Internasional
Trump Bakal Acak-Acak Amerika Latin
Aksi Trump disebut bakal mengancam stabilitas Amerika Latin.
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam aksi yang ia lakukan di Venezuela bakal diluaskan ke negara Amerika Latin lainnya. Ia menyatakan siap menyerang Kolombia dan memprediksi Kuba bakal jatuh.
Dalam komentar terbarunya. Trump mengancam Presiden Kolombia Gustavo Pedro. Komentar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Ahad menunjukkan bahwa AS siap untuk mempertimbangkan intervensi militer tambahan di Amerika Latin setelah penculikan Nicolas Maduro.
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Kolombia dan Venezuela “sangat sakit” dan bahwa pemerintahan di Bogota dijalankan oleh “orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat”.
"Dan dia tidak akan melakukan hal itu dalam waktu lama lagi. Izinkan saya memberitahu Anda," kata Trump, mengacu pada Petro.
Ketika ditanya apakah yang ia maksud adalah operasi AS terhadap Kolombia, Trump mengafirmasi. “Kedengarannya itu ide bagus bagi saya.”
Komentar tersebut langsung memicu reaksi keras dari Petro, yang menyerukan semua negara di Amerika Latin untuk bersatu atau menghadapi “perlakuan sebagai pelayan dan budak”. “AS adalah negara pertama di dunia yang mengebom ibu kota Amerika Selatan sepanjang sejarah umat manusia,” tulisnya dalam postingan panjang di X.
“Lukanya masih terbuka untuk waktu yang lama,” katanya, namun balas dendam bukanlah jawabannya. Amerika Latin harus bersatu, kata Petro, dan menjadi kawasan “dengan kapasitas untuk memahami, berdagang, dan bergabung bersama dengan seluruh dunia” dan tidak hanya memandang ke utara tetapi ke segala arah.
Komentar Trump muncul setelah pasukan AS menangkap Maduro di Caracas pada hari Sabtu dalam apa yang digambarkan Washington sebagai operasi penegakan hukum untuk membawanya ke pengadilan atas tuduhan terorisme narkotika pada tahun 2020. Namun para kritikus berpendapat bahwa penggulingan Maduro bertujuan untuk mengambil kendali atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.
Penggerebekan tersebut menandai intervensi AS yang paling kontroversial di Amerika Latin sejak invasi Panama pada tahun 1989.
Berbicara kepada wartawan di Air Force One, Trump bersikeras bahwa AS “bertanggung jawab” atas Venezuela, meskipun Mahkamah Agung negara tersebut telah menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai pemimpin sementara. Dia juga menegaskan kembali ancaman untuk mengirim militer AS kembali ke Venezuela jika mereka “tidak berperilaku baik”.
Menurutnya banyak warga Kuba yang terbunuh dalam serangan AS. Trump menambahkan bahwa intervensi militer AS di Kuba tidak diperlukan karena pulau tersebut tampaknya siap untuk jatuh dengan sendirinya.
"Kuba siap jatuh. Kuba sepertinya siap jatuh. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa mempertahankannya, tapi Kuba sekarang tidak punya pemasukan. Mereka mendapat seluruh pemasukannya dari Venezuela, dari minyak Venezuela," kata Trump.
"Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kuba benar-benar siap untuk jatuh. Dan ada banyak orang Amerika keturunan Kuba yang akan sangat senang dengan hal ini.”
Presiden AS kemudian memperingatkan negara tetangganya, Meksiko, dengan mengatakan bahwa negara tersebut “harus mengambil tindakan bersama-sama karena obat-obatan tersebut mengalir melalui Meksiko dan kita harus melakukan sesuatu”.
Dia menggambarkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebagai “orang yang hebat” dan mengatakan dia telah menawarkan untuk mengirim pasukan AS ke Meksiko setiap kali dia berbicara dengannya. Pemerintah Meksiko mampu mengatasi masalah ini, “tapi sayangnya kartel sangat kuat di Meksiko,” katanya. “Kartel menguasai Meksiko, suka atau tidak,” tambahnya.
Kuba telah mengumumkan kematian 32 warganya selama operasi militer Amerika Serikat untuk menculik dan menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya di Caracas. Ini mengonfirmasi sesumbar Presiden AS Donald Trump bahwa banyak warga Kuba tewas akibat serangan AS.
Havana mengatakan pada Ahad bahwa akan ada dua hari berkabung pada 5 dan 6 Januari untuk menghormati mereka yang terbunuh dan bahwa pengaturan pemakaman akan diumumkan.
Agensi Prensa Latina yang dikelola pemerintah mengatakan “pejuang” Kuba dibunuh saat “melaksanakan misi” atas nama militer negara tersebut, atas permintaan pemerintah Venezuela.
Badan tersebut mengatakan warga Kuba yang terbunuh “gugur dalam pertempuran langsung melawan para penyerang atau akibat pemboman fasilitas” setelah memberikan “perlawanan sengit”.
Kuba adalah sekutu dekat pemerintah Venezuela, dan telah mengirimkan pasukan militer dan polisi untuk membantu operasi di negara Amerika Latin tersebut selama bertahun-tahun.
Maduro dan istrinya telah diterbangkan ke New York setelah operasi AS untuk menghadapi tuntutan terkait narkoba. Pemimpin Venezuela berusia 63 tahun itu dijadwalkan hadir di pengadilan pada hari Senin. Dia sebelumnya membantah keterlibatan dengan aksi kriminal.
Gambaran Maduro yang matanya ditutup dan diborgol oleh pasukan AS telah mengejutkan warga Venezuela.
Lihat postingan ini di Instagram
Menteri Pertahanan Venezuela Jenderal Vladimir Padrino mengatakan di televisi pemerintah bahwa serangan AS membunuh tentara, warga sipil dan sebagian besar petugas keamanan Maduro “dengan darah dingin”. Angkatan bersenjata Venezuela telah diaktifkan untuk menjamin kedaulatan, katanya.
Tanggapan dunia
Langkah Presiden AS Donald Trump menyerang Venezuela, menangkap presidennya, dan kemudian menyatakan perebutan cadangan minyak dapat rerupa tanggapan. Ia juga gambaran dari posisi geopolitik terkini.
Dari kelompok negara-negara yang seperti Venezuela menggunakan Bahasa Spanyol, tindakan Trump menjengkelkan. Spanyol, Brazil, Chile, Kolombia, Meksiko dan Uruguay mengeluarkan pernyataan bersama yang keras sebagai tanggapan atas aksi AS.
“Ini merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi perdamaian dan keamanan regional dan membahayakan penduduk sipil,” bunyi pernyataan yang dilansir semalam.
Merujuk pada pernyataan pemerintahan Trump bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela dan mengawasi produksi minyak, keenam negara tersebut juga menyatakan keprihatinannya “terkait dengan segala upaya kontrol pemerintah, administrasi, atau perampasan sumber daya alam atau strategis oleh pihak eksternal”.
Mereka kemudian mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara anggota badan itu untuk melakukan segala upaya untuk meredakan situasi. Meski kemudian tak dijelaskan bagaimana mekanisme yang harus diambil tersebut.
Dalam pernyataannya, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan AS sudah melewati garis batas yang berbahaya. “Menyerang sebuah negara adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Itu merupakan langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan,” ujar Lula.
Sementara Uni Eropa, sekutu AS, seperti kebingungan menyepakati tanggapan bersama atas aksi Trump.
Menurut the Guardian, para pemimpin Eropa menunjukkan perpecahan ketika mereka mencoba menyambut baik penggulingan presiden otoriter Venezuela, namun tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional yang tampaknya tidak mengizinkan Donald Trump untuk menculik Nicolas Maduro, apalagi menyatakan bahwa AS akan memerintah Venezuela dan mengendalikan industri minyaknya.
Sikap ini tecermin dari pernyataan Kyriakos Mitsotakis, perdana menteri Yunani, salah satu dari 10 negara tidak tetap di dewan keamanan PBB. Ia mencoba menutup diskusi mengenai metode Trump.
"Nicolás Maduro memimpin kediktatoran yang brutal dan represif yang menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan pada rakyat Venezuela. Berakhirnya rezimnya menawarkan harapan baru bagi negara ini," tulisnya di media sosial, seraya menambahkan bahwa "ini bukan saatnya mengomentari legalitas tindakan yang baru-baru ini dilakukan".
Kritik dari pihak lain mungkin diredam karena takut menimbulkan ketidaksenangan Trump ketika dukungannya terhadap Ukraina masih dianggap penting.
"UE telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi, dan membela transisi damai. Dalam keadaan apapun, prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam PBB harus dihormati. Kami menyerukan untuk menahan diri," kata Kepala Urusan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, juga fokus pada apa yang mungkin terjadi selanjutnya. "Kami berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Venezuela dan mendukung transisi yang damai dan demokratis. Solusi apa pun harus menghormati hukum internasional dan piagam PBB," ujarnya.
Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga mencari celah untuk mengamini tindakan AS. “Penilaian hukum atas intervensi AS rumit dan memerlukan pertimbangan yang cermat,” katanya.
Kritikus yang paling jelas adalah Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noël Barrot, yang mengatakan operasi untuk menangkap Maduro “melanggar prinsip tanpa kekerasan yang mendasari hukum internasional”.
“Prancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik abadi yang dapat diterapkan dari luar dan masa depan mereka ditentukan oleh rakyat yang berdaulat,” katanya. “Pelanggaran yang berulang-ulang terhadap prinsip ini oleh negara-negara yang diberi tanggung jawab utama sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB akan mempunyai konsekuensi yang berat bagi keamanan dunia, dan tidak ada seorangpun yang dapat menghindarinya.”
Sementara di Timur Tengah, Israel bersukacita atas aksi AS di Venezuela. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menekankan sentimen itu dan mengucapkan selamat kepada Trump atas “kepemimpinannya yang berani dan bersejarah atas nama kebebasan dan keadilan.”
Dilansir The Times of Israel, pemerintah Zionis menilai musuh mereka, Iran, telah lama bersekutu dengan Venezuela, menggunakan Caracas untuk menghindari sanksi, dan menjual minyak untuk mendapatkan emas guna mendanai proksi bersenjatanya.
Sedangkan Hizbullah di Lebanon juga memiliki jaringan dukungan yang luas di Venezuela. Venezuela sejauh ini memiliki komunitas Lebanon yang signifikan, berasal dari migrasi selepas serangan Israel pada 1982. Salah satu keturunan Lebanon bahkan sempat menjabat wakil Presiden di Venezuela.
Dari pihak oposisi Israel. mereka memeringatkan pemerintah Iran agar memantau dengan cermat perkembangan di Venezuela. “Rezim di Iran harus memperhatikan dengan cermat apa yang terjadi di Venezuela,” tulis pemimpin oposisi Israel Yair Lapid dalam sebuah postingan di X pada Sabtu.
Iran, sekutu lama Venezuela, adalah pihak pertama yang mengomentari serangan tersebut, mengecam tindakan AS sebagai “agresi militer”, dan menuduh Washington melanggar hukum internasional dan “kedaulatan nasional negara tersebut.”
"Serangan militer AS terhadap Venezuela merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan aturan dasar hukum internasional, khususnya Pasal 2, Paragraf 4 Piagam, yang melarang penggunaan kekuatan. Ini adalah contoh buku teks tentang "tindakan agresi" yang harus segera dikutuk oleh PBB dan semua negara yang peduli dengan penegakan supremasi hukum, perdamaian, dan keamanan internasional," kata Kementerian Luar Negeri Iran.
Di Yaman, pemerintah de facto yang dipimpin oleh gerakan Houthi Ansarullah di Sanaa juga mengecam AS sebagai “teroris.” "Apa yang dilakukan Amerika terhadap Venezuela membuktikan sekali lagi bahwa Amerika adalah kepala kejahatan dan ibu dari terorisme. Yaman menegaskan solidaritasnya dengan Venezuela dan Presidennya Nicolás Maduro, yang menolak untuk tunduk pada hegemoni Amerika. Yaman mendukung hak Venezuela untuk mempertahankan kedaulatannya, rakyatnya, dan sumber dayanya dalam menghadapi agresi brutal Amerika," tulis Kantor Politik Ansarallah mengatakan dalam sebuah pernyataan:
Kelompok-kelompok Palestina juga menentang serangan tersebut, termasuk kelompok bersenjata Hamas yang berkuasa di Gaza, yang merupakan kelompok terlarang di Inggris dan AS, namun tidak demikian di Venezuela.
“Agresi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan dan campur tangan Amerika yang tidak adil, yang didorong oleh ambisi kekaisarannya,” kata kelompok yang berbasis di Gaza itu dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.
Hamas menambahkan bahwa kebijakan AS seperti itu “telah menyebabkan kekacauan di beberapa negara, dan menimbulkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional.”
Qatar adalah negara Teluk Arab yang paling terkenal yang bereaksi, mengeluarkan pernyataan resmi beberapa jam setelah insiden tersebut, menyatakan keprihatinan atas perkembangan tersebut dan menawarkan bantuan untuk menengahi pembicaraan politik.
Malaysia memimpin dengan mengeluarkan salah satu tanggapan terkuat di antara negara-negara mayoritas Muslim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan dia mengikuti perkembangan di Venezuela “dengan sangat prihatin,” dan menuntut agar Maduro dan istrinya dibebaskan.
“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” kata Anwar, seraya menambahkan bahwa operasi tersebut “jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan merupakan penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat.” Dia berpendapat bahwa pemecatan paksa kepala pemerintahan melalui tindakan eksternal mengikis pembatasan penggunaan kekuasaan antar negara.
Venezuela juga menerima dukungan dari benua Afrika. Beberapa negara mayoritas Muslim telah angkat bicara, terutama Burkina Faso, Niger dan Mali.
Menteri Luar Negeri Burkina Faso, Jean Marie Karamoko Traoré, dan Abdoulaye Diop dari Mali mengecam serangan udara AS di Venezuela dan menyatakan dukungannya kepada pihak berwenang di negara tersebut.
Komentar tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Venezuela Ivan Gil Pinto setelah percakapan telepon.
"Saya menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Burkina Faso, Jean Marie Karamoko Traoré, yang menyatakan dukungan tegas dan solidaritasnya terhadap Venezuela, rakyatnya, dan pemerintahnya dalam menanggapi pelanggaran kedaulatan kami. Menteri menyatakan penolakan sepenuhnya terhadap tindakan ini, yang melanggar prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," kata Pinto.
Menteri Luar Negeri Mali juga menyatakan dukungannya kepada Presiden Nicolás Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores.
Abdoulaye Diop juga menyampaikan kecaman keras pemerintah Mali atas serangan militer ilegal terhadap sasaran sipil dan militer di wilayah Venezuela. Nigeria juga menyatakan dukungannya terhadap Venezuela.
Indonesia mengatakan pihaknya memantau dengan cermat perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia mengikuti perkembangan situasi.
“Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak terkait untuk mengutamakan penyelesaian damai melalui deeskalasi dan dialog, dengan tetap mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata kementerian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa “Indonesia menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.”
Posisi Indonesia mencerminkan penekanan yang lebih luas pada norma-norma internasional dibandingkan memihak dalam konflik.
Jakarta tidak berkomentar secara langsung mengenai legalitas operasi AS selain mengacu pada hukum internasional dan perlindungan sipil, namun hanya berfokus pada solusi diplomatik.
Demikian pula Turki tak banyak mengomentari kemarahan atas apa yang digambarkan sebagai “penculikan.” Sebaliknya, negara itu memilih reaksi yang lebih tenang.
Dalam sebuah pernyataan, Turki mengatakan pihaknya memantau dengan cermat perkembangan di Venezuela setelah serangan AS. Kementerian Luar Negeri Turki meminta semua pihak untuk bertindak menahan diri untuk menghindari konsekuensi negatif terhadap keamanan regional dan internasional.
Di dunia Arab, negara-negara terkenal yang bungkam mengenai masalah ini termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, yang tidak mengeluarkan pernyataan resmi apapun pada saat artikel ini ditulis. Negara-negara Arab lainnya di Afrika utara juga memutuskan untuk tetap diam. Maroko, Tunisia dan Aljazair semuanya gagal merespons.
Suriah juga merupakan negara lain yang saat ini dipimpin oleh pemerintahan Muslim yang religius yang sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun.
Beberapa media lokal berbahasa Persia mengklaim bahwa pernyataan yang mengecam tindakan AS telah dikeluarkan oleh pejabat Imarah Islam Afghanistan, namun hingga saat ini tampaknya belum ada pernyataan penting mengenai masalah tersebut.
Meskipun Pakistan telah mengeluarkan seruan untuk tenang dan menahan diri sebelum serangan Trump, hingga saat ini belum ada komunike Kementerian Luar Negeri Islamabad yang secara khusus mengutuk atau mendukung operasi AS.
Di Asia Timur, the Japan Times melaporkan beberapa pejabat senior Jepang, termasuk mantan Menteri Pertahanan Itsunori Onodera, menyuarakan keprihatinan atas tindakan AS. Hal itu dinilai dapat menjadi preseden bagi China dan negara-negara lain.
“Invasi pemerintah AS ke Venezuela merupakan ‘perubahan status quo dengan kekerasan’, bertentangan dengan argumen yang digunakan untuk mengutuk China dan Rusia,” Onodera, yang saat ini menjabat sebagai kepala dewan penelitian keamanan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, menulis di X.
“Jika China berupaya mengubah status quo dengan kekerasan terhadap Taiwan, meskipun AS sangat menentangnya, pemerintahan Trump akan kesulitan menggalang opini publik internasional,” tambahnya. “Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Asia Timur akan menjadi semakin tidak stabil.”
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Ruang Gelap Penandatangan SP3 Kasus Nikel
TERPOPULER
Nasional | Berlangganan
Ruang Gelap Penandatangan SP3 Kasus Nikel
Login Gmail
Login Facebook