JAKARTA -- Presiden Joko Widodo beberapa kali mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) Eselon III dan IV akan diganti dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mempercepat birokrasi. Misi itu kini sudah mulai diwujudkan.

Kepala Biro Hukum Humas dan Kerja Sama pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, transformasi digital birokrasi itu sedang berlangsung. Digitalisasi dilakukan pada sektor layanan publik ataupun pada manajemen ASN.

"Sebenarnya upaya digitalisasi telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks plus pandemi Covid-19, transformasi tersebut dipercepat," kata Satya kepada Republika, Senin (29/11). 

Satya menjelaskan, upaya transformasi digital birokrasi ini bisa terlihat dari jumlah ASN yang terus menurun. Berdasarkan buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah ASN aktif tahun ini sebanyak 4.081.824 orang atau turun drastis dibandingkan pada 2015, yakni 4.593.604 orang. 

Penurunan itu, kata Satya, terjadi karena jumlah rekrutmen ASN lebih kecil dibanding jumlah abdi negara yang pensiun setiap tahunnya. Adapun, posisi atau jabatan yang kosong digantikan dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi pelayanan publik. 

"Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas, dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi," kata Satya. 

Transformasi digital ini, kata dia, akan terus dilakukan. Namun, bukan berarti semua ASN akan digantikan oleh robot cerdas. "Jadi, ke depannya, formasi ASN akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini," kata dia.

Ketika ditanya berapa jumlah ASN nantinya setelah transformasi digital ini rampung, Satya tak menyebutkan angka pastinya. Dia mengatakan, jumlah ASN nantinya akan ditentukan oleh perencanaan di setiap kementerian/lembaga.

Layanan terbaik

Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 Korpri, Jokowi berpesan agar ASN selaku anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Pegang teguh 'core values' aparatur sipil negara, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif," kata dia melalui tayangan video.

Pesan Jokowi lainnya, yakni melakukan terobosan dan inovasi secara berkelanjutan, integritas, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. "Pengabdian yang diberikan setiap anggota Korpri kepada bangsa dan negara tidak boleh berhenti. Ekspektasi masyarakat makin tinggi, tantangan perubahan makin kompleks,” kata dia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, ASN yang memiliki integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dapat menciptakan pelayanan prima.

Selain itu, kata dia, ASN yang memiliki integritas dan karakter kuat tentunya mampu menjalankan peran mereka sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengingatkan area rawan korupsi yang harus diwaspadai pejabat publik dan jajaran ASN. Menurutnya, area rawan korupsi itu antara lain perencanaan anggaran, hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat