Jejeran Bendera Partai Politik Islam di sepanjang jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Ahad (30/3/2014). | Republika/Adhi Wicaksono

Nasional

30 Dec 2021, 03:45 WIB

Partai Islam tak Baper Sikapi Hasil Survei

Hasil survei terhadap partai-partai Islam sering lebih kecil daripada hasil perolehan suara pemilu.

JAKARTA -- Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait elektabilitas sembilan partai yang berada di parlemen, dibandingkan dengan perolehan suara mereka di pemilihan umum (Pemilu) 2019. Hasilnya, delapan partai mengalami penurunan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penurunan elektabilitas juga terjadi pada partai-partai berbasis Islam. Bahkan, hanya dua partai yang elektabilitasnya melebihi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Elektabilitas PKB pada Desember 2021 sebesar 8,4 persen, sedangkan perolehan suaranya pada Pemilu 2019, yakni 9,7 persen. Adapun PKS, juga mengalami penurunan dari 8,2 persen menjadi 5,1 persen.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi santai terhadap banyaknya hasil survei yang menempatkan partainya di posisi buncit. Ia menjelaskan, pihaknya sudah tak membawa perasaan atau baper dengan hasil survei sejak 2004.

Sejak 2004, berbagai lembaga survei selalu menempatkan PAN di posisi bawah dan tak lolos ambang batas parlemen 4 persen. Padahal, kenyataannya justru berbanding terbalik.

"PAN tidak kaget, tidak panik, dan juga tidak baper dengan hasil survei itu karena sejak 2004 hingga tahun 2021 saat ini ketika PAN di survei elektabilitasnya ya selalu berkisar antara 1 sampai 2 persen," ujar Viva, Rabu (29/12).

Pada Pemilu 2004, PAN memeroleh suara nasional sebesar 6,44 persen. Selanjutnya, Pemilu 2009 (6,01 persen), 2014 (7,59 persen), dan terakhir pada 2019 sebesar 6,84 persen.

"Kalau berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei tersebut maka sejak pemilu 2004 PAN seharusnya tidak lolos parlimentary threshold. Kenyataannya hasil perolehan suara PAN di pemilu ternyata berbeda 500 persen dengan hasil survei," ujar Viva.

"Untuk itu, apa pun hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei tersebut tetap akan menjadi cermin evaluasi diri, sebagai input data bagi PAN untuk memperkaya informasi dalam membuat perencanaan strategis pemenangan pemilu 2024," sambungnya.

photo
Ketua Umum DPP PAN H Zulkifli Hasan (kiri) menyerahkan bendara Pataka kepada Ketua DPW PAN Sumsel H Iskandar (dua kanan) saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2020-2025 di Palembang, Sabtu (12/6/2021). - (ANTARA FOTO/Feny Selly)

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid juga mengatakan, partainya tetap optimistis menghadapi Pemilu 2024. Meskipun perolehan elektabilitasnya menurun ketimbang perolehan suara di Pemilu 2019. "Saya membaca cermat survei yang ada, kami menyadari kami harus bekerja keras dalam waktu secepatnya. Kami optimis," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/12).

PKB sendiri, kata Jazilul, menargetkan 100 kursi DPR pada Pemilu 2024. Untuk mencapai target tersebut, langkah terpenting yang dilakukan PKB adalah dengan menyiapkan calon legislatif (caleg) terbaik.

"Kita akan siapkan masing-masing wilayah untuk diberikan pembekalan caleg di setiap level, ilmu-ilmu, cara untuk memenangkan pemilihan," ujar Jazilul.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi banyaknya hasil survei yang menempatkan partainya melewati ambang batas parlemen 4 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu hasil dari sikap PKS sebagai oposisi pemerintah.

"Angka 5,1 persen buat PKS ini cerminan, kami lagi coba perkuat oposisi," ujar Mardani. Dalam posisinya sebagai oposisi, PKS disebutnya bukan menjadi ‘lawan’ yang asal mengkritik program dan kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa PKS adalah oposisi yang konstruktif. "Kami baseline-nya oposisi yang kritis, yang konstruktif, tidak oposisi asbun," ujar Mardani.

Adapun, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengakui bahwa peningkatan jumlah suara akan menjadi tantangan pihaknya. Karenanya, kerja-kerja elektoral akan terus dilakukan oleh partai berlambang Ka'bah itu demi terus mengumpulkan suara rakyat. "Tidak ada lagi pola-pola lama partai politik. Kita perlu berbenah untuk menjaga tanggung jawab ke masyarakat," ujar Arwani.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, PPP disebutnya terus melakukan penataan organisasi partai. Baik dari tingkat pusat hingga daerah, sebelum menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 

"Untuk itu DPP PPP akan melakukan penataan ulang di seluruh jajaran kepartaian," ujar Arwani.

Koalisi 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menawarkan peluang koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Usulannya adalah terbentuknya koalisi antara partai yang memiliki ideologi nasionalis dan Islam. "Koalisi mesti gabungan partai islamis dan nasionalis. Dokter Salim dan Ustadz Syaikhu terus membuka komunikasi dengan semua pihak," ujar Mardani saat dihubungi, Rabu (29/12).

photo
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal PD Teuku Riefky Harsya (kanan) menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi (kiri) di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO)

Ia mengatakan, perpaduan antara PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat mewakili partai Islam. Ditambah dengan partai nasionalis, seperti Partai Golkar atau Partai Nasdem.

"Berikutnya musyawarah menentukan capres dan cawapres. Jadi semoga pertengahan 2022 sudah nampak jelas format koalisinya," ujar Mardani. Ia juga mengajak partai politik untuk mengumumkan calon presiden di Pilpres 2024 sejak dini. Serta membentuk koalisi untuk mengusung calon presiden tersebut.

"Saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan hanya segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang," ujar Mardani.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menuturkan partai Golkar membuka peluang untuk membangun koalisi sejak awal dengan partai lain. Menurutnya, usul koalisi Pemilu 2024 dibentuk sejak dini lebih baik dilakukan dalam rangka pembangunan lima tahun ke depan.

 
Saya pribadi, kalau di PKS selalu teriak ayo segera umumkan capresnya, kalau bisa jangan hanya segera umumkan, segera buat koalisi dini, koalisi dari sekarang.
 
 

"Artinya pasti akan lebih rigid dan lebih detail kira-kira bangunan-bangunan apa saja, komitmen-komitmen apa saja visi apa saja misi apa saja jadi yang kita bangun ke depan," ujar Doli saat rilis survei SMRC, Selasa (28/12).

Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan untuk mengusung sang ketua umum, yakni Airlangga Hartarto dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres) di 2024. Namun, dalam hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) yang berkolaborasi dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan bahwa elektabilitas keduanya berada di bawah 1 persen.

Terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menanggapi santai. Menurutnya, hingga saat ini belum ada satupun sosok yang dipastikan akan memenangkan Pilpres 2024.

"Kami optimistis aja, karena belum ada tokoh yg luar biasa. Kalau dulu kan kita mengaca Pak Jokowi beliau selalu dapat momentum, dari Solo ke Jakarta, momentum jadi gubernur, abis itu masuk ke pilpres," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/12).

Ia mengatakan, kepala daerah seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil berbeda dengan Jokowi. Meskipun elektabilitas ketiganya selalu berada di peringkat atas. Pasalnya, ketiganya dinilai tak memiliki momentum seperti Jokowi. Apalagi, ketiganya tak lagi menjabat sebagai kepala daerah pada 2023.

"Jadi beda gitu, beda nuansanya, habis turun ya tidak tahu mau ngapain habis itu. Kalau mau nyalon ya silakan, terbuka semuanya, tetapi momentumnya itu menurut saya tidak ketemu," ujar Jazilul.

Berdasarkan survei terbaru SMRC, posisi teratas elektabilitas masih diisi oleh nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (23,1 persen). Posisi selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (21,6 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (11,4 persen), dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (7,9 persen). n ed: andri saubani

Elektabilitas Partai Islam

Parpol   Survei SMRC      Pemilu 2019

PKB         8,4 persen           9,69 persen

PKS         5,1 persen           8,21 persen

PPP         2,7 persen           4,52 persen

PAN        1,8 persen           6,84 persen


×