Anak-anak bermain di pinggir rel di kawasan Petamburan, Jakarta Kamis (10/6/2021). Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) sejak Senin 7 Juni hingga 25 Juni 2021. | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

19 Jan 2022, 03:15 WIB

Harga Bahan Pokok dan BBM Pengaruhi Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin masih tetap lebih tinggi jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi.

 

JAKARTA -- Pengendalian laju inflasi dinilai menjadi persoalan serius sekaligus tantangan terbesar dalam upaya menekan angka kemiskinan pada tahun ini. Hal ini karena sejumlah harga bahan pokok diprediksi mengalami kenaikan.

Di sisi lain, ada kemungkinan meningkatnya biaya bahan bakar serta kenaikan pajak yang menambah beban masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penurunan angka kemiskinan yang tercatat per September 2021 belum dapat dinilai turun sepenuhnya. Sebab, jumlah penduduk miskin masih tetap lebih tinggi jika dibandingkan kondisi sebelum pandemi. 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (17/1) mengumumkan, jumlah penduduk miskin per September 2021 sebanyak 26,5 juta orang. Jumlah itu berkurang 1,04 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021. Adapun per September 2019 atau sebelum pandemi melanda, jumlah masyarakat miskin tercatat sebanyak 24,7 juta orang.

Menurut Bhima, ada tiga pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah. Pertama adalah pengendalian inflasi. Adapun tantangan lainnya yakni mengenai serapan tenaga kerja dan keefektifan bantuan sosial. "Inflasi adalah masalah serius yang membuat pengentasan kemiskinan belum seperti prapandemi," kata Bhima kepada kepada Republika, Selasa (18/1).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Badan Pusat Statistik (bps_statistics)

Bhima mengatakan, kenaikan harga bahan pangan membuat daya beli kelompok rentan miskin mudah merosot ke bawah garis kemiskinan.

Pada saat harga-harga pangan menunjukkan tren mengalami kenaikan, kata dia, pemerintah justru menurunkan sejumlah bantuan sosial pada tahun ini. Bhima mengatakan, program bansos semestinya tidak dikurangi secara buru-buru ketika inflasi masih menjadi ancaman.

Adapun mengenai penyerapan tenaga kerja dan bantuan sosial, Bhima menilai pemerintah perlu membuat formulasi khusus untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di wilayah dengan tingkat pemulihan tertinggal.

Penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi faktor penting untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebab, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan bansos untuk mendorong masyarakat keluar dari garis kemiskinan. 

photo
Sejumlah warga memancing di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/2021). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan angka kemiskinan bisa turun 0,5 persen di tahun 2022 dari persentase kemiskinan saat ini yang mencapai 10,14 persen. - ( ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.)

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.  

Pada September 2021, garis kemiskinan sebesar Rp 486.168 per kapita per bulan. Dibandingkan dengan Maret 2021, garis kemiskinan naik sebesar 2,89 persen. Komoditas makanan memberi pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad memproyeksikan angka inflasi tahun ini cukup tinggi, bahkan bisa menembus 3 persen. Banyak penyebab yang memicu naiknya inflasi, salah satunya kenaikan harga-harga pangan.

Tauhid juga menyoroti rencana migrasi bahan bakar dari Premium ke Pertalite yang dampaknya sedikit banyak memengaruhi biaya transportasi masyarakat. Selain itu, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen akan menambah beban konsumen. "Pada akhirnya mendorong inflasi tetap tinggi, apalagi kita tahu ada faktor eksternal, terutama untuk harga komoditas di 2022 belum normal," kata dia.

photo
Warga berjualan di depan rumahnya yang semi permanen di pinggir rel Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/2/2021). - (Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

Di tengah tantangan tersebut, Indef memproyeksikan angka kemiskinan masih terbuka peluang untuk turun ke level 9,3 persen. Proyeksi itu masih di atas dari target pemerintah yang sebesar 8,5-9 persen. 

Tauhid mengatakan, upaya menurunkan angka kemiskinan pada tahun ini sangat berat di tengah banyaknya tantangan. "Tren pergerakan perubahan angka kemiskinan itu paling tinggi 0,4 persen, jadi agak berat untuk menargetkan kemiskinan bisa di bawah 9 persen," ujarnya. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin tak terlepas dari kerja keras program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pandemi termasuk melalui berbagai program bantuan sosial dalam program PEN," ujar Febrio dalam keterangannya, Senin (17/1).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by #UangKita (kemenkeuri)

Pada 2021, realisasi sementara total anggaran perlindungan sosial, baik yang dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), adalah sebesar Rp 480 triliun atau 130,5 persen dari pagu APBN 2021. Ia menegaskan, program perlindungan sosial pada tahun ini akan tetap kuat dan besarannya disesuaikan dengan kecepatan pemulihan ekonomi. 

Febrio berharap penguatan pemulihan ekonomi mampu membuka lapangan kerja baru. Dengan begitu, tambahan angkatan kerja baru serta pekerja yang sempat terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi dapat terserap.

Sejumlah lembaga internasional sebelumnya telah membuat kajian mengenai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Laporan terbaru Bank Dunia berjudul "A Green Horizon: Toward a High Growth and Low Carbon Economy" yang dirilis pada Desember 2021 menuliskan mengenai ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi dua persen pada 2020. Kondisi tersebut menjadi catatan terburuk sejak 1998.

Pandemi yang ditanggulangi dengan pembatasan sosial membuat ekonomi Tanah Air lumpuh. Hal itu memicu orang kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin. Pada Agustus 2021, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen atau tertinggi sejak 2010. 

Pasar tenaga kerja yang terpukul membuat angka kemiskinan naik. Per Maret 2021, tingkat kemiskinan sebesar 10,14 persen atau turun dibandingkan Agustus 2020 sebesar 10,19 persen, tetapi masih bertahan level dua digit. Padahal, baru pada 2018 Indonesia mampu menekan angka kemiskinan menjadi satu digit. Perjuangan bertahun-tahun hilang dalam hitungan bulan gara-gara pandemi.

Bank Dunia pun menyarankan Pemerintah Indonesia untuk berfokus mengatasi empat tantangan utama. Pertama, mengendalikan pandemi. Kedua, mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif.

Selain itu, Indonesia didorong meningkatkan ruang fiskal dan mempercepat reformasi struktural guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Sumber : Antara


×