Tiga orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Kabupaten Penajam Paser Utara tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (13/1/2022). KPK mengamankan sebelas | ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Kabar Utama

14 Jan 2022, 03:10 WIB

Abdul Gafur Diduga Terima Suap

KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Masud, terkait dugaan korupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud, terkait dugaan korupsi. Gafur menjadi kepala daerah kedua yang ditangkap KPK di awal tahun ini setelah pada pekan lalu Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi juga ditangkap terkait perkara serupa.

“KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim (Kalimantan Timur) yaitu bupati Penajam Paser Utara,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, di Jakarta, Kamis (13/1).

Komisaris jendral polisi itu melanjutkan, tim kedeputian bidang penindakan KPK juga mengamankan 10 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Penangkapan dilakukan pada Rabu (12/1) di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta dan Penajam Paser Utara. Gafur menjadi bagian yang ditangkap di Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, OTT yang dilakukan di Penajam Paser Utara terkait dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan penyelenggara negara. “Tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara atas dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi,” kata Ghufron.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penangkapan terhadap politikus Partai Demokrat itu dilakukan di sebuah mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta bersama enam orang lainnya. Adapun perinciannya, tujuh orang yang ditangkap di Jakarta yaitu Abdul Gafur Mas’ud, beberapa aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Penajam Paser Utara, dan pihak swasta.

photo
Petugas menggiring tiga orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Kabupaten Penajam Paser Utara setibanya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (13/1/2022). KPK mengamankan sebelas orang di Jakarta dan Kalimantan Timur dalam OTT pada Rabu (12/1/2022) terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.)

Sedangkan empat orang lainnya ditangkap di Kalimantan Timur terdiri atas unsur ASN Pemkab Penajam Paser Utara dan pihak swasta. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang dalam pecahan rupiah.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Gafur memiliki total kekayaan Rp 36.725.376.075. Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman KPK, Gafur terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Februari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020 dengan jabatan sebagai bupati Penajam Paser Utara. 

Dalam LHKPN tersebut, Gafur memiliki 10 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 34,29 miliar yang tersebar di Balikpapan dan Jakarta Barat. Kemudian, Gafur juga tercatat memiliki alat transportasi berupa tiga unit mobil dan satu unit motor senilai Rp 509 juta yang terdiri dari Ford Fiesta tahun 2011, Honda City tahun 2009, Honda CRV tahun 2008, dan Yamaha Mio Soul tahun 2007. Selanjutnya, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,375 miliar serta kas dan setara kas senilai Rp 546 juta. 

photo
Tiga orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Kabupaten Penajam Paser Utara tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (13/1/2022). KPK mengamankan sebelas orang di Jakarta dan Kalimantan Timur dalam OTT pada Rabu (12/1/2022) terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, salah satunya Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.)

Disegel

Rumah jabatan bupati Penajam Paser Utara dan sejumlah ruangan kantor di lingkungan pemerintah kabupaten setempat disegel KPK. Pintu rumah jabatan bupati Penajam Paser Utara yang berada di Jalan Unocal, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, tampak dipasangi segel berwarna merah hitam dengan bertuliskan KPK.

Sejumlah ruangan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara juga dipasangi segel yang sama, yakni pintu koridor menuju ruang kerja bupati dan pintu ruangan kerja sekretaris daerah. Ruangan kantor kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara ikut disegel.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam Pongrewa mengatakan, layanan pemerintahan di kabupaten ini tetap lancar meski Bupati Gafur ditangkap KPK. Namun, kata dia, aktivitas di Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara memang agak terganggu karena ada ruang yang disegel, seperti pintu koridor menuju ruang bupati.

photo
Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2019). Teluk Balikpapan menjadi pintu masuk ibu kota negara Penajam Paser Utara melalui jalur laut, lebar mulut teluk mencapai 5-7 kilometer, panjang kurang lebih 80 kilometer dengan kondisi perairan yang tenang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. - (Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Atas kejadian OTT terhadap Bupati Gafur, ia mengaku prihatin. Namun, ia mengimbau semua pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan para Tenaga Harian Lepas (THL), di Penajam Paser Utara tetap melakukan tugas-tugasnya. “Tetap bekerja seperti biasa guna memberikan pelayanan yang ramah ke masyarakat. Laksanakan semua tugas dengan baik seperti biasa,” katanya.

Ditanya mengenai siapa saja yang ditangkap KPK selain bupati, Hamdam mengaku tidak mengetahui persis karena belum ada pemberitahuan dari KPK. Bahkan, ia mengetahui kabar OTT terhadap bupati pun hanya dari rekan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (republikaonline)

Ketua DPP Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengaku prihatin atas terjadinya OTT terhadap Gafur. Ia mengatakan, Partai Demokrat menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, secara prinsip Partai Demokrat sangat mendukung sepenuhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Partainya tidak akan pernah menoleransi tindakan-tindakan koruptif dalam segala bentuk.

Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pembelajaran berharga untuk para pejabat agar tidak main-main dengan kewenangan, jabatan, dan uang rakyat. “Jauhkan diri dari korupsi karena pemberantasan korupsi tidak akan berhenti. Siapa yang korupsi akan berakhir di bui,” kata dia.

Sumber : Antara


OTT Kepala Daerah

Tanpa kontrol masyarakat terhadap kinerja kepala daerah, bisa terjadi power abuse yang sangat besar.

SELENGKAPNYA
×