JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan alasannya mengusulkan ambang batas atau presidential threshold (PT) 0 persen bagi pemilihan presiden (pilpres) 2024. Firli melihat PT merupakan salah satu faktor pendorong hasrat korupsi yang membabi buta di politik.

"Pendapat saya terkait PT 0 persen adalah semata-mata untuk tujuan penanganan potensi dan pemberantasan korupsi yang maksimal karena itulah konsentrasi KPK," jelas Firli, dalam keterangan, Rabu (15/12). PT menjadi perhatian KPK karena setelah mengkaji, korupsi kepala daerah penyebab utamanya adalah biaya politik tinggi.

KPK menyerap informasi dan keluhan langsung dari legislatif dan eksekutif daerah yang mengeluhkan mahalnya biaya pilkada sehingga membutuhkan modal besar. Firli mengatakan, modal besar tersebut sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi "balik modal".

"Di sisi lain mencari bantuan modal dari "bohir politik" akan mengikat politikus di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," katanya. Fakta data KPK terakhir mendapati 82,3 persen calon kepala daerah menyatakan adanya donator dalam pendanaan pilkada mereka. Data tersebut juga menemukan banyak bentuk balas budi pada donatur pilkada.

Ketua Komite I DPD Fachrul Razi (kanan) berbincang dengan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) sebelum melakukan rapat dengan DPD RI di ruangan Pimpinan DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12/2021). Dalam pertemuan tersebut Firli Bahuri menyampaikan adanya tujuh titik rawan korupsi. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

SHARE    

Firli mengatakan, sebesar 95,4 persen balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. Atau 90,7 persen dari mereka meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Data didapat KPK dari para gubernur, kepala daerah dan anggota legislatif. Komisaris Jendral Polisi itu melanjutkan, mereka semua menyadari bahwa dorongan korupsi akan sangat tinggi jika biaya politik sangat mahal. "Prinsip balik modal dan balas budi pada donator membuat kepala daerah dan anggota legislatif akan menciptakan birokrasi yang korup, karena dari mana lagi mereka mencari pengganti itu kalau bukan dari kas negara," katanya.

Atas alasan itu juga KPK telah menetapkan 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, 141 kepala daerah, 309 anggota legislatif dan 345 pihak swasta sebagai tersangka korupsi. Karena itu Firli menilai PT 0 persen bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah. "Sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang memikirkan korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan perdebatan soal PT 0 persen bukanlah hal baru. "Ini kan sudah sekian lama dan ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemudian MK memutuskan itu, sehingga menurut saya putusan MK kan final and binding, sehingga kondisi hari ini mendiskusikan itu lagi menjadi tidak relevan, karena itu sudah final," kata Ahmad kepada wartawan, Rabu (15/12).

Terkait pernyataan Firli Bahuri, Ahmad menilai hal itu lebih kepada kekhawatiran Firli sebagai penegak hukum. NasDem disebutnya sudah mempraktikkan politik tanpa mahar. "Karena kita ingin kemudian memotong biaya politik yang menjadi mahal," terangnya.

Sedang Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan mendukung usulan PT 0 persen. Ambang batas tersebut bisa memicu tunas-tunas baru bagi kepemimpinan bangsa, sebab sudah tidak ada lagi pembatasan dalam pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ia meyakini meski PT 0 persen, tidak seluruh partai politik akan menyalonkan kadernya di pilpres. Hal tersebut mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti logistik, elektabilitas, struktur dan organisasi kampanye, dan lainnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat