dengan laboratorium halal IPB University.

"Ke depan, Hidayatullah akan berupaya memiliki laboratorium halal sendiri yang dibiayai dengan konsep wakaf," katanya.

Kesiapan untuk menjadi LPH juga disampaikan Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB. Ketua Umum YPM Salman ITB, Suwarno, mengatakan, berbagai hal untuk mendukung proses pemeriksaan produk halal telah disiapkan, dari laboratorium, kantor, hingga auditor halal.

Suwarno menyampaikan, jaminan produk halal memiliki cakupan yang luas. YPM Salman ITB sebagai yayasan yang bergerak di bidang dakwah Islam pun berkepentingan karena halal merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam.

Menurut Suwarno, agar bisa sukses, program jaminan produk halal tentu membutuhkan partisipasi banyak pihak, termasuk YPM Salman ITB. Yayasan kemudian menggandeng ITB yang memiliki fasilitas pendukung dan penguasaan di bidang teknologi pangan untuk mengajukan izin pembentukan LPH.

"Kami bekerja sama dengan laboratorium di ITB. Jadi, kami bersama ITB mengajukan izin sebagai LPH untuk membantu pemerintah dan masyarakat supaya mendapatkan jaminan produk halal dan kenyamanan terkait dengan produk-produk halal," tuturnya.

 
Kami bersama ITB mengajukan izin sebagai LPH untuk membantu pemerintah dan masyarakat supaya mendapatkan jaminan produk halal
 
 

Suwarno menjelaskan, ada sembilan auditor halal yang disiapkan dan semua auditor itu bersertifikat. YPM Salman ITB sudah membuat panduan mutu, prosedur operasi standar, organisasi, dan perangkat lain yang diperlukan untuk LPH. Tim dari BPJPH juga telah berkunjung ke YPM Salman ITB di Bandung untuk melakukan validasi dan berbagai hal lainnya.

"Kami tinggal menunggu SK (surat keputusan) dan persiapan kantor serta perangkat lain yang segera kita lengkapi. Insya Allah, izin akan segera keluar. Namanya adalah LPH Salman ITB dan kantornya di kompleks Masjid Salman ITB," ucapnya. 


×