Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung - Palembang (Kapal) di Desa Babatan Saudagar, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Rabu (8/9/2021). Pembangunan JTTS Ruas Palembang-Betung saat ini telah mencapai 18 p | ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

Ekonomi

27 Nov 2021, 08:43 WIB

JTTS Tarik Investasi ke Kawasan Industri Medan

JTTS mempersingkat waktu dan mendekatkan jarak tempuh hingga 75 persen.

JAKARTA -- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan mempercepat akses masuk dan keluarnya bahan baku dan barang ke wilayah Sumatra, selain meningkatkan minat investasi di sepanjang koridor yang telah terhubung, termasuk Kawasan Industri Medan.

"Kementerian Perindustrian mendukung kolaborasi lintas sektor dan akan terus berkoodinasi mengatasi tantangan guna mendukung pertumbuhan dan kinerja sektor industri yang cemerlang ke depan," katanya secara virtual, Jumat.

Menperin menyampaikan hal itu pada seminar web bertajuk "Masa Depan Jalan Tol Trans Sumatera: Mutual Simbiosis dengan Perkembangan Kawasan Industri".

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja logistik di daerah diwujudkan salah satunya melalui pembangunan JTSS. Saat ini pembangunan jalan tol telah tersambung hingga 553 km, dengan target 2.700 kilometer (km) dari Aceh sampai Lampung, di mana prioritas pembangunannya dilakukan guna perbaikan konektivitas logistik yang mencakup kawasan industri prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

JTTS mempersingkat waktu dan mendekatkan jarak tempuh hingga 75 persen. Efisiensi ini memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik.

Oleh karenanya, aktivitas ekonomi khususnya sektor industri dan sektor hulu di sepanjang koridor tersebut yang telah terbangun akses penghubungnya memperoleh dampak positif atas pembangunan JTTS.

Dia menambahkan, perencanaan integrasi hulu-hilir di sektor perindustrian berpotensi akan berkembang dengan baik, mengingat zona peruntukan di tata ruang berupa Kawasan Peruntukan Industri, berlokasi di sepanjang koridor JTTS."Setidaknya terdapat 133.510 hektar lahan Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW Kabupaten/Kota," ujarnya.

Kadin Perbaiki Efisiensi Logistik

Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok. Pembentukan badan tersebut untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dalam negeri sehingga produk yang diperdagangkan memiliki daya saing lebih tinggi.

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan menuturkan, pihaknya akan berkontribusi untuk penguatan konektivitas rantai pasok antarwilayah Indonesia. Menurut dia, situasi pandemi yang melanda dunia menunjukkan perlunya perbaikan sistem rantai pasok dalam negeri.

"Ini untuk bisa mengadaptasi dan membangun ekosistem rantai pasok yang efektif sehingga memperkuat fungsi distribusi dan revitalisasi jalur komoditas penting," kata Akbar dalam Grand Launching Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (24/11).

Tiga sektor yang menjadi fokus utama dalam pembentukan badan tersebut yakni di bidang produk kesehatan, pangan, dan energi. Menurut Akbar, badan tersebut harus mendorong sistem pasar dari sisi permintaan yang lebih adaptif terhadap tantangan distribusi barang saat ini.

Ia mengatakan, perbaikan sistem logistik dan rantai pasok dalam negeri juga bisa berperan dalam pengurangan emisi karbon. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dan Boston Consulting Group (BCG), ada delapan rantai pasok komoditas penting yang menyumbang lebih dari 50 persen emisi global. Di antaranya yakni makanan, konstruksi, //fashion//, barang-barang konsumen, elektronik, otomotif, serta rantai pasok layanan profesional dan pengiriman.

"Kadin berharap badan ini akan membantu Indonesia memenuhi komitmen Paris Agreement yang pada 2030 harus mengurangi emisi sebesar 29 persen," kata dia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya berfokus untuk membangun integrasi logistik nasional. Para pengusaha juga aktif memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai aturan logistik dan mendukung sistem digitalisasi dalam pengelolaan logistik.

Fokus pada logistik dan rantai pasok juga harus dimulai seiring arus urbanisasi yang semakin pesar sejak dua dekade terakhir. Penyebaran penduduk yang makin luas akan meningkatkan kebutuhan barang di seluruh wilayah Indonesia. "Diharapkan badan ini bahkan bisa membawa Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global karena kita hadapi tantangan di era normal yang baru," katanya.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyebutkan, sistem rantai pasok yang panjang turut membuat tingginya kesenjangan harga dari produsen ke konsumen. "Rantai pasok sangat panjang dari produsen ke pengguna, kita juga melihat kondisi harga di produsen dan ke mana saja itu didistribusikan tidak terbuka dengan jelas semuanya," kata Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan BKP Kementan, Risfaheri.

Ia mengatakan, sentra komoditas, khususnya bahan pokok, juga belum merata tersedia di setiap provinsi. Di saat bersamaan, waktu panen komoditas pangan juga tidak serentak.

Situasi itu membuat adanya perbedaan harga yang tinggi antarwilayah. Kementan mengatasi kendala itu dengan membantu pendistribusian pangan antardaerah. Namun, lantaran biaya logistik yang cukup besar, volume pendistribusian tidak dapat dilakukan secara besar-besaran.

"Kita juga melihat konektivitas kita belum memadai. Misalnya, ketersediaan kapal laut dari jumlah, jadwal, dan tarif itu tidak pasti," ujar Risfaheri.

Menurut Risfaheri, sumber masalah dari ketimpangan harga pangan antarwilayah adalah belum adanya jasa logistik di Indonesia yang terintegrasi dan memadai. Pihaknya yakin dengan kesiapan logistik yang lebih mapan, harga pangan dalam negeri dapat menurun karena komponen biaya yang lebih kecil. "Dengan adanya jasa logistik yang terintegrasi dan biaya murah, kami yakin masalah harga pangan ini bisa terselesaikan," ujar dia.

Biaya logistik berkontribusi besar dalam pembentukan harga pangan impor yang masuk ke Indonesia. Tingginya peran biaya logistik itu bahkan melebihi besaran tarif impor komoditas pangan.

"Biaya logistik ini merupakan (hambatan) non-tarif yang berperan 41 persen dari total biaya pangan impor. Padahal, tarif impor (pangan) hanya 6,39 persen," kata Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia Iman Gandi.

Ia mengatakan, biaya logistik dalam perdagangan pangan perlu mendapatkan solusi agar ke depan harga pangan impor dapat lebih efisien. Iman menilai terobosan Kadin bisa menjadi salah satu solusi dalam menyikapi kontribusi biaya logistik yang tinggi, khususnya dalam importasi pangan. 


×