JAKARTA – Bantuan untuk pesantren pada masa pandemi Covid-19 masih minim. Pemerintah memberikan bantuan untuk pesantren sebesar Rp 2,5 triliun saat pandemi di tahun 2020, tetapi belum semua pesantren mendapat bantuan tersebut.

“Bantuan Rp 2,5 triliun harus dibagikan untuk 28 ribu lebih pesantren pada tahun 2020,” kata Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghofur saat peluncuran hasil penelitian bertema “Pesantren dan Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentangan”, Rabu (19/1). Kegiatan ini digelar secara virtual oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lebih lanjut, Waryono menyampaikan, baru 70 persen pesantren yang menerima bantuan tersebut. Sementara itu, pesantren yang mendapatkan bantuan itu pun ternyata belum signifikan.

"Sebagai contoh kami membuat tiga kategori pesantren, (salah satunya kategori) pesantren besar itu maksimal hanya (dapat bantuan) Rp 50 juta padahal santrinya 35 ribu (orang) ini bagaimana bisa melayani protokol kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, bantuan ke pesantren memang masih kurang. Bahkan, sangat kurang, apalagi setelah masuk 2021, tidak ada bantuan yang seperti pada 2020. Waryono juga mengatakan, salah satu yang tersulit bagi pesantren adalah menjaga jarak. Karena di dalam pesantren, satu kamar diisi oleh banyak santri.

"Pesantren memang lumayan panik ketika awal-awal pandemi karena protokol kesehatannya mensyaratkan jaga jarak, tidak keluar-masuk ke lingkungan pesantren, (sementara) tidak semua pesantren tenaga pendidiknya dari pesantren," ujar dia.

Waryono menegaskan, pada 2020, dari 28 ribu pesantren, hanya 70 pesantren saja yang melaporkan terpapar Covid-19. Kurang lebih 4.400 santri yang terpapar Covid-19 dan yang paling banyak pesantren di Jawa Barat, lalu pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Justru pesantren di DKI Jakarta dan Banten itu relatif sedikit yang terkena Covid-19.

"Ini boleh jadi terkait dengan ketersediaan infrastruktur pesantren sekaligus kuota santri yang ada di pesantren tersebut, sehingga pesantren-pesantren itu banyak kena (Covid-19)," ujarnya.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Koordinator Penelitian Pesantren dan Pandemi PPIM UIN Jakarta, Laifa Annisa Hendarmin, memaparkan hasil penelitian berjudul “Dampak dan Ketahanan Institusi Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas di Pesantren saat Krisis Pandemi Covid-19: Studi 15 Pesantren Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan lingkungan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran Covid-19.

“Karena masyarakat pesantren hidup bersama di satu lingkungan dan banyak menyelenggarakan kegiatan komunal,” kata Laifa.

Ia menyampaikan, melalui penelitian ini diketahui pula tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat pesantren serta penerapan protokol kesehatannya. Secara umum, masyarakat pesantren sudah memiliki pengetahuan yang cukup terkait pandemi Covid-19. Namun, masih ada beberapa hal yang menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka, terutama terkait wawasan baru tentang Covid-19.

Terkait status vaksinasi diketahui, sebanyak 70,5 persen responden telah mendapat vaksinasi. Namun, berdasarkan responden yang belum vaksin, sebanyak 36 persen mengaku ragu-ragu dan tidak berminat mengikuti vaksinasi karena berbagai alasan. Misalnya, keluarga yang tidak setuju vaksinasi Covid-19, tidak yakin efektivitas vaksin, takut jarum suntik, serta tidak percaya vaksin Covid-19.

Laifa menambahkan, dari hasil penelitian diketahui pula bahwa terdapat lima persen orang yang menolak vaksin karena alasan agama.

Untuk diketahui, penelitian ini dilakukan di 15 pesantren di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pesantren yang diteliti merupakan representasi afiliasi dari berbagai organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Afiliasi Gontor, Salafi, dan Tarbiyah.

Penelitian dilakukan mulai dari Mei-November 2021 sedangkan waktu pengumpulan data pada Juli-September 2021. Data survei guru dan santri yang diolah dalam penelitian ini adalah 658 responden. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat