Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2020). Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-Undang serta menetapkan perpanjangan waktu | Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Ekonomi

26 Nov 2021, 12:57 WIB

Menkeu Tekan Defisit APBN

Defisit APBN yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara.

 

 

JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi defisit Anggatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2021 mencapai Rp 548,9 triliun dari alokasi sebesar Rp 1.006,4 triliun. Tingkat defisit APBN ini setara 3,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan nilainya turun 28,2 persen dibandingkan Oktober 2020 yang sebesar Rp 764,8 triliun.

“Secara keseluruhan APBN kita masih alami defisit. Namun, kalau dilihat dibandingkan (target) APBN maupun tahun lalu, jauh lebih baik. Ini menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik,” ujarnya saat konferensi pers APBN Kita secara virtual, Kamis (25/11).

Sri menjelaskan, defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara. Pada Oktober 2021, pendapatan negara mencapai Rp 1.510 triliun atau terealisasi 86,5 persen dari target APBN. Pendapatan negara tumbuh sebesar 18,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).

“Jadi, kalau kita bicara tentang kisah recovery, itu lonjakan pendapatan yang cukup tinggi dari penerimaan negara kita,” katanya.

Dia memerinci, penerimaan perpajakan tumbuh 17 persen (yoy) sebesar Rp 1.159,4 triliun atau 80,3 persen dari target APBN Rp 1.444,5 triliun. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tumbuh 25,2 persen (yoy) menjadi Rp 349,2 triliun dan terealisasi sebesar 117,1 persen dari target Rp 298,2 triliun.

Sri menjelaskan, pada Oktober 2021 belanja negara terealisasi sebesar Rp 2.058,9 triliun. Angka itu meningkat 0,8 persen (yoy). Angka itu setara 74,9 persen dari pagu belanja senilai Rp 2.750 triliun.

"Ini langkah konsisten yang sangat baik dalam konsolidasi dan penyehatan fiskal kita," ujarnya.

Dengan catatan tersebut, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 266,9 triliun. Defisit keseimbangan primer ini turun 48 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Kita lihat dari postur APBN sudah sesuai keinginan, yaitu APBN jadi lebih sehat, namun tetap bisa menopang dan mendorong pemulihan ekonomi," katanya.

Sri mengaku saat ini tengah mewaspadai inflasi tinggi yang terjadi di berbagai negara. Hal itu sebagai dampak yang harus dihadapi di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kendati demikian, Sri menyebut kondisi Indonesia jauh lebih baik. Menurutnya, disrupsi pasokan di Indonesia terbatas, sementara daya beli masyarakat belum melonjak signifikan.

“Indonesia adalah sedikit negara yang inflasinya terjaga di level 1,7 persen dan sisi nilai tukar relatif stabil, bahkan sedikit mengalami depresiasi," katanya.

Sri mengatakan, pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi. Menurut dia, tingkat inflasi yang terjaga juga menjadi salah satu gambaran kekuatan fundamental Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, Indonesia beruntung memiliki angka inflasi rendah saat ini. Ia menambahkan, masyarakat tak kekurangan pasokan barang yang diperlukan.

"Kita beruntung memiliki inflasi yang rendah karena pasokan di dalam negeri yang terjaga," ungkap Margo.

Kendati demikian, BPS akan kembali melakukan survei biaya hidup (SBH) untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat terbaru. Data tersebut akan menjadi diagram timbang terbaru dalam penghitungan tingkat inflasi yang dicatat BPS setiap bulan.

Margo mengatakan, biaya hidup sebagai tahun dasar penghitungan inflasi oleh BPS terakhir diperbarui pada 2018 lalu. Ia mengatakan, seiring tren belanja daring dan pola konsumsi masyarakat yang mengalami disrupsi pascapandemi, terdapat banyak perubahan konsumsi dari masyarakat.

"Pola konsumsi masyarakat telah berubah karena ada pergeseran sehingga perlu adanya penyesuaian. Kita harus tahu pola konsumsi yang baru," kata Margo.

Ia mengatakan, survei yang dilakukan terdiri atas SBH urban yang mencakup 90 kabupaten/kota dengan jumlah 35.800 rumah tangga. Kemudian, SBH perdesaan sebagai tambahan survei terdiri atas 60 kabupaten dengan jumlah 21.700 rumah tangga.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengatakan, kehadiran niaga daring mengubah pola belanja masyarakat dalam negeri, termasuk dari segi harga-harga barang yang diterima oleh konsumen. Hal itu secara langsung akan mengubah cara penghitungan inflasi.


×