Ratusan pengendara antri di jalan raya untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kampak, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (11/12/2021). Kelangkaan BBM jenis Pertalite, Premium, Solar dan Pertamax sejak Jumat (10/12). | ANTARA FOTO/Resha Juhari/Lmo/nym.

Tajuk

Penghapusan Premium

Menurut data Pertamina, pola konsumsi bensin jenis Premium dan Pertalite dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan.

Pemerintah pada 2022 yang tinggal beberapa hari lagi resmi akan menghapus Premium (RON 88) dari peredaran. Menurut Kementerian ESDM, langkah ini dilakukan dalam agenda transisi energi bersih. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Soerjaningsih menjelaskan, nantinya keberadaan Premium akan digantikan dengan Pertalite (RON 90). 

Ke depannya, Pertalite juga akan digantikan oleh bahan bakar minyak (BBM) yang benar-benar ramah lingkungan. Yakni, BBM dengan RON di atas 90 alias Pertamax. Dalam tahap awal, Premium dihapus karena hanya digunakan oleh tujuh negara, termasuk Indonesia saat ini.

Rencana penghapusan Premium diketahui bukan sesuatu yang baru. Wacana tersebut sudah mengemuka sejak lebih dari satu tahun terakhir ini. Bahkan, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah tidak lagi menyediakan Premium.

 
Rencana penghapusan Premium diketahui bukan sesuatu yang baru. Wacana tersebut sudah mengemuka sejak lebih dari satu tahun terakhir ini.
 
 

Sejauh ini tidak ditemukan gejolak yang berarti soal penghapusan Premium di wilayah Jabodetabek. Masyarakat dengan sendirinya beralih ke Pertalite.  Namun, kondisi di Jabodetabek tidak bisa dijadikan ukuran bahwa rencana penghapusan Premium akan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat.

Apalagi, menurut data Pertamina, pola konsumsi bensin jenis Premium dan Pertalite dari tahun ke tahun masih mengalami kenaikan. Perinciannya, untuk penggunaan bensin Premium pada 2018 secara nasional mencapai 31,3 persen dari konsumsi BBM secara nasional.

Pada 2019 konsumsi naik menjadi 33,3 persen dari penggunaan secara nasional. Begitu juga dengan penggunaan bensin Pertalite yang masih mengalami peningkatan, dari tahun 2018 mencapai 52,4 persen secara nasional meningkat pada 2019 menjadi 56,3 persen secara nasional. 

Melihat data di atas sangat jelas bahwa konsumsi Premium masih berada di kisaran 30 persen dari total konsumsi BBM nasional. Angka tersebut bukanlah kecil. Potensi gejolak dari penghapusan Premium cukup terbuka manakala pemerintah tidak melakukan pola komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Di tengah kondisi wabah Covid-19 yang belum berakhir, bukanlah saat yang bijak bila memberi tambahan beban bagi masyarakat. Kita mengetahui bila dipaksa untuk beralih ke Pertalite, masyarakat harus merogoh kantongnya lebih dalam. Ini karena harga Pertalite sekitar Rp 7.600 per liter, sedangkan Premium lebih murah sekitar Rp 1.000 per liter dari harga Pertalite.

 
Melihat data di atas sangat jelas bahwa konsumsi Premium masih berada di kisaran 30 persen dari total konsumsi BBM nasional. 
 
 

Tidak hanya itu, jangan sampai penghapusan Premium ini juga membuat adanya kenaikan di sejumlah sektor, seperti tarif angkutan umum, biaya logistik, dan sejumlah sektor lain yang akan membebani masyarakat. Pemerintah harus memberi jaminan bahwa penghapusan Premium tidak mengerek biaya lainnya, yang harus ditanggung masyarakat.

Kita menyadari, bahan bakar yang ramah lingkungan sudah menjadi fokus dunia dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki perhatian yang besar terhadap energi yang ramah lingkungan. 

Namun, bagi masyarakat kalangan bawah, masalahnya bukan pada energi ramah lingkungan atau tidak. Yang menjadi perhatian masyarakat kelas bawah adalah di tengah kondisi sulit saat ini, jangan sampai ada pengeluaran tambahan. Apalagi, jika pengeluaran tambahan tersebut memaksa mereka mengurangi untuk biaya makan sehari-hari.

Kita berharap pemerintah telah memiliki masterplan penghapusan Premium dengan sangat matang. Tidak hanya tahap-tahap pelaksanaannya sampai akhirnya di masyarakat yang beredar hanya BBM ramah lingkungan. Namun, pemerintah juga sudah memiliki rencana kompensasi yang akan diterima masyarakat kelas bawah terkait kebijakan ini. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat