Petugas membersihkan kaca yang dipasangi stiker sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Senin (12/10). Undang-undang (UU) Cipta Kerja Pasal 35A ayat 2 berdampak mengubah regulasi penerbitan sertifikasi halal di Indonesia dengan memberi | Republika/Putra M. Akbar

Ekonomi

30 Nov 2021, 07:40 WIB

KNEKS akan Luncurkan Strategi Pengembangan Industri Halal

Indonesia menjadi target konsumen halal dunia.

JAKARTA -- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan menerbitkan sejumlah keputusan strategis dalam rapat pleno yang akan digelar hari ini. Rapat yang mengusung tema "Menyatukan Langkah Menuju Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia" itu juga akan dihadiri langsung Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Harian KNEKS KH Ma’ruf Amin.

"Insya Allah kita akan gelar rapat pleno dan arahan (rapat) nanti Wapres langsung yang akan menyampaikan," kata Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar kepada Republika, Senin (29/11).

Rapat pleno ini sekaligus akan meluncurkan sejumlah kebijakan dan keputusan strategis dalam rangka mencapai visi menjadi pusat produsen halal dunia. Insentif-insentif terkait tujuan tersebut juga sedang diperkuat termasuk untuk mengisi kawasan industri halal.

Sejak disahkan pada 2019, KNEKS mendorong orkestrasi pengembangan ekonomi syariah nasional berdasarkan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI). Tujuan utamanya menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi dari ekonomi dan keuangan syariah global.

Empat hal pokok dalam pengembangannya, yaitu pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan serta perluasan kegiatan usaha syariah. Afdhal mengatakan, hal ini akan dipertajam dan diperkuat secara signifikan pada 2022.

"Ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia pada 2024," katanya.

Dalam industri produk halal dunia, Indonesia saat ini menjadi pasar terbesar dengan perkiraan konsumsi makanan dan minuman halal sebesar 144 miliar dolar AS per tahun. Afdhal menegaskan, kekuatan pasar yang besar ini perlu dikelola sebagai keunggulan tersendiri untuk bangkit menjadi pusat produsen. Nilai ekonomi konsumsi dan produksi halal dunia diestimasikan mencapai 1,17 triliun dolar AS per tahun.

Pengembangan industri halal di negara dengan mayoritas penduduk Muslim dinilai masih penuh tantangan. Indonesia punya sekitar 280 juta penduduk Muslim, tapi belum juga menjadi produsen produk halal utama dunia.

Senior Economist dan Founder The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, mengatakan, meski jumlah penduduk Muslim Indonesia tertinggi di dunia, jumlah pelaku industri halalnya masih sangat sedikit. Ini karena industri halal Indonesia belum masuk level industrialisasi.

"Pelaku halal chain-nya sebutlah hanya lima persen. Para pengusaha-pengusaha itu belum mengerti ketika masuk ke industri halal harus seperti apa," kata Sunarsip.

Literasi yang masih rendah ini dibarengi dengan minimnya tenaga ahli syariah. Jumlah sumber daya manusia yang menjadi penilai atau auditor halal relatif terbatas sehingga jumlah produk halal yang terverifikasi pun masih jauh dari ekspektasi.

Sunarsip menegaskan, label halal menjadi kunci penting untuk masuk ke level industri dan ekspor. Oleh karena itu, proses verifikasi kehalalan produk serta jasa menjadi langkah yang sangat krusial.

"Memang kita sudah sadar budaya halalnya dan melekat dalam tradisi, tapi tetap saja kalau bicara level industri, label (halal) itu penting," katanya.

Untuk membangun rantai halal di tingkat domestik atau bahkan global, diperlukan usaha dan waktu yang tidak sebentar. Selain itu, perlu ada penyiapan pengembangan produk, sistem sosialisasi, memastikan proses produksi, pemasaran, infrastruktur pendukung, dan lembaga pembiayaan keuangan.


×