Ampul vaksin Moderna yang digunakan untuk vaksinasi massal Covid-19 dosis tiga di Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakarta, Selasa (30/11/2021). | Wihdan Hidayat / Republika

Nasional

Pemerintah Upayakan Percepatan Vaksinasi Booster

Pemerintah mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster.

JAKARTA – Pemerintah mengupayakan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau penguat (booster). Karena itu, pemerintah akan melakukan revisi terhadap sejumlah regulasi. 

"Terkait dengan vaksin booster akan dilakukan revisi Perpres dan Permenkes, dan pemerintah akan mengupayakan ini secepatnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya, Senin (20/12).

Saat ini, pemerintah melakukan kajian beberapa produsen vaksin untuk vaksinasi dosis ketiga atau penguat (booster). Airlangga mengatakan, beberapa produsen yang menjadi calon vaksin booster, yakni Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca.

Airlangga mengatakan, proses kajian berlangsung di BPOM. Airlangga melanjutkan, Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait opsi vaksin lain di luar tiga vaksin tersebut. Beberapa vaksin tersebut, yakni vaksin merah putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor College of Medicine AS, vaksin kerja sama dalam negeri termasuk kerja sama Universitas Airlangga dengan Biotis Pharmaceutical, Kalbe Farma dengan Genexine hingga vaksin Nusantara.

"Ini akan segera dimatangkan dan disiapkan regulasinya, termasuk regulasi daripada harga masing-masing vaksin tersebut," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar vaksin dosis ketiga atau booster mulai dipersiapkan untuk bulan Januari 2022. Pemerintah juga akan menyiapkan regulasi vaksinasi ini dengan dua skema, yakni vaksin penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dan non-PBI.

Sementara itu, Indonesia kedatangan 482 ribu dosis vaksin AstraZeneca kemarin. Kedatangan vaksin tahap ke-162 ini merupakan donasi COVAX. “Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Usman Kansong. 

Usman meminta masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi, supaya terlindungi dan mengurangi risiko sakit berat jika terpapar Covid-19. Berdasarkan pantauan di lapangan, adanya masyarakat yang menunda vaksinasi karena pilih-pilih merek menyebabkan upaya percepatan vaksinasi menjadi terkendala.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat