BOGOR -- Komisi II DPRD Kota Bogor menagih laporan operasional Biskita Transpakuan kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, selaku operator transportasi massal ini. Laporan operasional itu diminta karena Biskita Transpakuan saat ini tengah berhenti beroperasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy mengatakan, ingin melakukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan, yang sudah beroperasi selama dua bulan sejak awal November 2021. “Dengan berhenti beroperasinya Biskita, kami dari DPRD meminta kepada pihak PDJT untuk menyampaikan laporan operasional Biskita Transpakuan,” kata Rusli, Selasa (4/1).

Rusli menjelaskan, laporan yang diminta bertujuan untuk melakukan kalkulasi biaya operasional Biskita selama beroperasi. Sehingga, antinya penentuan harga tiket bisa sesuai dengan kebutuhan operasional, daya beli masyarakat, dan menghasilkan keuntungan juga bagi PDJT.

“Jangan sampai, nantinya Biskita ini malah jadi beban APBD karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diperhitungkan,” tegasnya.

Selain laporan Biskita Transpakuan, Rusli juga akan meminta business plan atau rencana bisnis dari Direktur PDJT Lies Permana Lestari. Dia mengaku, melihat ada potensi tambahan pendapatan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari penjualan tiket.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, sempat melontarkan usulan opsi dana talangan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), agar Biskita Transpakuan tetap beroperasi meski ada evaluasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait angkutan massal Buy The Service (BTS). Namun, BPTJ sendiri masih akan fokus pada proses evaluasi, alih-alih berbicara kaitan dana talangan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo. Meski dia mempersilakan jika Pemkot Bogor ingin menggunakan opsi dana talangan, hal itu perlu dibicarakan terlebih dulu.

“Tapi, kalau dari sisi kami, sejauh ini belum ada alternatif lain. Namun, kita masih berusaha memaksimalkan agar yang namanya evaluasi ini cepat selesai. Jadi, dari pemerintah pusat seperti itu,” kata Budi melalui telepon selulernya, Selasa (4/1).

Budi mengatakan, sama halnya dengan ketika Pemkot Bogor memiliki opsi lain agar Biskita Transpakuan bisa tetap beroperasi. Hanya saja, dia mengaku, BPTJ belum dapat menjawab bisa atau tidaknya.

Di samping itu, dia menegaskan, usai evaluasi angkutan massal BTS dilakukan oleh Kemenhub, akan ada pertemuan antara BPTJ dan Pemkot Bogor dan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), selaku operator Biskita Transpakuan. “Pasti tentu seperti itu (ada pertemuan). Jadi, target kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana bisa menyelesaikan evaluasi dulu,” kata Budi.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak memiliki opsi untuk memberikan bus gratis lain selama Biskita Transpakuan berhenti beroperasi. Namun, dia akan mengusahakan opsi dana talangan kepada BPTJ.

“Kalau dari BPTJ ada lampu hijau, maka mungkin beberapa hari lagi Biskita Transpakuan kembali akan mengaspal dalam waktu dekat,” ujar Bima Arya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat